BI dan Pemerintah Mantapkan Langkah Kendalikan Inflasi Pangan Sulampua
Tri Yari Kurniawan
Selasa, 28 Oktober 2025 - 11:55 WIB
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ricky P. Gozali, saat menghadiri acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025 di Manado, belum lama ini. Foto/Istimewa
Kolaborasi menjadi kunci penguatan ketahanan pangan di wilayah Sulampua. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ricky P. Gozali, menyampaikan lewat sinergi peningkatan produksi, efisiensi distribusi, dan dukungan digitalisasi, semua pihak harus menjaga harga pangan tetap stabil, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
Hal itu ditekankan oleh Ricky pada kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025 di Manado, belum lama ini.
Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Gubernur dan Biro Ekonomi se-Sulampua, Badan Pangan Nasional, serta Perum Bulog.
Ricky mengapresiasi kolaborasi erat antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang berhasil menjaga inflasi nasional di level 2,65% (yoy) pada September 2025.
Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga, tetapi juga kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah, yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk pangan.
Menghadapi tekanan inflasi pangan di Sulampua yang masih tinggi akibat gangguan pasokan karena cuaca dan serangan hama, Ricky mengajak seluruh pihak memperkuat pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Operasi Pasar dengan prinsip “Tiga Tepat” — tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu. Dengan pendekatan ini, intervensi harga diharapkan semakin efektif, terutama untuk komoditas strategis seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan ikan segar.
Selain itu, ia menekankan pentingnya mempercepat distribusi antarwilayah melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) agar pasokan tetap terjaga, khususnya di wilayah kepulauan dan pegunungan yang rawan gangguan logistik.
Hal itu ditekankan oleh Ricky pada kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025 di Manado, belum lama ini.
Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Gubernur dan Biro Ekonomi se-Sulampua, Badan Pangan Nasional, serta Perum Bulog.
Ricky mengapresiasi kolaborasi erat antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang berhasil menjaga inflasi nasional di level 2,65% (yoy) pada September 2025.
Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga, tetapi juga kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah, yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk pangan.
Menghadapi tekanan inflasi pangan di Sulampua yang masih tinggi akibat gangguan pasokan karena cuaca dan serangan hama, Ricky mengajak seluruh pihak memperkuat pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Operasi Pasar dengan prinsip “Tiga Tepat” — tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu. Dengan pendekatan ini, intervensi harga diharapkan semakin efektif, terutama untuk komoditas strategis seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan ikan segar.
Selain itu, ia menekankan pentingnya mempercepat distribusi antarwilayah melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) agar pasokan tetap terjaga, khususnya di wilayah kepulauan dan pegunungan yang rawan gangguan logistik.