Cegah Serangan Siber dan Penagihan Kasar, OJK Perketat Pengawasan Fintech
Tri Yari Kurniawan
Kamis, 12 November 2026 - 20:24 WIB
OJK menggelar peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen bagi industri LPBBTI. Foto/IST
Ancaman serangan siber dan praktik penagihan yang tidak beretika menjadi tantangan serius bagi industri pendanaan digital. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat tata kelola dan pelindungan konsumen melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen bagi industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
Dua langkah tersebut menjadi bagian dari upaya OJK membangun industri fintech lending yang aman, tangguh, berintegritas, dan berkelanjutan. Penguatan ini dinilai penting seiring meningkatnya kompleksitas ancaman siber dan risiko operasional dalam penyelenggaraan layanan keuangan digital.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, mengatakan industri LPBBTI perlu mengubah pendekatan keamanan siber menjadi ketahanan siber (cyber resilience). Artinya, penyelenggara tidak cukup hanya mencegah serangan, tetapi juga harus mampu memulihkan layanan ketika insiden terjadi.
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman dalam peluncuran pedoman tersebut di Jakarta, belum lama ini.
Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI mencakup lima aspek utama, yakni tata kelola, identifikasi, pelindungan, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.
Pedoman tersebut juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat kematangan keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, serta menyusun langkah perbaikan secara terukur. Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko dengan mempertimbangkan skala, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara.
Agusman menegaskan, keamanan dan ketahanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab divisi teknologi informasi. Aspek tersebut harus menjadi bagian integral dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan dengan melibatkan direksi, dewan komisaris, hingga seluruh pegawai.
Dua langkah tersebut menjadi bagian dari upaya OJK membangun industri fintech lending yang aman, tangguh, berintegritas, dan berkelanjutan. Penguatan ini dinilai penting seiring meningkatnya kompleksitas ancaman siber dan risiko operasional dalam penyelenggaraan layanan keuangan digital.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, mengatakan industri LPBBTI perlu mengubah pendekatan keamanan siber menjadi ketahanan siber (cyber resilience). Artinya, penyelenggara tidak cukup hanya mencegah serangan, tetapi juga harus mampu memulihkan layanan ketika insiden terjadi.
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman dalam peluncuran pedoman tersebut di Jakarta, belum lama ini.
Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI mencakup lima aspek utama, yakni tata kelola, identifikasi, pelindungan, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.
Pedoman tersebut juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat kematangan keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, serta menyusun langkah perbaikan secara terukur. Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko dengan mempertimbangkan skala, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara.
Agusman menegaskan, keamanan dan ketahanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab divisi teknologi informasi. Aspek tersebut harus menjadi bagian integral dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan dengan melibatkan direksi, dewan komisaris, hingga seluruh pegawai.