Pemkot Makassar Janji Bantu Warga Jangkau Akses Permodalan

MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar menyiapkan akses permodalan bagi warga yang terdampak penertiban agar tetap bisa menjalankan usahanya. Fasilitasi pembiayaan dilakukan dengan menggandeng Bank Sulselbar, bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga Pegadaian.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan pemerintah tidak hanya menyiapkan solusi berupa tempat usaha, tetapi juga membantu warga memperoleh modal untuk melanjutkan kegiatan ekonomi mereka.

"Ada beberapa di antara kita yang menjadi korban dari terjadinya penertiban. Kita mencarikan jalan keluar, selain tempat, kita juga memberikan akses kemudahan terhadap layanan permodalan," katanya, Senin.

Menurut Munafri, Pemkot Makassar berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha dan lembaga keuangan. Langkah ini diharapkan mempercepat akses pembiayaan sehingga usaha warga tidak berhenti akibat penertiban.

"Kita pastikan agar mereka bisa lebih cepat mendapatkan akses terhadap permodalan guna menjaga dan memastikan bahwa usaha ini tidak berhenti. Bahkan, hal itu bisa dilanjut, bahkan dilakukan peningkatan modal dengan memberikan akses yang lebih cepat terhadap permodalan melalui dana-dana KUR dan juga dari pegadaian dan sebagainya," tegasnya.

Dia menyebut fasilitasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk mempertahankan usaha yang sudah berjalan, tetapi juga membuka peluang bagi warga untuk meningkatkan skala bisnis.

"Ini kita rangkul semuanya supaya bisa (mendapatkan modal usaha). Pemerintah ini menjadi jembatan yang baik untuk bagaimana pemberdayaan masyarakat bisa berjalan, apakah itu melalui wirausaha, penyediaan tenaga kerja, dan sebagainya. Itu yang kita jalankan," terangnya kepada wartawan.

Di sisi lain, Munafri menyebut sejumlah indikator ekonomi Makassar menunjukkan perbaikan. Dia mengatakan angka kemiskinan menurun pada kuartal terakhir, sementara pertumbuhan ekonomi meningkat. Indikator pengangguran dan inflasi juga disebut mengalami perbaikan.

Meski demikian, pengangguran terbuka masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota. Munafri menyebut tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 9 persen, sedangkan angka kemiskinan tercatat 4,22 persen.

"Lalu yang kita pastikan, dari 9 persen angka pengangguran itu, berapa lama kita bisa habiskan pengangguran terbuka ini. Dari 4,22 persen masyarakat yang sangat miskin, berapa banyak yang harus kita tekan sampai ke bawah? Ini yang menjadi PR kita kedepannya," jabarnya.

Munafri mengatakan penanganan persoalan ekonomi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

"Selalu saya sampaikan bahwa Kota Makassar ini adalah kota yang dibangun dengan cara kolaboratif. Tidak mungkin kota ini bisa berdiri sendiri untuk memastikan proses pembangunannya, harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada, sehingga pembangunan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh semua," pungkasnya.