OJK & LPS Teken Juklak Pertukaran Data, Kebut Persiapan Program Penjaminan Polis

Kamis, 19 Nov 2026 06:08
OJK & LPS Teken Juklak Pertukaran Data, Kebut Persiapan Program Penjaminan Polis
OJK dan LPS memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) yang ditargetkan mulai beroperasi paling lambat Januari 2028. Foto/Istimewa
Comment
Share
BALI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) yang ditargetkan mulai beroperasi paling lambat Januari 2028. Salah satu langkah strategisnya dilakukan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen untuk mendukung penyelenggaraan program tersebut.

Juklak ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11).

Ogi mengatakan, penandatanganan Juklak menjadi langkah penting dalam mempersiapkan implementasi PPP sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Program ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan pemegang polis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi.

PPP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Program yang diselenggarakan LPS ini bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan.

Menurut Ogi, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan saat mulai beroperasi, tetapi juga oleh kesiapan sejak tahap persiapan. Hal itu mencakup ketepatan data kepesertaan, akurasi informasi, serta koordinasi yang efektif antara OJK dan LPS.

Karena itu, pertukaran data menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan PPP. LPS membutuhkan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan kepatuhan peserta program penjaminan.

Ogi menambahkan, PPP juga menjadi bagian dari upaya memperkuat industri perasuransian nasional. Program tersebut melengkapi berbagai agenda pembenahan yang tengah berjalan, mulai dari penguatan permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko. Pengawasan yang kuat dan sistem penjaminan yang kredibel diharapkan dapat saling mendukung.

Penandatanganan Juklak ini sekaligus menjadi tonggak penting hasil kerja sama OJK dan LPS selama empat tahun dalam mendorong transformasi dan reformasi fundamental industri perasuransian.

Atur Mekanisme Pertukaran Data
Juklak tersebut merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman OJK dan LPS tertanggal 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas kedua lembaga.

Ruang lingkup pertukaran data mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan PPP. Mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, perubahan status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan dan resolusi, hingga pencabutan izin usaha serta likuidasi.

Pertukaran informasi dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya. Juklak juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer pada masing-masing lembaga, termasuk jenis data yang dipertukarkan, periode, batas waktu penyampaian, serta media yang digunakan.

Untuk hal-hal yang belum diatur, kedua lembaga dapat menyepakatinya melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.

"Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama," tegas Ogi.

Dalam pelaksanaannya, pertukaran data akan diarahkan menggunakan sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri perasuransian.

OJK juga akan terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan PPP. Upaya tersebut mencakup sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri serta masyarakat agar program dapat berjalan efektif, kredibel, dan memberikan manfaat nyata bagi pemegang polis.
(TRI)
Berita Terkait
Berita Terbaru