Sinergi LPS dan Media Perkuat Edukasi Penjaminan Simpanan di Sulampua

MANADO - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat kolaborasi dengan media massa untuk memperluas edukasi publik mengenai perlindungan dana masyarakat. Sinergi ini semakin penting seiring persiapan pemberlakuan Program Penjaminan Polis (PPP) asuransi yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027 atau paling lambat awal 2028.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Media Gathering LPS 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan LPS III Sulampua di Manado, Sulawesi Utara, 14–16 November. Kegiatan ini diikuti 25 jurnalis asal Makassar.

Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan Kantor Perwakilan LPS III Sulampua, Prayitno Amigoro, mengungkapkan media memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penjaminan.

Menurut dia, hubungan LPS dengan insan pers bukan sekadar komunikasi kelembagaan, melainkan kemitraan untuk memastikan informasi mengenai perlindungan konsumen sektor keuangan tersampaikan secara tepat.

"Kami menganggap teman-teman media sebagai bagian dari keluarga yang selalu membantu kami. Karena itu, kami terus memperkuat sinergi antara LPS dan media," ujar Prayitno saat pembukaan Media Gathering LPS 2026 di Hotel Aryaduta Manado, Sabtu (14/11) malam.

Besarnya kontribusi media Makassar terlihat dari jumlah pemberitaan mengenai LPS. Berdasarkan hasil inventarisasi selama setahun terakhir, tercatat hampir 300 berita dipublikasikan media dari wilayah tersebut.

Jumlah itu menjadi yang tertinggi dibandingkan pemberitaan dari wilayah Medan dan Surabaya. Capaian tersebut juga menjadi perhatian Badan Supervisi LPS yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga tersebut.

Prayitno mengapresiasi kontribusi jurnalis Makassar. Dia berharap kualitas dan intensitas pemberitaan mengenai LPS terus meningkat, terutama di tengah perkembangan mandat dan kebijakan lembaga yang membutuhkan pemahaman publik semakin luas.

Perlindungan Simpanan
Dalam workshop pada hari pertama, Prayitno membawakan materi bertajuk Perkembangan Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank di Sulampua. Dia menjelaskan, LPS menjamin simpanan nasabah hingga Rp2 miliar per nasabah per bank asalkan memenuhi tiga persyaratan yang dikenal sebagai prinsip 3T.

Ketiga syarat tersebut meliputi simpanan tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga atau imbal hasil tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS, serta nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

Ketentuan ini berlaku bagi seluruh bank peserta penjaminan, baik bank umum konvensional, bank umum syariah, maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Simpanan yang dijamin mencakup tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan.

Prayitno juga meluruskan pemahaman mengenai fungsi penjaminan LPS. Perlindungan simpanan baru dijalankan ketika izin usaha bank dicabut, bukan untuk mengganti kerugian nasabah akibat persoalan transaksi pada bank yang masih beroperasi.

"Ketika bank masih beroperasi, yang bertanggung jawab atas kehilangan dana akibat kesalahan bank adalah bank itu sendiri. Secara konsep, penjaminan LPS berlaku ketika bank ditutup atau bank bangkrut," jelasnya.

Selain memastikan cakupan perlindungan, LPS terus mendorong percepatan pembayaran klaim simpanan. Kecepatan dan kemudahan proses menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Nasabah yang telah dinyatakan layak bayar dapat mulai menerima pembayaran klaim paling cepat lima hari kerja sejak pencabutan izin usaha bank. Berdasarkan pengalaman historis, penyelesaian seluruh pembayaran klaim rata-rata dapat dilakukan dalam sekitar 30 hari kalender.

Proses pencairan juga dirancang sederhana. Nasabah cukup membawa identitas dan buku tabungan ke bank pembayar yang ditunjuk LPS setelah simpanannya dinyatakan layak bayar.

Di sisi lain, mandat LPS semakin luas seiring penguatan regulasi sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Salah satu perkembangan penting adalah perluasan kewenangan LPS dalam penanganan perusahaan asuransi. Jika sebelumnya penanganan lebih berfokus pada likuidasi, penguatan regulasi membuka ruang bagi LPS untuk melakukan resolusi, termasuk upaya penyelamatan sesuai ketentuan.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan Program Penjaminan Polis yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027 atau paling lambat awal 2028. Program ini diharapkan memberikan perlindungan tambahan bagi pemegang polis sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Dengan semakin luasnya mandat tersebut, Prayitno menekankan edukasi publik menjadi semakin penting. Masyarakat perlu memahami bukan hanya perlindungan simpanan perbankan, tetapi juga perkembangan sistem perlindungan di sektor perasuransian.


Perkuat Keterampilan Komunikasi
Selain membahas perkembangan kebijakan dan fungsi LPS, Media Gathering juga menghadirkan materi Building Rapport dan Hipnosis yang dibawakan Agus Suharso, trainer hipnosis dan hipnoterapis.

Dalam sesi tersebut, Agus menjelaskan hipnosis sebagai fenomena psikologis yang berkaitan dengan sugesti, imajinasi, dan respons pikiran manusia terhadap informasi.

Dia menegaskan, hipnosis tidak semata-mata berkaitan dengan praktik yang kerap digambarkan dalam pertunjukan hiburan. Dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh sugesti dan imajinasi juga dapat muncul ketika seseorang larut dalam cerita film atau drama hingga terbawa emosi.

"Secara fenomena, hipnosis merupakan diterimanya suatu ide, perintah, atau sugesti tanpa terlebih dahulu disaring melalui filter mental," jelas Agus.

Menurut dia, pemahaman mengenai hipnosis dapat dimanfaatkan untuk membangun komunikasi dan kedekatan dengan orang lain. Kemampuan ini relevan bagi jurnalis yang kerap berhadapan dengan narasumber dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh penting yang tidak selalu mudah ditemui atau diwawancarai.

Melalui pendekatan building rapport, jurnalis dapat menciptakan suasana nyaman dan membangun kepercayaan sebelum menggali informasi. Sementara teknik reframing membantu seseorang melihat situasi dari sudut pandang berbeda sehingga lebih mudah menghadapi tantangan komunikasi.

Agus menekankan, kemampuan memahami respons psikologis lawan bicara dapat membuat komunikasi berlangsung lebih efektif. Dalam pekerjaan jurnalistik, keterampilan tersebut mendukung proses wawancara, pendekatan kepada narasumber, hingga penggalian informasi secara lebih mendalam.

Rangkaian Media Gathering LPS 2026 berlangsung selama tiga hari. Selain workshop, peserta mengikuti kegiatan kebersamaan melalui kunjungan ke Pulau Bunaken dan Siladen, termasuk snorkeling dan team building. Agenda juga diisi malam apresiasi bagi insan media.

LPS berharap kemitraan dengan media semakin kuat lewat acara Media Gathering. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga memperluas jangkauan edukasi agar masyarakat semakin memahami hak dan perlindungannya dalam sistem keuangan.