Pelatih Bantaeng Diduga Dipukul, Kepemimpinan Juri Porprov Disorot

BONE - Insiden pemukulan terhadap pelatih asal Kabupaten Bantaeng dalam pertandingan kick boxing pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan XVIII 2026 menjadi sorotan. Evaluasi terhadap kepemimpinan wasit dan juri serta mekanisme pengawasan pertandingan dinilai perlu dilakukan untuk menjaga sportivitas kompetisi.

Desakan tersebut disampaikan pemuda asal Bantaeng, Rusdi, menyusul insiden yang terjadi di Kabupaten Bone, Rabu (11/11/2026). Dalam kejadian itu, seorang panitia sekaligus juri cabang olahraga kick boxing diduga memukul pelatih Bantaeng setelah yang bersangkutan menyampaikan protes terhadap hasil pertandingan yang dinilai merugikan atlet daerahnya.

Rusdi menilai protes yang disampaikan pelatih merupakan bagian dari upaya menyampaikan keberatan terhadap keputusan pertandingan. Menurutnya, setiap keberatan harus ditanggapi secara objektif berdasarkan aturan yang berlaku.

Ia mengingatkan bahwa Porprov merupakan ajang olahraga bergengsi yang semestinya menjadi wadah pembuktian prestasi sekaligus mencerminkan integritas dan profesionalitas seluruh pihak yang terlibat.

"Jangan sampai setiap protes langsung dianggap sebagai ketidakpuasan karena kalah. Jika ada keberatan yang disertai alasan dan bukti, tentu harus diperiksa secara objektif. Sebaliknya, apabila protes tidak berdasar, hal itu juga harus dijelaskan secara terbuka," katanya, Jumat (13/11/2026).

Rusdi juga menyoroti pentingnya menjaga independensi dan netralitas wasit maupun juri dalam setiap pertandingan. Perangkat pertandingan, menurutnya, memiliki tanggung jawab memastikan kompetisi berjalan adil tanpa tekanan, kepentingan, ataupun keberpihakan kepada kontingen tertentu.

Ia berpandangan, dugaan intervensi maupun keberpihakan dalam pertandingan harus ditelusuri melalui mekanisme resmi. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan memperhatikan bukti, rekaman pertandingan, keterangan saksi, serta regulasi teknis cabang olahraga terkait.

Status sebagai tuan rumah, lanjutnya, juga tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan istimewa. Seluruh kontingen harus mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang setara dalam kompetisi.

Rusdi menilai evaluasi pelaksanaan Porprov Sulsel XVIII 2026 perlu dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan seluruh unsur penyelenggara sesuai kewenangannya.

Pemerintah daerah tuan rumah dan panitia lokal, misalnya, bertanggung jawab terhadap kesiapan fasilitas, keamanan, ketertiban, serta koordinasi pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, aspek teknis pertandingan, termasuk penugasan dan pengawasan wasit maupun juri, menjadi perhatian organisasi olahraga dan pihak teknis terkait.

KONI Sulawesi Selatan bersama PB Porprov juga diharapkan memperkuat koordinasi dan pengawasan serta memastikan mekanisme penyelesaian persoalan berjalan secara profesional.

"Kalau memang ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab. Tetapi semuanya harus melalui pemeriksaan yang objektif dan transparan, bukan berdasarkan tekanan ataupun opini semata," menjadi penekanan dalam pandangan Rusdi.

Ia mengingatkan bahwa Porprov bukan sekadar ajang perebutan medali, melainkan momentum untuk membangun persaudaraan dan memperkuat sportivitas antardaerah di Sulawesi Selatan.

Karena itu, insiden yang terjadi diharapkan menjadi bahan pembenahan bagi seluruh pemangku kepentingan olahraga, bukan justru memicu permusuhan maupun sentimen antardaerah.

Rusdi berharap KONI Sulawesi Selatan, PB Porprov, panitia pelaksana, serta seluruh induk organisasi cabang olahraga melakukan evaluasi secara terbuka dan menyampaikan langkah perbaikan kepada publik.

Menurutnya, keberhasilan Porprov tidak hanya diukur dari prestasi atlet dan jumlah medali, tetapi juga dari penyelenggaraan kompetisi yang jujur, adil, aman, dan profesional.