Sinergi Kawal SNLIK di Sulsel dan Sulbar Agar Masyarakat Makin Melek Inklusi Keuangan
Tim SINDOmakassar
Kamis, 19 Februari 2026 - 16:15 WIB
Kegiatan pemantauan survey bersama OJK, BPS dan LPS di wilayah Sulawesi Selatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2026 di Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Bantaeng.
Dalam rangka memastikan kualitas dan akurasi pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaksanakan kegiatan pemantauan langsung pelaksanaan survei di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Kegiatan pemantauan survey bersama OJK, BPS dan LPS di wilayah Sulawesi Selatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2026 di Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Bantaeng, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 di Kabupaten Gowa yang dihadiri oleh Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch Muchlasin, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Aryanto, serta Kepala LPS Wilayah 3, Fuad Zaen.
Pelaksanaan pemantauan langsung ini bertujuan untuk memastikan proses survei berjalan sesuai metodologi dan standar yang telah ditetapkan, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan secara akurat tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Adapun pemantauan pelaksanaan survei sebelumnya juga telah dilaksanakan di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan serta Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat pada awal Februari 2026 sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan SNLIK di seluruh Indonesia.
Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Aryanto, menyampaikan bahwa peran petugas lapangan menjadi bagian penting dalam memperluas edukasi keuangan kepada masyarakat.
“Para petugas PPL dalam setiap pelaksanaan survei menjadi agen literasi, yang tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menyampaikan edukasi kepada responden sehingga cakupan edukasi semakin luas dan pada akhirnya akan meningkatkan literasi keuangan masyarakat,” ujar Aryanto.
Senada dengan hal tersebut, Kepala LPS Wilayah 3, Fuad Zaen, menegaskan komitmen LPS dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui SNLIK 2026 dan menyampaikan bahwa di tahun 2026 ini LPS turut bergabung bersama OJK dan BPS untuk memperoleh gambaran tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang akan menjadi pedoman bagi OJK dan LPS dalam menyusun strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Kegiatan pemantauan survey bersama OJK, BPS dan LPS di wilayah Sulawesi Selatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2026 di Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Bantaeng, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 di Kabupaten Gowa yang dihadiri oleh Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch Muchlasin, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Aryanto, serta Kepala LPS Wilayah 3, Fuad Zaen.
Pelaksanaan pemantauan langsung ini bertujuan untuk memastikan proses survei berjalan sesuai metodologi dan standar yang telah ditetapkan, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan secara akurat tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Adapun pemantauan pelaksanaan survei sebelumnya juga telah dilaksanakan di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan serta Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat pada awal Februari 2026 sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan SNLIK di seluruh Indonesia.
Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Aryanto, menyampaikan bahwa peran petugas lapangan menjadi bagian penting dalam memperluas edukasi keuangan kepada masyarakat.
“Para petugas PPL dalam setiap pelaksanaan survei menjadi agen literasi, yang tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menyampaikan edukasi kepada responden sehingga cakupan edukasi semakin luas dan pada akhirnya akan meningkatkan literasi keuangan masyarakat,” ujar Aryanto.
Senada dengan hal tersebut, Kepala LPS Wilayah 3, Fuad Zaen, menegaskan komitmen LPS dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui SNLIK 2026 dan menyampaikan bahwa di tahun 2026 ini LPS turut bergabung bersama OJK dan BPS untuk memperoleh gambaran tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang akan menjadi pedoman bagi OJK dan LPS dalam menyusun strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.