LPS dan MAPPI Perkuat Kolaborasi untuk Penilaian Aset Bank dan Asuransi
Tri Yari Kurniawan
Rabu, 18 September 2024 - 20:24 WIB
Jajaran pimpinan LPS dan MAPPI berfoto setelah meneken perpanjangan kerja sama berusaha nota kesepahaman tentang penilaian aset bank dan perusahaan asuransi di salah satu hotel di Makassar. Foto: Tri
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Masyarakat Penilai Profesi Indonesia (MAPPI) memperkuat kolaborasi dalam penilaian aset bank dan asuransi.
Hal itu ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman tentang Perpanjangan Kerja Sama di Bidang Penilaian dalam Rangka Fungsi Resolusi Bank, dan Penyelesaian Permasalahan Perusahaan Asuransi. Nota kesepahaman itu diteken oleh Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) MAPPI, Budi Prasodjo.
Turut hadir pada acara itu yakni Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi; Ketua 1 DPN MAPPI, Dewi Smaragdina; Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS, Suwandi; dan Direktur Group Manajemen Aset Bank LPS, Ade Rahmad.
“Ini menjadi bukti nyata dan komitmen kuat LPS untuk bekerja sama dan berkoordinasi antara lain terkait penilaian terhadap aset bank dan perusahaan asuransi jika penjaminan asuransi sudah efektif,” ujar Didik.
Nantinya, ruang lingkup kerja sama antara LPS dan MAPPI mencakup mengenai pertukaran data dan informasi, koordinasi terkait penilaian, pengembangan pedoman dan metodologi penilaian.
Kemudian, pemberian nasihat atau konsultasi antara lain mengenai penelitian dalam rangka penerimaan aset, pemberian keringanan utang, dan perhitungan harga dasar dalam rangka pencairan aset, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penilaian, fungsi resolusi bank dan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi.
“Proses resolusi memang memerlukan supporting dari Penilai Publik, dalam hal ini jika LPS melaksanakan due diligence atau audit yang dilakukan dengan meninjau semua catatan keuangan dari bank yang bermasalah. Selain itu, dalam hal likuidasi bank, LPS juga memerlukan bantuan untuk menilai aset-aset dari bank yang dilikuidasi,” jelasnya.
Hal itu ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman tentang Perpanjangan Kerja Sama di Bidang Penilaian dalam Rangka Fungsi Resolusi Bank, dan Penyelesaian Permasalahan Perusahaan Asuransi. Nota kesepahaman itu diteken oleh Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) MAPPI, Budi Prasodjo.
Turut hadir pada acara itu yakni Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi; Ketua 1 DPN MAPPI, Dewi Smaragdina; Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS, Suwandi; dan Direktur Group Manajemen Aset Bank LPS, Ade Rahmad.
“Ini menjadi bukti nyata dan komitmen kuat LPS untuk bekerja sama dan berkoordinasi antara lain terkait penilaian terhadap aset bank dan perusahaan asuransi jika penjaminan asuransi sudah efektif,” ujar Didik.
Nantinya, ruang lingkup kerja sama antara LPS dan MAPPI mencakup mengenai pertukaran data dan informasi, koordinasi terkait penilaian, pengembangan pedoman dan metodologi penilaian.
Kemudian, pemberian nasihat atau konsultasi antara lain mengenai penelitian dalam rangka penerimaan aset, pemberian keringanan utang, dan perhitungan harga dasar dalam rangka pencairan aset, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penilaian, fungsi resolusi bank dan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi.
“Proses resolusi memang memerlukan supporting dari Penilai Publik, dalam hal ini jika LPS melaksanakan due diligence atau audit yang dilakukan dengan meninjau semua catatan keuangan dari bank yang bermasalah. Selain itu, dalam hal likuidasi bank, LPS juga memerlukan bantuan untuk menilai aset-aset dari bank yang dilikuidasi,” jelasnya.