Bambang Haryo Dorong Integrasi MNP, Kereta Api Trans Sulawesi & Kawasan Industri

MAKASSAR - Anggota DPR RI dari Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono, melaksanakan kunjungan kerja ke Stasiun Mandai di Kabupaten Maros dan Makassar New Port (MNP) di Kota Makassar, Kamis (12/6/2025). Kedatangannya sekaligus menyerap aspirasi dari pelaku usaha hingga instansi terkait.

Di Stasiun Mandai, Bambang diterima langsung oleh Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel), Deby Hospital. Sedangkan di MNP, legislator dari Fraksi Gerindra itu disambut oleh perwakilan pimpinan Pelindo Regional 4, INSA, dan Kepala Kantor KSOP Utama Makassar, Jon Kenedi.

Pada kunjungannya itu, Bambang berulangkali menekankan pentingnya mendorong integrasi antara Kereta Api (KA) Trans Sulawesi, MNP, dan kawasan industri. Hal itu disebutnya memiliki dampak luar biasa bagi perekonomian daerah. Konektivititas ketiganya juga dipastikan bakal menekan biaya logistik.

"Kereta api harus sampai MNP, terintegrasi juga dengan kawasan-kawasan industri. Ya ini harus segera dibangun agar bisa menampung industri di Jawa yang sudah sangat padat, bisa diarahkan ke Makassar," kata dia.

Menurut dia, upaya mengintegrasikan Kereta Api Trans Sulawesi dengan MNP sejatinya tidak sulit. Toh, sisa jarak dari stasiun terdekat ke MNP kurang lebih 14 kilometer, dengan estimasi biaya pembangunan rel kereta api sebesar Rp32 miliar per kilometer.

Bambang menyebut pihaknya pun mendorong pemerintah untuk menuntaskan proyek KA Trans Sulawesi. Setidaknya untuk rute Makassar-Parepare atau lebih spesifik lagi, minimal menghubungkan rel kereta api ke Makassar, sehingga juga dapat menjadi angkutan logistik.

Lebih lanjut, Bambang juga menyoroti mengenai KA Trans Sulawesi yang butuh pembenahan. Terdapat beberapa catatan penting dari kunjungan kerjanya. Salah satunya lokasi stasiun yang jauh dari kota. Berbeda dengan di Jawa maupun di luar negeri, dimana stasiun harusnya berada di pusat kota atau tempat strategis.

"Di seluruh dunia, kereta api itu harus masuk ke dalam kota, pusat keramaian. Harusnya dari kota besar ke kota kecil lalu nanti ke kota besar lagi," jelas Owner PT Dharma Lautan Utama itu.

Adapun untuk MNP, Bambang menilai pengelolaannya sudah berjalan cukup baik. Olehnya itu, dirinya mengapresiasi Pelindo dan instansi terkait lain. Yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan MNP, mengingat kapasitas alias daya tampungnya masih sangat luas.

Kapasitas MNP saat ini diketahui mencapai 2,5 juta TEUs dan baru terealiasi kurang lebih 750 ribu TEUs. Dengan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk menempatkan Pelabuhan Makassar sebagai Hub Ekspor dan Impor, maka diharapkan segala target itu dapat terealisasi.

Sementara itu, Kepala BPKA Sulsel, Deby Hospital, menyampaikan perkembangan KA Trans Sulawesi dari waktu ke waktu semakin baik. Sejak pertama dioperasikan hingga April 2025 lalu, pihaknya telah mencetak rekor sebanyak 36 ribu penumpang.

Masyarakat diakuinya sangat antusias karena tarif KA Trans Sulawesi sangat murah. Berkisar Rp5 ribu hingga Rp10 ribu sehingga masyarakat dapat berhemat banyak.

Disinggung soal integrasi MNP dengan KA Trans Sulawesi, Deby menekankan terus diupayakan. Saat ini, progres pengadaan tanah sudah mencapai 70 persen. Sisanya karena milik pemerintah daerah, maka mekanismenya berbeda.

"Bukan pembebasan tanah tapi transfer aset. Kami juga memiliki harapan bahwa setelah ini semua terintegrasi maka akan mampu menekan biaya logistik," ujarnya.

Kepala Kantor KSOP Utama Makassar, Jon Kenedi, yang turut hadir menyampaikan pihaknya bersama instansi terkait di Pelabuhan Makassar tengah mengupayakan agar tingkat keterisian mencapai 1,5 juta TEUs.

Untuk itu, diharapkan kebijakan pemerintah soal tujuh komoditas impor yang tidak masuk pelabuhan lingkup Jawa segera direalisasikan.