OJK Dorong Nelayan Untia Lebih Cakap Mengelola Keuangan
Tri Yari Kurniawan
Kamis, 15 Oktober 2026 - 21:57 WIB
OJK mendorong peningkatan literasi dan akses keuangan melalui sinergi program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Untia. Foto/Istimewa
Pengelolaan pendapatan menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga nelayan yang bergantung pada musim, cuaca, dan hasil tangkapan. Untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong peningkatan literasi dan akses keuangan melalui sinergi program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Untia, Kota Makassar, Kamis (15/10).
Kegiatan edukasi keuangan yang digelar OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulsel Sulbar) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan bagian dari upaya memperluas pemanfaatan layanan keuangan yang inklusif dan produktif di kalangan masyarakat pesisir.
Program tersebut sekaligus mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pengembangan kawasan pesisir yang terintegrasi.
Kepala OJK Sulsel Sulbar, Moch. Muchlasin, mengatakan kesejahteraan nelayan tidak hanya ditentukan oleh produktivitas dan hasil tangkapan. Kemampuan mengelola pendapatan, merencanakan kebutuhan keluarga, serta memanfaatkan layanan keuangan secara tepat juga berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga.
“Literasi keuangan merupakan salah satu fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga nelayan. Pendapatan masyarakat pesisir yang dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, dan fluktuasi hasil tangkapan perlu dikelola secara bijaksana agar dapat mendukung kebutuhan keluarga, membangun tabungan, serta menjaga keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, akses terhadap layanan keuangan perlu diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan dan pelindungan konsumen,” ujar Muchlasin.
Ia menjelaskan, OJK mendorong perluasan akses keuangan melalui empat fokus utama, yakni peningkatan literasi keuangan, perluasan akses pembiayaan produktif, penguatan pelindungan konsumen, serta pembangunan ekosistem keuangan inklusif.
Melalui upaya tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengenali produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan, memanfaatkan pembiayaan untuk mengembangkan usaha, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi ilegal, pinjaman daring ilegal, dan berbagai modus kejahatan keuangan digital.
Kegiatan edukasi keuangan yang digelar OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulsel Sulbar) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan bagian dari upaya memperluas pemanfaatan layanan keuangan yang inklusif dan produktif di kalangan masyarakat pesisir.
Program tersebut sekaligus mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pengembangan kawasan pesisir yang terintegrasi.
Kepala OJK Sulsel Sulbar, Moch. Muchlasin, mengatakan kesejahteraan nelayan tidak hanya ditentukan oleh produktivitas dan hasil tangkapan. Kemampuan mengelola pendapatan, merencanakan kebutuhan keluarga, serta memanfaatkan layanan keuangan secara tepat juga berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga.
“Literasi keuangan merupakan salah satu fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga nelayan. Pendapatan masyarakat pesisir yang dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, dan fluktuasi hasil tangkapan perlu dikelola secara bijaksana agar dapat mendukung kebutuhan keluarga, membangun tabungan, serta menjaga keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, akses terhadap layanan keuangan perlu diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan dan pelindungan konsumen,” ujar Muchlasin.
Ia menjelaskan, OJK mendorong perluasan akses keuangan melalui empat fokus utama, yakni peningkatan literasi keuangan, perluasan akses pembiayaan produktif, penguatan pelindungan konsumen, serta pembangunan ekosistem keuangan inklusif.
Melalui upaya tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengenali produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan, memanfaatkan pembiayaan untuk mengembangkan usaha, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi ilegal, pinjaman daring ilegal, dan berbagai modus kejahatan keuangan digital.