OJK Perkuat BMKS dan Literasi Keuangan Generasi Muda

PALEMBANG - Kekayaan sumber daya alam Indonesia belum sepenuhnya memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan tata kelola perdagangan melalui Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Januari 2027.

Di saat yang sama, OJK mengingatkan pentingnya literasi keuangan digital agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu memanfaatkan inovasi sektor keuangan sekaligus mengenali risiko penipuan dan investasi ilegal.

Kedua pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan OJK Mengajar yang digelar di Kantor OJK Palembang dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (10/11/2026).

Materi mengenai BMKS disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK Sarjito di Palembang, sedangkan edukasi keuangan digital dibawakan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso di Mataram.

Dalam kegiatan di Palembang yang diikuti sekitar 500 mahasiswa dan masyarakat umum, Sarjito menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara optimal. Menurutnya, kekayaan komoditas harus dikelola dengan tata niaga yang baik agar mampu meningkatkan daya saing dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar.

“Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita akan menjadi negara yang tidak kompetitif,” ujar Sarjito.

Ia mencontohkan Sumatera Selatan yang memiliki potensi besar pada sektor pertambangan, kelapa sawit, kopi, dan kelapa. Potensi tersebut perlu didukung penguatan industri pengolahan, inovasi, serta sistem perdagangan yang transparan agar menghasilkan nilai tambah lebih tinggi bagi daerah.

Sarjito juga menyoroti pentingnya mekanisme pembentukan harga komoditas yang transparan dan kredibel. Keberadaan bursa diharapkan dapat mendukung terbentuknya harga acuan komoditas Indonesia, memperkuat posisi dalam perdagangan global, sekaligus meminimalkan praktik transaksi yang merugikan. Kepada mahasiswa, ia mengajak generasi muda berkontribusi melalui gagasan dan inovasi untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam.

Pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS menjadi mandat baru OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sebagai tindak lanjut, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2026 dan POJK Nomor 16 Tahun 2026 yang mengatur peralihan kewenangan serta penyelenggaraan BMKS.

Peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK berlaku mulai 1 Januari 2027. Kerangka pengawasan tersebut disiapkan untuk memastikan perdagangan komoditas berlangsung secara teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas, termasuk dalam pembentukan harga, penyelesaian transaksi, manajemen risiko, serta pelindungan pengguna jasa.

Perkuat Literasi Keuangan Digital
Sementara itu, dalam kegiatan OJK Mengajar di UIN Mataram yang diikuti lebih dari 1.000 peserta dari berbagai perguruan tinggi, Adi Budiarso mengajak mahasiswa memahami peluang sekaligus risiko inovasi keuangan digital.

Menurut Adi, perkembangan keuangan digital tidak hanya berkaitan dengan aset kripto, tetapi juga mencakup pemanfaatan kecerdasan artifisial, big data, blockchain, dan distributed ledger. Berbagai teknologi tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi layanan keuangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan.

Namun, kemudahan teknologi harus diimbangi pemahaman terhadap risiko. Masyarakat perlu melakukan riset mandiri serta memastikan legalitas penyelenggara sebelum menggunakan layanan keuangan digital maupun mengambil keputusan investasi.

Adi juga mendorong mahasiswa menjadi agen literasi yang dapat menyebarkan pemahaman keuangan digital secara benar dan bertanggung jawab di lingkungan masing-masing.

“Peran adik-adik sangat penting, bukan hanya sebagai pengguna tapi Anda adalah agen literasi yang saya mohon untuk bisa bersama-sama menyebarkan pemahaman yang benar pada lingkungan sekitar,” kata Adi.

Rektor UIN Mataram Masnun Tahir menilai literasi keuangan menjadi bekal penting bagi mahasiswa di tengah perkembangan teknologi, mulai dari pembayaran dan investasi digital hingga kecerdasan artifisial dan blockchain. Sementara itu, Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sosial, dan Kemasyarakatan Yusron Hadi, yang mewakili Gubernur NTB, mengapresiasi kolaborasi OJK dan UIN Mataram dalam memperluas edukasi keuangan bagi generasi muda.

Melalui OJK Mengajar, OJK berharap generasi muda tidak hanya mampu mengikuti perkembangan sektor jasa keuangan, tetapi juga memahami peluang dan risikonya. Dengan literasi yang memadai, mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan layanan keuangan secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.