BI dan Pemerintah Mantapkan Langkah Kendalikan Inflasi Pangan Sulampua

MANADO - Kolaborasi menjadi kunci penguatan ketahanan pangan di wilayah Sulampua. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ricky P. Gozali, menyampaikan lewat sinergi peningkatan produksi, efisiensi distribusi, dan dukungan digitalisasi, semua pihak harus menjaga harga pangan tetap stabil, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

Hal itu ditekankan oleh Ricky pada kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025 di Manado, belum lama ini.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Gubernur dan Biro Ekonomi se-Sulampua, Badan Pangan Nasional, serta Perum Bulog.

Ricky mengapresiasi kolaborasi erat antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang berhasil menjaga inflasi nasional di level 2,65% (yoy) pada September 2025.

Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga, tetapi juga kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah, yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk pangan.

Menghadapi tekanan inflasi pangan di Sulampua yang masih tinggi akibat gangguan pasokan karena cuaca dan serangan hama, Ricky mengajak seluruh pihak memperkuat pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Operasi Pasar dengan prinsip “Tiga Tepat” — tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu. Dengan pendekatan ini, intervensi harga diharapkan semakin efektif, terutama untuk komoditas strategis seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan ikan segar.

Selain itu, ia menekankan pentingnya mempercepat distribusi antarwilayah melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) agar pasokan tetap terjaga, khususnya di wilayah kepulauan dan pegunungan yang rawan gangguan logistik.

Ricky juga mengajak agar seluruh program tersebut disinergikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang didukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), BUMD, dan pelaku usaha lokal sebagai penguat rantai pasok daerah.

Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya menjaga sinergi lintas wilayah agar pengendalian inflasi memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama dari provinsi hingga kabupaten/kota se-Sulampua. Dengan peran Sulawesi sebagai lumbung pangan Kawasan Timur Indonesia, TPID dapat proaktif memetakan wilayah surplus dan defisit serta memperkuat kerja sama antar daerah melalui skema business-to-business (B2B) untuk meningkatkan efisiensi distribusi,” ujarnya.

Yulius menambahkan, Koperasi Wale Tani Mapalus di Sulawesi Utara telah berhasil menyalurkan hasil panen langsung ke Perusahaan Umum Daerah (PUD). Di Sulawesi Selatan, model kemitraan rantai pasok hulu–hilir juga telah menghubungkan kelompok tani, UMKM, dan ritel modern. Langkah-langkah konkret tersebut dinilai bisa menjadi contoh untuk memperkuat pengendalian inflasi di wilayah Sulampua.

GNPIP Sulampua 2025 menjadi penutup rangkaian GNPIP regional tahun ini, setelah sebelumnya diselenggarakan di Jawa, Sumatera, Balinusra, dan Kalimantan. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP–TPID se-Sulampua, yang dipimpin Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan.

Ferry menekankan bahwa efisiensi logistik distribusi pangan merupakan kunci ketahanan pangan serta stabilisasi harga di wilayah kepulauan. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain melalui penyediaan fasilitas ongkos angkut dan subsidi angkutan udara untuk mempercepat distribusi pangan ke daerah terpencil.

Rapat tersebut menghasilkan tiga kesepakatan strategis untuk memperkuat ketersediaan dan stabilitas pangan di wilayah timur Indonesia:
• Fokus jangka pendek menurunkan inflasi pangan bergejolak di bawah 5% hingga akhir 2025 melalui pasar murah, GPM, dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan prinsip “Tiga Tepat.”
• Penguatan pasokan hortikultura dan perikanan tangkap melalui penerapan contract farming, smart farming, serta pengoperasian cold storage dan ice flake machine di pelabuhan strategis.
• Peningkatan logistik dan pembiayaan, meliputi penambahan rute tol laut dan jembatan udara, pemberian subsidi ongkos angkut, sinergi KAD dengan BUMN logistik seperti PELNI, serta optimalisasi KUR Alsintan untuk revitalisasi Rice Milling Unit (RMU) dan modernisasi armada nelayan.

Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat kerja sama untuk mengantisipasi risiko cuaca ekstrem, memperkecil disparitas harga antarwilayah, serta meningkatkan efisiensi logistik pangan demi menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.