OJK & LPS Teken Juklak Pertukaran Data, Kebut Persiapan Program Penjaminan Polis
Tri Yari Kurniawan
Kamis, 19 November 2026 - 06:08 WIB
OJK dan LPS memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) yang ditargetkan mulai beroperasi paling lambat Januari 2028. Foto/Istimewa
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) yang ditargetkan mulai beroperasi paling lambat Januari 2028. Salah satu langkah strategisnya dilakukan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen untuk mendukung penyelenggaraan program tersebut.
Juklak ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11).
Ogi mengatakan, penandatanganan Juklak menjadi langkah penting dalam mempersiapkan implementasi PPP sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Program ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan pemegang polis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi.
PPP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Program yang diselenggarakan LPS ini bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan.
Menurut Ogi, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan saat mulai beroperasi, tetapi juga oleh kesiapan sejak tahap persiapan. Hal itu mencakup ketepatan data kepesertaan, akurasi informasi, serta koordinasi yang efektif antara OJK dan LPS.
Karena itu, pertukaran data menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan PPP. LPS membutuhkan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan kepatuhan peserta program penjaminan.
Juklak ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11).
Ogi mengatakan, penandatanganan Juklak menjadi langkah penting dalam mempersiapkan implementasi PPP sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Program ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan pemegang polis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi.
PPP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Program yang diselenggarakan LPS ini bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan.
Menurut Ogi, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan saat mulai beroperasi, tetapi juga oleh kesiapan sejak tahap persiapan. Hal itu mencakup ketepatan data kepesertaan, akurasi informasi, serta koordinasi yang efektif antara OJK dan LPS.
Karena itu, pertukaran data menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan PPP. LPS membutuhkan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan kepatuhan peserta program penjaminan.