Terima Audiensi Pimpinan OJK, Pj Gubernur Sulsel Dorong Literasi & Akses Keuangan
Tim SINDOmakassar
Senin, 11 September 2023 - 18:28 WIB
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menerima audiensi Pimpinan OJK RI di Rumah Jabatan Gubernur, Minggu (10/9/2023) malam. Foto/Dok Pemprov Sulsel
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menerima audiensi Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI di Rumah Jabatan Gubernur, Minggu (10/9/2023) malam. Dalam pertemuan tersebut, membahas terkait literasi keuangan serta penanganan inflasi yang juga merupakan salah satu program prioritas Pj Gubernur Bahtiar.
Hadir Kepala Eksekutif Pengawas Prilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK RI, Frederica Widyasari Dewi, yang didampingi oleh Kepala OJK Regional Sulampua, Darwisman. Turut hadir Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Lana Soelastianingsih.
Sedangkan Bahtiar didampingi Pj Sekprov Sulsel dan sejumlah Kepala OPD terkait serta Bupati Bulukumba, dimana daerahnya merupakan contoh best practice pengendalian inflasi terbaik kedua di Indonesia.
"Saya senang dan berbahagia bisa bersilaturahmi dengan pimpinan OJK dan LPS dan berdiskusi agar pemahaman kita sama," kata Bahtiar.
Ia menyampaikan penanganan inflasi harus dilakukan secara bersama-sama. Bukan hanya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetapi juga stakeholder lainnya. Termasuk OJK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, untuk lebih proaktif dan kolaboratif pada upaya terciptanya stabilitas, pertumbuhan dan penguatan industri jasa keuangan yang memberikan manfaat terjadinya gerak ekonomi yang cepat dan berkelanjutan. Serta untuk memitigasi risiko dampak inflasi terhadap sektor jasa keuangan dan ekonomi.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri ini berharap, pertumbuhan terjadi merata di seluruh wilayah, bukan hanya di Makassar. "Sistem keuangan memang besar, salah satunya memang soal perbankan dan keuangan. Ini yang kita bicarakan juga supaya swasta di sini juga bisa tumbuh. Serta pertumbuhan tidak hanya terpusat di Makassar saja," sebutnya.
Bahtiar juga mendorong peranan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk percepatan akses keuangan daerah dalam mendorong perekonomian daerah. Karena untuk membangun Indonesia harus dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di daerah, diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif.
Hadir Kepala Eksekutif Pengawas Prilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK RI, Frederica Widyasari Dewi, yang didampingi oleh Kepala OJK Regional Sulampua, Darwisman. Turut hadir Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Lana Soelastianingsih.
Sedangkan Bahtiar didampingi Pj Sekprov Sulsel dan sejumlah Kepala OPD terkait serta Bupati Bulukumba, dimana daerahnya merupakan contoh best practice pengendalian inflasi terbaik kedua di Indonesia.
"Saya senang dan berbahagia bisa bersilaturahmi dengan pimpinan OJK dan LPS dan berdiskusi agar pemahaman kita sama," kata Bahtiar.
Ia menyampaikan penanganan inflasi harus dilakukan secara bersama-sama. Bukan hanya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetapi juga stakeholder lainnya. Termasuk OJK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, untuk lebih proaktif dan kolaboratif pada upaya terciptanya stabilitas, pertumbuhan dan penguatan industri jasa keuangan yang memberikan manfaat terjadinya gerak ekonomi yang cepat dan berkelanjutan. Serta untuk memitigasi risiko dampak inflasi terhadap sektor jasa keuangan dan ekonomi.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri ini berharap, pertumbuhan terjadi merata di seluruh wilayah, bukan hanya di Makassar. "Sistem keuangan memang besar, salah satunya memang soal perbankan dan keuangan. Ini yang kita bicarakan juga supaya swasta di sini juga bisa tumbuh. Serta pertumbuhan tidak hanya terpusat di Makassar saja," sebutnya.
Bahtiar juga mendorong peranan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk percepatan akses keuangan daerah dalam mendorong perekonomian daerah. Karena untuk membangun Indonesia harus dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di daerah, diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif.