LPS Bakal Jamin Polis Asuransi Mulai 2028, Begini Persiapannya
Tri Yari Kurniawan
Selasa, 30 Juli 2024 - 17:29 WIB
Kepala Kantor Perwakilan LPS III – Makassar, Fuad Zaen bersama jajarannya tampak berdiskusi di sela acara temu media di Makassar. Foto/Tri Yari Kurniawan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapatkan tugas tambahan yakni menjamin polis asuransi, yang efektif berlaku pada 12 Januari 2028. Saat ini, persiapan terus dimatangkan, dimana peraturan pelaksanaan bakal diterbitkan pada tahun depan.
Plt Kepala Divisi Surveilans Asuransi LPS, Rengga Gemilang Putra, menyampaikan dasar hukum perihal tugas baru LPS itu yakni UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Lewat regulasi terbaru itu, LPS kini tidak sebatas melakukan penjaminan simpanan dan resolusi bank, tapi juga penjaminan polis asuransi. Rengga menuturkan saat ini, koordinasi dengan berbagai pihak terkait terus dilakukan untuk menuntaskan peraturan pelaksanaan UU P2SK.
"LPS terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan stakeholder terkait dalam rangka penyusunan peraturan pelaksanaan yang diamanatkan UU P2SK,” ujar Rengga, pada acara Temu Media di Makassar, Selasa (30/07/2024).
Lebih jauh, Rengga bilang pihaknya telah menyusun rencana peta jalan Program Penjamin Polis (PPP) di LPS untuk 2023-2028. Telah diatur mengenai pembentukan organisasi PPP di LPS, penyusunan peraturan pelaksanaan UU P2SK hingga nantinya PPP mulai berlaku pada 2028.
"Sejauh ini, progresnya sudah mencapai kurang lebih 50 persen," kata dia.
Dalam rangka mendukung terjalinnya hubungan dengan otoritas negara lain melalui pertukaran ide dan praktik mengenai perlindungan pemegang polis, LPS telah resmi terdaftar sebagai anggota penuh International Forum of Insurance Guarantee Scheme (IFIGS).
Plt Kepala Divisi Surveilans Asuransi LPS, Rengga Gemilang Putra, menyampaikan dasar hukum perihal tugas baru LPS itu yakni UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Lewat regulasi terbaru itu, LPS kini tidak sebatas melakukan penjaminan simpanan dan resolusi bank, tapi juga penjaminan polis asuransi. Rengga menuturkan saat ini, koordinasi dengan berbagai pihak terkait terus dilakukan untuk menuntaskan peraturan pelaksanaan UU P2SK.
"LPS terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan stakeholder terkait dalam rangka penyusunan peraturan pelaksanaan yang diamanatkan UU P2SK,” ujar Rengga, pada acara Temu Media di Makassar, Selasa (30/07/2024).
Lebih jauh, Rengga bilang pihaknya telah menyusun rencana peta jalan Program Penjamin Polis (PPP) di LPS untuk 2023-2028. Telah diatur mengenai pembentukan organisasi PPP di LPS, penyusunan peraturan pelaksanaan UU P2SK hingga nantinya PPP mulai berlaku pada 2028.
"Sejauh ini, progresnya sudah mencapai kurang lebih 50 persen," kata dia.
Dalam rangka mendukung terjalinnya hubungan dengan otoritas negara lain melalui pertukaran ide dan praktik mengenai perlindungan pemegang polis, LPS telah resmi terdaftar sebagai anggota penuh International Forum of Insurance Guarantee Scheme (IFIGS).