Bambang Haryo Dorong Integrasi MNP, Kereta Api Trans Sulawesi & Kawasan Industri
Tri Yari Kurniawan
Kamis, 12 Juni 2025 - 20:48 WIB
Anggota DPR RI dari Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono, saat melakukan kunjungan kerja ke MNP. Pada hari yang sama, Bambang juga telah meninjau Stasiun Mandai di Maros. Foto/Tri Yari Kurniawan
Anggota DPR RI dari Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono, melaksanakan kunjungan kerja ke Stasiun Mandai di Kabupaten Maros dan Makassar New Port (MNP) di Kota Makassar, Kamis (12/6/2025). Kedatangannya sekaligus menyerap aspirasi dari pelaku usaha hingga instansi terkait.
Di Stasiun Mandai, Bambang diterima langsung oleh Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel), Deby Hospital. Sedangkan di MNP, legislator dari Fraksi Gerindra itu disambut oleh perwakilan pimpinan Pelindo Regional 4, INSA, dan Kepala Kantor KSOP Utama Makassar, Jon Kenedi.
Pada kunjungannya itu, Bambang berulangkali menekankan pentingnya mendorong integrasi antara Kereta Api (KA) Trans Sulawesi, MNP, dan kawasan industri. Hal itu disebutnya memiliki dampak luar biasa bagi perekonomian daerah. Konektivititas ketiganya juga dipastikan bakal menekan biaya logistik.
"Kereta api harus sampai MNP, terintegrasi juga dengan kawasan-kawasan industri. Ya ini harus segera dibangun agar bisa menampung industri di Jawa yang sudah sangat padat, bisa diarahkan ke Makassar," kata dia.
Menurut dia, upaya mengintegrasikan Kereta Api Trans Sulawesi dengan MNP sejatinya tidak sulit. Toh, sisa jarak dari stasiun terdekat ke MNP kurang lebih 14 kilometer, dengan estimasi biaya pembangunan rel kereta api sebesar Rp32 miliar per kilometer.
Bambang menyebut pihaknya pun mendorong pemerintah untuk menuntaskan proyek KA Trans Sulawesi. Setidaknya untuk rute Makassar-Parepare atau lebih spesifik lagi, minimal menghubungkan rel kereta api ke Makassar, sehingga juga dapat menjadi angkutan logistik.
Lebih lanjut, Bambang juga menyoroti mengenai KA Trans Sulawesi yang butuh pembenahan. Terdapat beberapa catatan penting dari kunjungan kerjanya. Salah satunya lokasi stasiun yang jauh dari kota. Berbeda dengan di Jawa maupun di luar negeri, dimana stasiun harusnya berada di pusat kota atau tempat strategis.
Di Stasiun Mandai, Bambang diterima langsung oleh Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel), Deby Hospital. Sedangkan di MNP, legislator dari Fraksi Gerindra itu disambut oleh perwakilan pimpinan Pelindo Regional 4, INSA, dan Kepala Kantor KSOP Utama Makassar, Jon Kenedi.
Pada kunjungannya itu, Bambang berulangkali menekankan pentingnya mendorong integrasi antara Kereta Api (KA) Trans Sulawesi, MNP, dan kawasan industri. Hal itu disebutnya memiliki dampak luar biasa bagi perekonomian daerah. Konektivititas ketiganya juga dipastikan bakal menekan biaya logistik.
"Kereta api harus sampai MNP, terintegrasi juga dengan kawasan-kawasan industri. Ya ini harus segera dibangun agar bisa menampung industri di Jawa yang sudah sangat padat, bisa diarahkan ke Makassar," kata dia.
Menurut dia, upaya mengintegrasikan Kereta Api Trans Sulawesi dengan MNP sejatinya tidak sulit. Toh, sisa jarak dari stasiun terdekat ke MNP kurang lebih 14 kilometer, dengan estimasi biaya pembangunan rel kereta api sebesar Rp32 miliar per kilometer.
Bambang menyebut pihaknya pun mendorong pemerintah untuk menuntaskan proyek KA Trans Sulawesi. Setidaknya untuk rute Makassar-Parepare atau lebih spesifik lagi, minimal menghubungkan rel kereta api ke Makassar, sehingga juga dapat menjadi angkutan logistik.
Lebih lanjut, Bambang juga menyoroti mengenai KA Trans Sulawesi yang butuh pembenahan. Terdapat beberapa catatan penting dari kunjungan kerjanya. Salah satunya lokasi stasiun yang jauh dari kota. Berbeda dengan di Jawa maupun di luar negeri, dimana stasiun harusnya berada di pusat kota atau tempat strategis.