Cegah Serangan Siber dan Penagihan Kasar, OJK Perketat Pengawasan Fintech

JAKARTA - Ancaman serangan siber dan praktik penagihan yang tidak beretika menjadi tantangan serius bagi industri pendanaan digital. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat tata kelola dan pelindungan konsumen melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen bagi industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Dua langkah tersebut menjadi bagian dari upaya OJK membangun industri fintech lending yang aman, tangguh, berintegritas, dan berkelanjutan. Penguatan ini dinilai penting seiring meningkatnya kompleksitas ancaman siber dan risiko operasional dalam penyelenggaraan layanan keuangan digital.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, mengatakan industri LPBBTI perlu mengubah pendekatan keamanan siber menjadi ketahanan siber (cyber resilience). Artinya, penyelenggara tidak cukup hanya mencegah serangan, tetapi juga harus mampu memulihkan layanan ketika insiden terjadi.

“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman dalam peluncuran pedoman tersebut di Jakarta, belum lama ini.

Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI mencakup lima aspek utama, yakni tata kelola, identifikasi, pelindungan, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.

Pedoman tersebut juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat kematangan keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, serta menyusun langkah perbaikan secara terukur. Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko dengan mempertimbangkan skala, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara.

Agusman menegaskan, keamanan dan ketahanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab divisi teknologi informasi. Aspek tersebut harus menjadi bagian integral dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan dengan melibatkan direksi, dewan komisaris, hingga seluruh pegawai.

Senada dengan itu, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menyebut ancaman siber telah berkembang menjadi risiko bisnis yang dapat menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, serta merusak reputasi dan keberlangsungan perusahaan.

Karena itu, menurut dia, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan siber sektor jasa keuangan.

Pedoman tersebut disusun OJK dengan dukungan dan masukan dari BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), serta ISACA Indonesia Chapter.

Selain memperkuat ketahanan siber, OJK juga mendorong perbaikan praktik penagihan melalui penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP). Kesepakatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memastikan proses penagihan berlangsung secara etis, profesional, dan bertanggung jawab.

Agusman menegaskan, praktik penagihan wajib mengedepankan pelindungan konsumen dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Penagihan juga harus terbebas dari intimidasi maupun kekerasan.

“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” tegasnya.

Melalui kedua inisiatif tersebut, OJK berharap penyelenggara LPBBTI semakin memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan ketahanan operasional. Upaya ini sekaligus diarahkan untuk menjaga keamanan data, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan layanan pendanaan digital berjalan secara aman dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, pertumbuhan industri LPBBTI tidak hanya ditopang oleh ekspansi bisnis dan kemudahan akses pendanaan, tetapi juga oleh keamanan sistem, integritas penyelenggara, dan pelindungan konsumen.