Akademisi: Kerja Sama Freeport - Amman Jaga Hilirisasi Tetap Jalan
Tim SINDOmakassar
Senin, 17 November 2025 - 22:24 WIB
Tiga akademisi sekaligus pakar menjadi pembicara dalam diskusi bertema Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran dari Sudut Pandang Energi di Makassar, Senin (17/11/2025). Foto/Istimewa
Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mendorong PT Freeport Indonesia (PTFI) menyerap konsentrat tembaga milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) mendapat dukungan dari berbagai akademisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Langkah tersebut dinilai tepat untuk menjaga keberlanjutan operasional smelter Freeport sekaligus memastikan agenda hilirisasi tetap berjalan di tengah terganggunya pasokan bahan baku.
“Jadi kan industri smelter-nya Freeport itu kan bahan baku tidak ada, sementara smelter sudah siap. Ya pasti dia harus ambil material dari AMNT. Kebijakan pemerintah ini tepat dilakukan supaya memutar roda perekonomian,” ujar pakar energi dan dosen Universitas Muslim Indonesia Makassar, Syarifuddin, dalam diskusi bertema Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran dari Sudut Pandang Energi di Makassar, Senin (17/11/2025).
Syarifuddin menambahkan bahwa pembatasan ekspor bahan mentah yang telah berlangsung beberapa tahun membuat pemanfaatan fasilitas pengolahan dalam negeri menjadi semakin penting. Ia menilai langkah Freeport mengolah konsentrat milik perusahaan lain menunjukkan fleksibilitas industri nasional dalam menghadapi kondisi darurat pasokan.
Selain menjaga operasi industri, kebijakan ini juga dianggap mendukung program hilirisasi pemerintahan Prabowo–Gibran. Dengan pengolahan konsentrat di dalam negeri, nilai tambah ekonomi dapat diperoleh melalui penerimaan pajak yang lebih besar, penyerapan tenaga kerja, serta keberlanjutan aktivitas industri.
“Hilirisasi itu pasti nilai tambah. Kan nilai tambah produknya lebih bagus lagi. Jadi pajak juga masuk ke negara lebih banyak,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik, M. Kafrawy Saenong, menilai pemanfaatan fasilitas smelter dalam negeri sebagai langkah logis, terutama pasca-longsongnya tambang Grasberg yang menyebabkan pasokan Freeport tersendat.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan fasilitas pengolahan nasional berhenti beroperasi. "Kalau pemerintah memanfaatkan kemampuan fasilitas dalam negeri, tentu itu sebagai hal yang sangat menggembirakan. Karena pemerintah tidak perlu capek-capek mencari pembeli di luar sana, tapi kita bisa mendayagunakan, memanfaatkan potensi-potensi yang ada," kata Kafrawy.
“Jadi kan industri smelter-nya Freeport itu kan bahan baku tidak ada, sementara smelter sudah siap. Ya pasti dia harus ambil material dari AMNT. Kebijakan pemerintah ini tepat dilakukan supaya memutar roda perekonomian,” ujar pakar energi dan dosen Universitas Muslim Indonesia Makassar, Syarifuddin, dalam diskusi bertema Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran dari Sudut Pandang Energi di Makassar, Senin (17/11/2025).
Syarifuddin menambahkan bahwa pembatasan ekspor bahan mentah yang telah berlangsung beberapa tahun membuat pemanfaatan fasilitas pengolahan dalam negeri menjadi semakin penting. Ia menilai langkah Freeport mengolah konsentrat milik perusahaan lain menunjukkan fleksibilitas industri nasional dalam menghadapi kondisi darurat pasokan.
Selain menjaga operasi industri, kebijakan ini juga dianggap mendukung program hilirisasi pemerintahan Prabowo–Gibran. Dengan pengolahan konsentrat di dalam negeri, nilai tambah ekonomi dapat diperoleh melalui penerimaan pajak yang lebih besar, penyerapan tenaga kerja, serta keberlanjutan aktivitas industri.
“Hilirisasi itu pasti nilai tambah. Kan nilai tambah produknya lebih bagus lagi. Jadi pajak juga masuk ke negara lebih banyak,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik, M. Kafrawy Saenong, menilai pemanfaatan fasilitas smelter dalam negeri sebagai langkah logis, terutama pasca-longsongnya tambang Grasberg yang menyebabkan pasokan Freeport tersendat.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan fasilitas pengolahan nasional berhenti beroperasi. "Kalau pemerintah memanfaatkan kemampuan fasilitas dalam negeri, tentu itu sebagai hal yang sangat menggembirakan. Karena pemerintah tidak perlu capek-capek mencari pembeli di luar sana, tapi kita bisa mendayagunakan, memanfaatkan potensi-potensi yang ada," kata Kafrawy.