Tekan Inflasi, BI Sulsel Dorong Perluas Mini Distribution Center ke 8 Kota IHK
Tri Yari Kurniawan
Rabu, 06 Maret 2024 - 21:44 WIB
Pemerintah terus berupaya mengendalikan inflasi menjelang bulan suci Ramadan. Butuh sinergi dan kolaborasi semua pihak untuk menekan laju inflasi demi stabilitas perekonomian.
Berbagai permasalahan hingga rekomendasi terkait pengendalian inflasi dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kantor Gubernur, Rabu (26/3/2024). Rapat itu juga membahas mengenai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Kick Off Program South Sulawesi Investment Challenge (SSIC).
Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, pada kesempatan itu menekankan pentingnya mengendalikan inflasi. Diharapkannya agar laju inflasi Sulsel dapat terus ditekan, dan di bawah angka nasional.
Guna mewujudkan itu, Bahtiar menyebut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, dalam hal ini gubernur, wali kota dan bupati. Butuh sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak yang terkait.
"Pengendalian inflasi tidak tunggal, bukan hanya (tugas) gubernur maupun kepala daerah lain. Butuh kolaborasi, termasuk (keterlibatan) kepolisian, kejaksaan dan lainnya," ujar dia.
Menurut Baharuddin, Sulsel sejak dulu memiliki rekam jejak pengendalian inflasi yang baik, rata-rata selalu berada di bawah angka nasional. Meski demikian, penambahan beberapa kota indeks harga konsumen alias IHK yang baru cukup berpengaruh.
Ia mengakui beberapa daerah baru yang masuk IHK menunjukkan laju inflasi yang cukup tinggi, semisal Kabupaten Wajo. Untuk itu, orang nomor satu di Sulsel ini sudah menginstruksikan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, untuk turun langsung mengajari upaya pengendalian inflasi.
Berbagai permasalahan hingga rekomendasi terkait pengendalian inflasi dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kantor Gubernur, Rabu (26/3/2024). Rapat itu juga membahas mengenai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Kick Off Program South Sulawesi Investment Challenge (SSIC).
Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, pada kesempatan itu menekankan pentingnya mengendalikan inflasi. Diharapkannya agar laju inflasi Sulsel dapat terus ditekan, dan di bawah angka nasional.
Guna mewujudkan itu, Bahtiar menyebut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, dalam hal ini gubernur, wali kota dan bupati. Butuh sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak yang terkait.
"Pengendalian inflasi tidak tunggal, bukan hanya (tugas) gubernur maupun kepala daerah lain. Butuh kolaborasi, termasuk (keterlibatan) kepolisian, kejaksaan dan lainnya," ujar dia.
Menurut Baharuddin, Sulsel sejak dulu memiliki rekam jejak pengendalian inflasi yang baik, rata-rata selalu berada di bawah angka nasional. Meski demikian, penambahan beberapa kota indeks harga konsumen alias IHK yang baru cukup berpengaruh.
Ia mengakui beberapa daerah baru yang masuk IHK menunjukkan laju inflasi yang cukup tinggi, semisal Kabupaten Wajo. Untuk itu, orang nomor satu di Sulsel ini sudah menginstruksikan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, untuk turun langsung mengajari upaya pengendalian inflasi.