Tekan Inflasi, BI Sulsel Dorong Perluas Mini Distribution Center ke 8 Kota IHK

MAKASSAR - Pemerintah terus berupaya mengendalikan inflasi menjelang bulan suci Ramadan. Butuh sinergi dan kolaborasi semua pihak untuk menekan laju inflasi demi stabilitas perekonomian.

Berbagai permasalahan hingga rekomendasi terkait pengendalian inflasi dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kantor Gubernur, Rabu (26/3/2024). Rapat itu juga membahas mengenai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Kick Off Program South Sulawesi Investment Challenge (SSIC).

Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, pada kesempatan itu menekankan pentingnya mengendalikan inflasi. Diharapkannya agar laju inflasi Sulsel dapat terus ditekan, dan di bawah angka nasional.

Guna mewujudkan itu, Bahtiar menyebut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, dalam hal ini gubernur, wali kota dan bupati. Butuh sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak yang terkait.

"Pengendalian inflasi tidak tunggal, bukan hanya (tugas) gubernur maupun kepala daerah lain. Butuh kolaborasi, termasuk (keterlibatan) kepolisian, kejaksaan dan lainnya," ujar dia.

Menurut Baharuddin, Sulsel sejak dulu memiliki rekam jejak pengendalian inflasi yang baik, rata-rata selalu berada di bawah angka nasional. Meski demikian, penambahan beberapa kota indeks harga konsumen alias IHK yang baru cukup berpengaruh.

Ia mengakui beberapa daerah baru yang masuk IHK menunjukkan laju inflasi yang cukup tinggi, semisal Kabupaten Wajo. Untuk itu, orang nomor satu di Sulsel ini sudah menginstruksikan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, untuk turun langsung mengajari upaya pengendalian inflasi.

Kepala BI Perwakilan Sulsel, Rizky Ernadi Wimanda, menyampaikan pentingnya peran TPID dalam mengendalikan inflasi. Terlebih, saat ini hingga beberapa waktu ke depan terdapat banyak tantangan. Misalnya, untuk saat ini inflasi bahan pangan dan ke depan ada momentum Ramadan.

Pemprov dan BI melalui TPID Sulsel, ia mengimbuhkan terus melakukan monitoring terhadap bahan pangan. Pengawasan bahkan dilakukan sejak 14 hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Semuanya untuk memastikan inflasi terjaga.

Rizki memaparkan sejumlah rekomendasi untuk pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Di antaranya yakni memperluas cakupan Mini Distribution Center agar tidak hanya berfokus di Kota Makassar.

"Kalau bisa di 8 kota IHK, jangan hanya di Kota Makassar," ungkapnya.

Rizki juga menekankan pentingnya memiliki neraca pangan. BI Sulsel sudah merancang pengembangan website. Kendalanya, terletak pada data mengenai data stok dan harga pangan. Padahal, jika neraca pangan tersedia maka akan lebih mudah memantau ketersedian pangan di semua daerah.

Rekomendasi lain, BI Sulsel mendukung kelanjutan program mandiri benih secara lebih luas. Di samping itu, pemerintah dan pihak terkait di Sulsel perlu memprioritaskan investasi untuk peningkatan kapasitas dan penambahan pabrik es. Kebijakan ini bertujuan untuk mengamankan pasokan es yang stabil, yang krusial untuk menjaga kesegaran ikan khususnya di tingkat nelayan.