OJK & LPS Teken Juklak Pertukaran Data, Kebut Persiapan Program Penjaminan Polis
Kamis, 19 Nov 2026 06:08
OJK dan LPS memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) yang ditargetkan mulai beroperasi paling lambat Januari 2028. Foto/Istimewa
BALI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) yang ditargetkan mulai beroperasi paling lambat Januari 2028. Salah satu langkah strategisnya dilakukan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen untuk mendukung penyelenggaraan program tersebut.
Juklak ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11).
Ogi mengatakan, penandatanganan Juklak menjadi langkah penting dalam mempersiapkan implementasi PPP sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Program ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan pemegang polis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi.
PPP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Program yang diselenggarakan LPS ini bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan.
Menurut Ogi, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan saat mulai beroperasi, tetapi juga oleh kesiapan sejak tahap persiapan. Hal itu mencakup ketepatan data kepesertaan, akurasi informasi, serta koordinasi yang efektif antara OJK dan LPS.
Karena itu, pertukaran data menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan PPP. LPS membutuhkan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan kepatuhan peserta program penjaminan.
Ogi menambahkan, PPP juga menjadi bagian dari upaya memperkuat industri perasuransian nasional. Program tersebut melengkapi berbagai agenda pembenahan yang tengah berjalan, mulai dari penguatan permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko. Pengawasan yang kuat dan sistem penjaminan yang kredibel diharapkan dapat saling mendukung.
Penandatanganan Juklak ini sekaligus menjadi tonggak penting hasil kerja sama OJK dan LPS selama empat tahun dalam mendorong transformasi dan reformasi fundamental industri perasuransian.
Atur Mekanisme Pertukaran Data
Juklak tersebut merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman OJK dan LPS tertanggal 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas kedua lembaga.
Ruang lingkup pertukaran data mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan PPP. Mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, perubahan status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan dan resolusi, hingga pencabutan izin usaha serta likuidasi.
Pertukaran informasi dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya. Juklak juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer pada masing-masing lembaga, termasuk jenis data yang dipertukarkan, periode, batas waktu penyampaian, serta media yang digunakan.
Untuk hal-hal yang belum diatur, kedua lembaga dapat menyepakatinya melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.
"Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama," tegas Ogi.
Dalam pelaksanaannya, pertukaran data akan diarahkan menggunakan sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri perasuransian.
OJK juga akan terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan PPP. Upaya tersebut mencakup sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri serta masyarakat agar program dapat berjalan efektif, kredibel, dan memberikan manfaat nyata bagi pemegang polis.
Juklak ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11).
Ogi mengatakan, penandatanganan Juklak menjadi langkah penting dalam mempersiapkan implementasi PPP sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Program ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan pemegang polis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi.
PPP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Program yang diselenggarakan LPS ini bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan.
Menurut Ogi, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan saat mulai beroperasi, tetapi juga oleh kesiapan sejak tahap persiapan. Hal itu mencakup ketepatan data kepesertaan, akurasi informasi, serta koordinasi yang efektif antara OJK dan LPS.
Karena itu, pertukaran data menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan PPP. LPS membutuhkan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan kepatuhan peserta program penjaminan.
Ogi menambahkan, PPP juga menjadi bagian dari upaya memperkuat industri perasuransian nasional. Program tersebut melengkapi berbagai agenda pembenahan yang tengah berjalan, mulai dari penguatan permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko. Pengawasan yang kuat dan sistem penjaminan yang kredibel diharapkan dapat saling mendukung.
Penandatanganan Juklak ini sekaligus menjadi tonggak penting hasil kerja sama OJK dan LPS selama empat tahun dalam mendorong transformasi dan reformasi fundamental industri perasuransian.
Atur Mekanisme Pertukaran Data
Juklak tersebut merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman OJK dan LPS tertanggal 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas kedua lembaga.
Ruang lingkup pertukaran data mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan PPP. Mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, perubahan status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan dan resolusi, hingga pencabutan izin usaha serta likuidasi.
Pertukaran informasi dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya. Juklak juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer pada masing-masing lembaga, termasuk jenis data yang dipertukarkan, periode, batas waktu penyampaian, serta media yang digunakan.
Untuk hal-hal yang belum diatur, kedua lembaga dapat menyepakatinya melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.
"Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama," tegas Ogi.
Dalam pelaksanaannya, pertukaran data akan diarahkan menggunakan sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri perasuransian.
OJK juga akan terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan PPP. Upaya tersebut mencakup sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri serta masyarakat agar program dapat berjalan efektif, kredibel, dan memberikan manfaat nyata bagi pemegang polis.
(TRI)
Berita Terkait
Ekbis
OJK Perluas Akses Pembiayaan Nelayan Takalar Lewat Program EKI
OJK memperkuat inklusi keuangan nelayan melalui sinergi Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dengan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Aeng Batu-Batu, Kabupaten Takalar.
Selasa, 17 Nov 2026 19:18
Ekbis
Literasi Keuangan Pelajar Masih Rendah, OJK Perkuat Edukasi Sejak Dini
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan tingkat literasi keuangan pelajar dan mahasiswa mencapai 62,72 persen.
Selasa, 17 Nov 2026 12:33
News
OJK Tahan Tiga Tersangka Manipulasi Waran, Kerugian Capai Rp6,97 Miliar
Otoritas Jasa Keuangan menahan tiga tersangka dugaan manipulasi perdagangan waran di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kerugian akibat kejahatan itu miliaran rupiah.
Selasa, 17 Nov 2026 07:08
Ekbis
Sinergi LPS dan Media Perkuat Edukasi Penjaminan Simpanan di Sulampua
Kantor Perwakilan LPS III Sulampua menggelar Media Gathering di Manado, Sulawesi Utara, 14–16 November. Kegiatan ini diikuti 25 jurnalis asal Makassar.
Sabtu, 14 Nov 2026 22:37
Ekbis
Menata Masa Depan Pasar Modal Lewat Transformasi Berkelanjutan
OJK dan SRO bersinergi memperkuat reformasi dan transformasi secara berkelanjutan untuk mewujudkan ekosistem pasar modal yang terpercaya dan tangguh.
Jum'at, 13 Nov 2026 13:51
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
2
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
3
Nelayan KNMP Sulsel Disiapkan Jadi Pemasok Tuna untuk Pasar Ekspor
4
Dukung Pemulihan Aktivitas Pasar Pa’Baeng-Baeng Pascakebakaran, Adira Finance Dampingi 36 Pedagang
5
Tompobulu Raih Pin Emas, Jadi Kecamatan Tercepat dan Tertinggi Capaian PBB di Gowa
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
2
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
3
Nelayan KNMP Sulsel Disiapkan Jadi Pemasok Tuna untuk Pasar Ekspor
4
Dukung Pemulihan Aktivitas Pasar Pa’Baeng-Baeng Pascakebakaran, Adira Finance Dampingi 36 Pedagang
5
Tompobulu Raih Pin Emas, Jadi Kecamatan Tercepat dan Tertinggi Capaian PBB di Gowa