Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Presiden Prabowo

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pembicaraan tersebut, Gibran menyampaikan niat mundur di tengah dinamika yang berkembang terkait persoalan dokumen pendidikannya.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Antara.

Prasetyo sekaligus membantah informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan pengunduran diri tersebut. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan itu.

"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran," jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gibran kemudian memberikan penjelasan mengenai pertemuan tersebut. Ia mengatakan Prabowo menyarankan dirinya tetap menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan dokumen pendidikan.

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," kata Gibran.

Selain menempuh proses di PTUN, Gibran menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Ia juga menyatakan menghormati aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat terkait persoalan tersebut.

"Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” tuturnya.