BI Sulsel Ajak Jurnalis Perkuat Literasi, Inklusi, & Halal Lifestyle
Tri Yari Kurniawan
Senin, 23 Juni 2025 - 20:10 WIB
Pimpinan BI Sulsel bersama salah satu pemateri berfoto bersama pada acara Training for Trainer Ekonomi dan Keuangan Syariah di Novotel Suite Hotel, Yogyakarta, Senin (23/6/2025). Foto/Tri Yari K
Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus mendorong penguatan ekonomi syariah. Salah satunya dengan menggenjot literasi dan inklusi keuangan syariah serta halal lifestyle kepada berbagai pihak, termasuk insan media.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Wahyu Purnama, saat membuka pelatihan bertajuk Training for Trainer Ekonomi dan Keuangan Syariah di Novotel Suite Hotel, Yogyakarta, Senin (23/6/2025). Kegiatan ini menyasar sekitar 50 jurnalis Sulsel.
Peran media diakuinya sangat besar dalam penguatan ekonomi dan keuangan syariah. Jurnalis diharapkan dapat menjadi agen of change. Bukan hanya lewat tulisan yang bisa mengedukasi publik, tapi juga dalam keseharian dengan memberikan edukasi kepada orang sekelilingnya.
"Tujuan pelatihan ini meningkatkan kapasitas peran media dalam mengedukasi publik terkait ekonomi syariah dan menyambut kebijakan Wajib Halal Oktober 2026, yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman di Indonesia bersertifikat halal," kata dia.
Menurut Wahyu, Indonesia mempunyai potensi besar sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Implementasi kebijakan wajib halal bakal membuka pasar yang sangat luas, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di tingkat global. Bahkan, negara-negara non-muslim seperti Inggris, Prancis, Hongkong, Thailand, dan Brasil turut aktif mengembangkan industri halal.
Di sisi lain, Wahyu memaparkan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi Wajib Halal Oktober 2026 yakni rendahnya jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) yang bersertifikat halal di Sulawesi Selatan.
"Dari total 24 RPH yang ada, baru lima yang telah memiliki sertifikasi halal. Hal ini tentu menjadi fokus bersama antara BI, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan pemerintah daerah untuk segera ditangani," tukasnya.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Wahyu Purnama, saat membuka pelatihan bertajuk Training for Trainer Ekonomi dan Keuangan Syariah di Novotel Suite Hotel, Yogyakarta, Senin (23/6/2025). Kegiatan ini menyasar sekitar 50 jurnalis Sulsel.
Peran media diakuinya sangat besar dalam penguatan ekonomi dan keuangan syariah. Jurnalis diharapkan dapat menjadi agen of change. Bukan hanya lewat tulisan yang bisa mengedukasi publik, tapi juga dalam keseharian dengan memberikan edukasi kepada orang sekelilingnya.
"Tujuan pelatihan ini meningkatkan kapasitas peran media dalam mengedukasi publik terkait ekonomi syariah dan menyambut kebijakan Wajib Halal Oktober 2026, yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman di Indonesia bersertifikat halal," kata dia.
Menurut Wahyu, Indonesia mempunyai potensi besar sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Implementasi kebijakan wajib halal bakal membuka pasar yang sangat luas, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di tingkat global. Bahkan, negara-negara non-muslim seperti Inggris, Prancis, Hongkong, Thailand, dan Brasil turut aktif mengembangkan industri halal.
Di sisi lain, Wahyu memaparkan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi Wajib Halal Oktober 2026 yakni rendahnya jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) yang bersertifikat halal di Sulawesi Selatan.
"Dari total 24 RPH yang ada, baru lima yang telah memiliki sertifikasi halal. Hal ini tentu menjadi fokus bersama antara BI, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan pemerintah daerah untuk segera ditangani," tukasnya.