Rencana Kenaikan PPN 12% Tahun Depan Terus Berpolemik
Tim SINDOmakassar
Senin, 23 Desember 2024 - 08:02 WIB
Rencana kenaikan PPN 12% yang akan dilakukan pada tahun depan 2025 mendatang, terus berpolemik di tengah masyarakat. Foto: Ilustrasi
Rencana kenaikan PPN 12% yang akan dilakukan pada tahun depan 2025 mendatang, terus berpolemik di tengah masyarakat.
Politikus Partai Gerindra yang kini menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wihadi Wiyanto melemparkan bola panas bahwa kenaikan PPN 12% diinisiasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di tahun 2021.
Wihadi menjelaskan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Payung hukum itu merupakan produk legislatif periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh partai penguasa PDIP.
"Kenaikan PPN 12% itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11% tahun 2022 dan 12% hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan," kata Wihadi dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).
Anggota Komisi XI DPR itu menilai sikap PDIP terhadap kenaikan PPN sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP tersebut. Terlebih, Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Kenaikan PPN yang tertuang dalam UU HPP jelas dipimpin langsung oleh Fraksi PDIP.
"Jadi kita bisa melihat dari yang memimpin Panja pun dari PDIP, kemudian kalau sekarang pihak PDIP sekarang meminta ditunda ini adalah merupakan sesuatu hal yang menyudutkan pemerintah Prabowo," ujarnya.
Wihadi mengingatkan pihak-pihak tertentu untuk tidak menggiring isu bahwa kenaikan PPN 12% merupakan keputusan pemerintahan Presiden Prabowo. Dia menekankan bila kebijakan ini diputuskan oleh DPR periode yang dipimpin oleh PDIP.
Politikus Partai Gerindra yang kini menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wihadi Wiyanto melemparkan bola panas bahwa kenaikan PPN 12% diinisiasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di tahun 2021.
Wihadi menjelaskan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Payung hukum itu merupakan produk legislatif periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh partai penguasa PDIP.
"Kenaikan PPN 12% itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11% tahun 2022 dan 12% hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan," kata Wihadi dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).
Anggota Komisi XI DPR itu menilai sikap PDIP terhadap kenaikan PPN sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP tersebut. Terlebih, Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Kenaikan PPN yang tertuang dalam UU HPP jelas dipimpin langsung oleh Fraksi PDIP.
"Jadi kita bisa melihat dari yang memimpin Panja pun dari PDIP, kemudian kalau sekarang pihak PDIP sekarang meminta ditunda ini adalah merupakan sesuatu hal yang menyudutkan pemerintah Prabowo," ujarnya.
Wihadi mengingatkan pihak-pihak tertentu untuk tidak menggiring isu bahwa kenaikan PPN 12% merupakan keputusan pemerintahan Presiden Prabowo. Dia menekankan bila kebijakan ini diputuskan oleh DPR periode yang dipimpin oleh PDIP.