Di Tengah Lonjakan Harga, Kalla Aspal Pastikan Layanan Tetap Optimal
Tri Yari Kurniawan
Senin, 25 Mei 2026 - 20:07 WIB
Seorang operator Kalla Aspal melakukan proses pengisian aspal ke tangki armada di Terminal Aspal Curah (TAC) Parepare, beberapa waktu lalu. Foto/Istimewa
Kalla Aspal memastikan layanan dan suplai tetap berjalan optimal meski harga aspal global mengalami lonjakan signifikan. Di tengah kondisi pasar yang menantang, perusahaan tetap menjaga kualitas produk, kelancaran distribusi, dan harga yang kompetitif bagi mitra serta pelanggan.
Marketing & Operation General Manager Kalla Aspal, Amril Arifin, mengatakan harga aspal saat ini naik hingga mendekati 50 persen dibandingkan kondisi normal. Kenaikan tersebut dipicu konflik di kawasan Selat Hormuz yang berdampak pada terganggunya rantai pasok dan distribusi minyak global, serta diikuti kenaikan harga BBM.
“Namun demikian, kami tetap berupaya mendukung pekerjaan rekan-rekan kontraktor, baik proyek APBN maupun APBD. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat lima paket pengerjaan jalan yang tetap kami support. Suplai aspal terus kami maksimalkan dan quality control tetap kami jaga sebagai agen resmi Pertamina,” ujar Amril.
Ia menambahkan, stok aspal di Terminal Aspal Curah (TAC) Parepare mulai terbatas. Untuk mengantisipasi gangguan distribusi, Kalla Aspal melakukan suplai tambahan dari TAC Mamuju guna memenuhi kebutuhan proyek-proyek yang tengah berjalan di Sulawesi Selatan.
Selain fokus menjaga distribusi, Kalla Aspal juga menyoroti kondisi industri konstruksi nasional yang tengah menghadapi tekanan akibat kenaikan harga material. Melalui Organisasi AABI (Anemer Aspal Beton Indonesia), Kalla Aspal aktif menyosialisasikan kenaikan harga aspal kepada pemerintah daerah, balai jalan, hingga Kementerian PUPR.
Menurut Amril, langkah tersebut diharapkan dapat mendorong adanya peninjauan kembali atau eskalasi harga pada proyek-proyek yang sedang berjalan. “Untuk proyek yang akan ditender, kami berharap kenaikan harga aspal dapat menjadi pertimbangan agar kontraktor tidak mengalami kerugian,” lanjutnya.
Kalla Aspal menilai dukungan kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas industri konstruksi nasional. Jika kenaikan harga terus berlangsung tanpa solusi yang memadai, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi kinerja pelaku jasa konstruksi di berbagai daerah.
Marketing & Operation General Manager Kalla Aspal, Amril Arifin, mengatakan harga aspal saat ini naik hingga mendekati 50 persen dibandingkan kondisi normal. Kenaikan tersebut dipicu konflik di kawasan Selat Hormuz yang berdampak pada terganggunya rantai pasok dan distribusi minyak global, serta diikuti kenaikan harga BBM.
“Namun demikian, kami tetap berupaya mendukung pekerjaan rekan-rekan kontraktor, baik proyek APBN maupun APBD. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat lima paket pengerjaan jalan yang tetap kami support. Suplai aspal terus kami maksimalkan dan quality control tetap kami jaga sebagai agen resmi Pertamina,” ujar Amril.
Ia menambahkan, stok aspal di Terminal Aspal Curah (TAC) Parepare mulai terbatas. Untuk mengantisipasi gangguan distribusi, Kalla Aspal melakukan suplai tambahan dari TAC Mamuju guna memenuhi kebutuhan proyek-proyek yang tengah berjalan di Sulawesi Selatan.
Selain fokus menjaga distribusi, Kalla Aspal juga menyoroti kondisi industri konstruksi nasional yang tengah menghadapi tekanan akibat kenaikan harga material. Melalui Organisasi AABI (Anemer Aspal Beton Indonesia), Kalla Aspal aktif menyosialisasikan kenaikan harga aspal kepada pemerintah daerah, balai jalan, hingga Kementerian PUPR.
Menurut Amril, langkah tersebut diharapkan dapat mendorong adanya peninjauan kembali atau eskalasi harga pada proyek-proyek yang sedang berjalan. “Untuk proyek yang akan ditender, kami berharap kenaikan harga aspal dapat menjadi pertimbangan agar kontraktor tidak mengalami kerugian,” lanjutnya.
Kalla Aspal menilai dukungan kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas industri konstruksi nasional. Jika kenaikan harga terus berlangsung tanpa solusi yang memadai, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi kinerja pelaku jasa konstruksi di berbagai daerah.