Roadmap Baru TPAKD Dukung UMKM dan Program Prioritas
Tri Yari Kurniawan
Sabtu, 11 Oktober 2025 - 14:44 WIB
OJK bersama Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10) kemarin. Foto/IST
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10) kemarin.
Acara ini menjadi forum penting untuk mendorong percepatan akses keuangan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Akses keuangan yang luas dinilai penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mewujudkan program prioritas Pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam sambutannya mengatakan bahwa TPAKD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.
“Inklusi keuangan adalah indikator kunci untuk stabilitas ekonomi makro dan merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujar Airlangga.
Ia juga menambahkan bahwa isu inklusi keuangan menjadi perhatian global, termasuk dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Dan ini ada Komite untuk Financial Inclusive yang dipimpin oleh Ratu Maxima, dan kebetulan Presiden Prabowo Subianto baru dari Belanda, dan pada saat pembicaraan yang juga terangkat isu financial inclusion,” ungkapnya.
Airlangga menyampaikan bahwa Presiden mengapresiasi capaian Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang sejalan dengan program Asta Cita. Ia berharap TPAKD dapat mendukung program prioritas Presiden seperti makan bergizi gratis, penguatan SDM sejak dini, serta penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi Merah Putih.
Acara ini menjadi forum penting untuk mendorong percepatan akses keuangan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Akses keuangan yang luas dinilai penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mewujudkan program prioritas Pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam sambutannya mengatakan bahwa TPAKD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.
“Inklusi keuangan adalah indikator kunci untuk stabilitas ekonomi makro dan merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujar Airlangga.
Ia juga menambahkan bahwa isu inklusi keuangan menjadi perhatian global, termasuk dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Dan ini ada Komite untuk Financial Inclusive yang dipimpin oleh Ratu Maxima, dan kebetulan Presiden Prabowo Subianto baru dari Belanda, dan pada saat pembicaraan yang juga terangkat isu financial inclusion,” ungkapnya.
Airlangga menyampaikan bahwa Presiden mengapresiasi capaian Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang sejalan dengan program Asta Cita. Ia berharap TPAKD dapat mendukung program prioritas Presiden seperti makan bergizi gratis, penguatan SDM sejak dini, serta penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi Merah Putih.