Relawan Setia Prabowo Sulsel Beri Catatan Calon Wapres: Dasco dan Mahfud MD Miliki Basis Kapasitas Berbeda

MAKASSAR - Dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian relawan Presiden Prabowo Subianto di Sulawesi Selatan. Salah satunya, Syamsul Bahri Majjaga menyampaikan sejumlah catatan mengenai kriteria figur yang dibutuhkan untuk mendampingi dan memperkuat agenda pemerintahan nasional.

Menurut Syamsul, Indonesia membutuhkan sosok Wakil Presiden yang memiliki kapasitas kenegaraan, bukan semata-mata representasi politik. Figur yang mampu menjaga kesinambungan pemerintahan, memahami kompleksitas hubungan antarlembaga negara, serta memiliki kemampuan memperkuat dan mengawal pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pandangannya, terdapat dua nama tokoh nasional dengan basis pengalaman dan kapasitas yang menarik untuk menjadi bahan pertimbangan publik, yakni Prof Sufmi Dasco Ahmad dan Prof Mahfud MD.

Syamsul menilai, Prof. Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman politik dan kelembagaan yang relevan, khususnya dalam membangun komunikasi politik, mengelola hubungan legislatif dan eksekutif, serta menjaga koordinasi dan sinkronisasi agenda politik pemerintahan.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco memiliki pengalaman dalam dinamika parlemen, komunikasi lintas kekuatan politik, serta proses transisi pemerintahan Prabowo-Gibran pada 2024.

"Prof. Dasco memiliki pengalaman kelembagaan dan komunikasi politik yang patut diperhitungkan. Kemampuan membangun komunikasi antarlembaga, menjembatani kepentingan legislatif dan eksekutif, serta kematangan dalam mengawal agenda politik pemerintahan merupakan aspek penting dalam kepemimpinan Wakil Presiden," ungkap Syamsul.

Ia menambahkan, tantangan pemerintahan saat ini tidak hanya membutuhkan kemampuan menjalankan program pembangunan, tetapi juga kemampuan memastikan koordinasi politik dan kelembagaan berjalan efektif sehingga agenda strategis Presiden tidak terhambat oleh persoalan komunikasi maupun kepentingan sektoral.

Di sisi lain, Syamsul turut menyoroti kapasitas Prof. Mahfud MD yang memiliki basis pengalaman kuat di bidang hukum dan ketatanegaraan.

Menurutnya, pembangunan Indonesia tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan dan capaian ekonomi. Negara juga membutuhkan kepastian hukum, pemberantasan korupsi, birokrasi yang efektif, serta institusi penegak hukum yang memiliki integritas dan dipercaya masyarakat.

Ia berpandangan, pengalaman Mahfud MD sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memberikan perspektif tersendiri dalam membaca kebutuhan reformasi kelembagaan dan penegakan hukum di Indonesia.

"Persoalan Indonesia bukan hanya bagaimana mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana memastikan hukum menjadi fondasi pembangunan. Kita membutuhkan kepastian hukum, pemberantasan korupsi, birokrasi yang efektif, dan institusi penegak hukum yang dipercaya masyarakat," ujarnya.

Syamsul juga mengaitkan kebutuhan tersebut dengan berbagai persoalan nasional, termasuk munculnya isu dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat dan tokoh publik. Menurutnya, polemik tersebut menjadi pengingat pentingnya perlindungan hukum, akuntabilitas institusi, serta pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara.

"Di sinilah pengalaman dan pemikiran Mahfud MD dalam bidang hukum dan ketatanegaraan menjadi relevan untuk diperhitungkan dalam diskursus kepemimpinan nasional. Reformasi hukum tidak boleh berhenti menjadi agenda normatif, tetapi harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif," tegasnya.

Lebih jauh, Syamsul menekankan bahwa kedua figur tersebut memiliki basis pengalaman berbeda yang dapat dibaca dalam konteks kebutuhan pemerintahan Prabowo. Dasco dengan pengalaman komunikasi politik dan hubungan kelembagaan, sementara Mahfud MD dengan pengalaman hukum, konstitusi, dan tata kelola pemerintahan.

Baginya, pembicaraan mengenai calon Wakil Presiden harus dikembalikan pada pertanyaan mendasar: siapa yang memiliki kapasitas untuk memperkuat kerja kenegaraan dan memastikan agenda Asta Cita berjalan secara efektif?

"Yang paling pasti, Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang mampu memperkuat agenda Asta Cita Presiden Prabowo. Bukan hanya memiliki kedekatan politik, tetapi juga kapasitas, integritas, kematangan kenegaraan, dan kemampuan menerjemahkan visi Presiden menjadi kerja nyata bagi masyarakat," katanya.

Sebagai relawan yang selama ini memberikan dukungan politik kepada Prabowo Subianto, Syamsul menegaskan bahwa loyalitas tidak harus dimaknai sebagai sikap tanpa catatan. Menurutnya, memberikan pandangan, menyampaikan aspirasi, dan mengingatkan arah perjuangan merupakan bagian dari tanggung jawab moral relawan terhadap keberhasilan pemerintahan.

"Dari Sulawesi Selatan, kami ingin memberikan catatan bahwa kepentingan bangsa harus menjadi pertimbangan utama. Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo berhasil, Asta Cita terlaksana, hukum semakin berwibawa, ekonomi rakyat semakin kuat, dan institusi negara semakin dipercaya. Karena itu, figur Wakil Presiden harus dilihat dari kapasitas kenegaraan dan kontribusinya bagi masa depan Indonesia," tutup Syamsul Bahri Majjaga.