Kebijakan Listrik Desa Diapresiasi: Dorong Ekonomi hingga Keadilan Sosial
Tim SINDOmakassar
Senin, 17 November 2025 - 20:44 WIB
Suasana diskusi bertema “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran dari Sudut Pandang Energi” di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (17/11/2025). Foto/Istimewa
Pakar energi sekaligus dosen Universitas Muslim Indonesia Makassar, Syarifuddin Nojeng, menilai langkah pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menggelontorkan anggaran Rp4,3 triliun untuk mempercepat elektrifikasi di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) sebagai kebijakan yang tepat.
Ia menyebut program listrik desa menjadi kunci peningkatan rasio elektrifikasi menuju 100 persen sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat terpencil.
"Target rasio elektrifikasi Indonesia kan harus 100 persen. Persoalannya kan banyak di daerah-daerah kita tidak semua bisa teraliri listrik karena persoalan lokasi yang terpencil itu. Jadi untuk mencapai 100 persen itu memang butuh pendanaan yang luar biasa," ujar Syarifuddin dalam diskusi bertema “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran dari Sudut Pandang Energi” di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (17/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa upaya menjangkau wilayah terpencil merupakan langkah realistis meski tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Beberapa daerah bahkan membutuhkan sistem pembangkit hybrid agar listrik dapat menyala 24 jam karena infrastruktur PLN berbasis PLTU belum menjangkau pelosok.
“Jadi kalau mau dibangun, itu harus melalui dengan hybrid, apakah Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) digabung dengan PLT Surya, atau dengan diesel,” ujarnya.
Dukungan dan apresiasi turut disampaikan pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo Tui. Menurutnya, kehadiran listrik di desa bukan hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat, tetapi juga langsung menggerakkan roda ekonomi daerah.
Ia menilai sumber-sumber usaha baru dapat tumbuh, kualitas pendidikan meningkat, dan aktivitas ekspor komoditas lokal menjadi lebih cepat dengan adanya akses listrik. “Efeknya adalah, kalau listrik desa itu dibangun di sana, akan tumbuh sumber untuk bahan ekspor. Artinya ekonomi itu berputar,” kata Sutardjo.
Ia menyebut program listrik desa menjadi kunci peningkatan rasio elektrifikasi menuju 100 persen sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat terpencil.
"Target rasio elektrifikasi Indonesia kan harus 100 persen. Persoalannya kan banyak di daerah-daerah kita tidak semua bisa teraliri listrik karena persoalan lokasi yang terpencil itu. Jadi untuk mencapai 100 persen itu memang butuh pendanaan yang luar biasa," ujar Syarifuddin dalam diskusi bertema “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran dari Sudut Pandang Energi” di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (17/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa upaya menjangkau wilayah terpencil merupakan langkah realistis meski tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Beberapa daerah bahkan membutuhkan sistem pembangkit hybrid agar listrik dapat menyala 24 jam karena infrastruktur PLN berbasis PLTU belum menjangkau pelosok.
“Jadi kalau mau dibangun, itu harus melalui dengan hybrid, apakah Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) digabung dengan PLT Surya, atau dengan diesel,” ujarnya.
Dukungan dan apresiasi turut disampaikan pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo Tui. Menurutnya, kehadiran listrik di desa bukan hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat, tetapi juga langsung menggerakkan roda ekonomi daerah.
Ia menilai sumber-sumber usaha baru dapat tumbuh, kualitas pendidikan meningkat, dan aktivitas ekspor komoditas lokal menjadi lebih cepat dengan adanya akses listrik. “Efeknya adalah, kalau listrik desa itu dibangun di sana, akan tumbuh sumber untuk bahan ekspor. Artinya ekonomi itu berputar,” kata Sutardjo.