OJK dan Komisi XI DPR RI Perkuat Literasi Keuangan Warga Soppeng
Tri Yari Kurniawan
Senin, 19 Oktober 2026 - 12:47 WIB
OJK dan DPR RI memperkuat edukasi keuangan bagi masyarakat di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Senin (19/10). Foto/IST
Kemudahan mengakses layanan keuangan perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai agar masyarakat tidak terjebak penipuan maupun praktik keuangan ilegal. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat bersama Komisi XI DPR RI memperkuat edukasi keuangan bagi masyarakat di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Senin (19/10).
Kegiatan bertema “Masyarakat Cerdas Finansial Menuju Kesejahteraan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan, serta kewaspadaan terhadap berbagai risiko keuangan.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, mengatakan literasi keuangan menjadi fondasi penting agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara aman, tepat, dan produktif.
“Pembangunan sektor jasa keuangan tidak hanya diukur dari pertumbuhan industrinya, tetapi juga dari meningkatnya pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan secara bijaksana, aman, dan produktif. Masyarakat yang cerdas secara finansial akan melahirkan keluarga yang tangguh, pelaku usaha yang semakin produktif, serta daerah dengan fondasi ekonomi yang lebih kuat,” ujar Muchlasin.
Ia memaparkan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, tingkat literasi keuangan nasional tercatat sebesar 69,57 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
Di Sulawesi Selatan, tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 61,03 persen, sementara inklusi keuangan mencapai 94,27 persen. Data tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat pemahaman masyarakat agar akses terhadap layanan keuangan diikuti kemampuan menggunakannya secara tepat.
“Literasi keuangan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan dasar setiap warga negara. Karena itu, edukasi keuangan harus terus diperluas agar masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara tepat, mengelola keuangan dengan baik, dan memanfaatkan layanan jasa keuangan secara bertanggung jawab,” tambah Muchlasin.
Kegiatan bertema “Masyarakat Cerdas Finansial Menuju Kesejahteraan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan, serta kewaspadaan terhadap berbagai risiko keuangan.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, mengatakan literasi keuangan menjadi fondasi penting agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara aman, tepat, dan produktif.
“Pembangunan sektor jasa keuangan tidak hanya diukur dari pertumbuhan industrinya, tetapi juga dari meningkatnya pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan secara bijaksana, aman, dan produktif. Masyarakat yang cerdas secara finansial akan melahirkan keluarga yang tangguh, pelaku usaha yang semakin produktif, serta daerah dengan fondasi ekonomi yang lebih kuat,” ujar Muchlasin.
Ia memaparkan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, tingkat literasi keuangan nasional tercatat sebesar 69,57 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
Di Sulawesi Selatan, tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 61,03 persen, sementara inklusi keuangan mencapai 94,27 persen. Data tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat pemahaman masyarakat agar akses terhadap layanan keuangan diikuti kemampuan menggunakannya secara tepat.
“Literasi keuangan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan dasar setiap warga negara. Karena itu, edukasi keuangan harus terus diperluas agar masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara tepat, mengelola keuangan dengan baik, dan memanfaatkan layanan jasa keuangan secara bertanggung jawab,” tambah Muchlasin.