BIK 2026 Buka 27,23 Juta Rekening, OJK Perkuat Inklusi Keuangan
Tri Yari Kurniawan
Minggu, 01 November 2026 - 12:55 WIB
Sepanjang Oktober 2026, rangkaian kegiatan yang digelar OJK bersama industri jasa keuangan berhasil mendorong pembukaan 27,23 juta rekening dan akun keuangan dari berbagai sektor. Foto/Istimewa
Program Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 mencatat capaian signifikan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Sepanjang Oktober 2026, rangkaian kegiatan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri jasa keuangan berhasil mendorong pembukaan 27,23 juta rekening dan akun keuangan dari berbagai sektor.
Capaian tersebut terdiri atas 7,21 juta rekening perbankan, 2,07 juta rekening pasar modal, 5,38 juta polis asuransi, 2,07 juta rekening perusahaan pembiayaan, 4,63 juta rekening pegadaian, serta 5,87 juta akun teknologi finansial (fintech). Selain itu, BIK 2026 juga menghadirkan 6.446 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau lebih dari 798 ribu peserta di seluruh Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menyampaikan capaian tersebut dalam puncak BIK dan Financial Expo (FinExpo) 2026 di Trans Studio Mall Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/10). Menurutnya, perluasan akses keuangan harus diiringi peningkatan literasi dan kepercayaan masyarakat agar produk dan layanan keuangan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan keluarga. “Industri keuangan itu kuncinya cuma satu, kalau masyarakat percaya,” kata Dicky.
Ia menegaskan, kepercayaan masyarakat menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan industri jasa keuangan. Karena itu, OJK mendorong industri menghadirkan produk dan layanan yang transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Program literasi dan inklusi keuangan juga perlu diarahkan pada tujuan yang lebih luas, yakni membangun kesejahteraan dan ketahanan keuangan keluarga.
Upaya tersebut sejalan dengan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, 22 Oktober lalu. Pembentukan dewan ini diharapkan memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu mengelola keuangan secara sehat.
Pelaksanaan BIK 2026 juga mengedepankan pemerataan akses keuangan, termasuk bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sejumlah kelompok prioritas turut menjadi sasaran, mulai dari perempuan, pelajar dan pemuda, pelaku UMKM, pekerja sektor informal, petani, nelayan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat perdesaan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang turut hadir dalam puncak kegiatan tersebut menekankan pentingnya kecakapan masyarakat dalam mengelola keuangan untuk membangun ketahanan keluarga. “Cerdas dalam memperoleh uang, cerdas dalam membelanjakan uang, dan cerdas dalam menyimpan uang,” ujarnya.
Capaian tersebut terdiri atas 7,21 juta rekening perbankan, 2,07 juta rekening pasar modal, 5,38 juta polis asuransi, 2,07 juta rekening perusahaan pembiayaan, 4,63 juta rekening pegadaian, serta 5,87 juta akun teknologi finansial (fintech). Selain itu, BIK 2026 juga menghadirkan 6.446 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau lebih dari 798 ribu peserta di seluruh Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menyampaikan capaian tersebut dalam puncak BIK dan Financial Expo (FinExpo) 2026 di Trans Studio Mall Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/10). Menurutnya, perluasan akses keuangan harus diiringi peningkatan literasi dan kepercayaan masyarakat agar produk dan layanan keuangan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan keluarga. “Industri keuangan itu kuncinya cuma satu, kalau masyarakat percaya,” kata Dicky.
Ia menegaskan, kepercayaan masyarakat menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan industri jasa keuangan. Karena itu, OJK mendorong industri menghadirkan produk dan layanan yang transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Program literasi dan inklusi keuangan juga perlu diarahkan pada tujuan yang lebih luas, yakni membangun kesejahteraan dan ketahanan keuangan keluarga.
Upaya tersebut sejalan dengan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, 22 Oktober lalu. Pembentukan dewan ini diharapkan memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu mengelola keuangan secara sehat.
Pelaksanaan BIK 2026 juga mengedepankan pemerataan akses keuangan, termasuk bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sejumlah kelompok prioritas turut menjadi sasaran, mulai dari perempuan, pelajar dan pemuda, pelaku UMKM, pekerja sektor informal, petani, nelayan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat perdesaan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang turut hadir dalam puncak kegiatan tersebut menekankan pentingnya kecakapan masyarakat dalam mengelola keuangan untuk membangun ketahanan keluarga. “Cerdas dalam memperoleh uang, cerdas dalam membelanjakan uang, dan cerdas dalam menyimpan uang,” ujarnya.