Muay Thai Sulsel Tolak Kepemimpinan La Nyalla, Dukung Nadim Al-Farell Pimpin PBMI

MAKASSAR - Pengurus Provinsi Muay Thai Sulawesi Selatan bersama 30 provinsi lainnya menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI). Mereka juga menegaskan dukungan kepada Nadim Al-Farell sebagai Ketua Umum PBMI hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2026.

Dewan Pembina Muay Thai Sulsel, Surachman Tiri, menegaskan kondisi yang terjadi saat ini bukan dualisme organisasi.

"Muay Thai yang asli sebenarnya adalah Muay Thai yang hari ini didominasi oleh 30 provinsi se-Indonesia. Oleh karena itu, kami tidak pernah membayangkan kalau ada Muay Thai yang dualisme, karena kami yang saat ini yang melakukan pembinaan atlet prestasi, baik itu tingkat nasional maupun internasional," tegasnya, Kamis (14/5/2026).

Menurut Surachman, mosi tidak percaya dari 30 provinsi menunjukkan adanya penolakan terhadap langkah yang diambil PBMI saat ini.

"Dengan lahirnya 30 mosi tidak percaya seluruh provinsi, 30, itu menunjukkan bahwa apa yang hari ini dilakukan oleh PB MI itu tidak benar. Tidak benar pasti, karena sudah terjadi Munaslub," lanjutnya.

Ia juga menyayangkan keputusan Ketua Umum PBMI, La Nyalla Mattalitti, yang menerbitkan surat keputusan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) setelah muncul mosi tidak percaya.

"Ini tidak arif menjadi seorang ketua yang kemudian apalagi jadi anggota DPD hari ini, yang tiba-tiba menonaktifkan Sulawesi Selatan sebagai ketua Muay Thai Sulsel. Ini yang tidak kami terima. Kami tetap saja melakukan pembinaan atlet sampai kapanpun itu karena memang nadi kita ini adalah penggiat olahraga," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Muay Thai Sulsel, Nurrahmi, menyatakan dirinya masih aktif menjabat sebagai pimpinan Muay Thai Sulsel hingga akhir 2026.

Ia mengungkapkan bahwa pada April lalu, PBMI menunjuk Plt di 30 provinsi, termasuk Sulawesi Selatan, tanpa melalui tahapan surat peringatan terlebih dahulu.

"Namun, Bapak La Nyalla ini dengan ego menunjuk Plt seluruh 30 provinsi, kecuali DKI, Jabar, yang memang ada kans terdekat Pak La Nyalla. Singkat cerita, Plt itu diturunkan oleh PBMI turun ke Munir Mangkana yang di sulsel. Munir Mangkana itu merupakan Ketua Muay Thai Makassar yang dulu yang sekarang ini tidak terpilih lagi," ungkapnya kepada wartawan.

Nurrahmi juga mempersoalkan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Munaslub PBMI pada 10 April lalu yang disebut hanya dihadiri Plt, bukan pengurus definitif dari 30 provinsi.

"Pada saat itu mereka mengundang seluruh jajaran stakeholders, contohnya Ketua KONI Pusat, KOI, Kemenpora, yang dalam hal ini tidak mengetahui intern permasalahan yang terjadi di kubu Muay Thai Indonesia. Sehingga pada saat pelaksanaan Rakernas tanggal 10 April di Jakarta, Pak La Nyalla dalam hal ini mengundang semua jajaran dan melaksanakan sekaligus Munaslub," terangnya.

Ia menilai Munaslub seharusnya melibatkan pengurus provinsi definitif, bukan Plt yang ditunjuk PBMI.

"Secara aturan administrasi AD/ART PBMI tidak ada seperti itu, sehingga cacat demi hukum administrasi Muay Thai yang dilaksanakan oleh versi Pak La Nyalla. Kami pun dari jajaran mosi tidak percaya melaksanakan Munaslub di tanggal 25 April, pada saat melaksanakan Munaslub itu semua hadir yang melaksanakan mosi dengan persetujuan dan tata tertib administrasi lahir lah terpilih sebagai Ketua Muay Thai Indonesia di bawah kepemimpinan Nadim Al-Farell sampai sekarang ini," tegas Nurrahmi.

Meski Munaslub telah digelar, Nurrahmi menyebut belum ada surat keputusan resmi dari KONI Pusat terkait penetapan Ketua Umum Muay Thai Indonesia yang baru.

"Walaupun ada SK pengukuhan yang dilaksanakan pada saat Munaslub yang dilaksanakan versi Pak Lanyalla Muay Thai Indonesia itu, pada saat tanggal 10 keluar SK pengukuhan yang di antaranya hanya KSP, Ketua, Sekretaris, dan di bawahnya hanya ada beberapa unsur dan tidak terbentuk sebagai SK. Itu yang menjadi masalah dalam hal ini," sambungnya.

Pihaknya bahkan membuka kemungkinan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika ada keputusan yang dinilai tidak sah.

"Dalam waktu dekat ini, dari versi Nadim Al-Farel dan sejajarannya akan melaksanakan RDPU di Komisi X DPR RI. Akan dibicarakan di sana teknis mau dibawa ke mana ini olahraga Muay Thai. Kepemimpinan harus satu, tidak boleh dua. Mau dibawa ke mana organisasi ini? Atlet-atlet menjadi korban dalam hal ini karena adanya permasalahan yang terjadi di seluruh Indonesia sehingga menimbulkan masalah politik organisasi olahraga khususnya Muay Thai," bebernya.

Di sisi lain, pelatih Muay Thai Sulsel, Coach Aswandi, menilai minimnya agenda nasional berdampak pada pembinaan atlet.

"Sebenarnya bukan dilibatkan, kami ada di sini sekarang menolak dengan tegas kepemimpinan Pak La Nyalla. Karena selama dua tahun terakhir, kami berlatih-berlatih saja terus sementara tidak ada kegiatan atau event yang dilakukan oleh PBMI. Di mana kami semua tahu bahwa Kejurnas itu wajib dilakukan satu kali dalam satu tahun, itu tidak boleh tidak dilakukan," tuturnya.

Ia mengatakan vakumnya kegiatan nasional membuat sejumlah atlet memilih berpindah ke cabang olahraga lain.

"Saya anggap tidak aktifnya kepengurusan PB Muay Thai Indonesia dalam hal pembinaan. Makanya sekarang atlet-atlet Muay Thai Indonesia, bahkan atlet-atlet Muay Thai yang berprestasi yang terbaik, malah pindah ke cabor lain," akunya.

Ketua Muay Thai Kabupaten Maros, Datu, juga menyatakan dukungan kepada Nurrahmi dan mengakuinya sebagai Ketua Muay Thai Sulsel yang sah hingga masa berlaku SK berakhir.

"Kalau dikudeta, ini dikudeta namanya, bukan di-Plt. Dikudeta. Kalau Plt itu ada pelanggaran yang tidak bisa ditolerir. Tapi ini langsung ada Plt tanpa kita ketahui bersama apa pelanggarannya," katanya.

Datu mengaku tidak menghadiri Musyawarah Luar Biasa (Muslub) yang digelar sebelumnya karena menilai pelaksanaannya bermasalah.

"Muslub kemarin saya tidak ikut. Kenapa? Karena saya menganggap ini cacat hukum. Dan belum tentu ketua yang terpilih oleh mereka kemarin di pusat sudah memiliki SK. Belum tentu, karena baru-baru melaksanakan Musyawarah Luar Biasa untuk PBMI, tiba-tiba musyawarah lagi di provinsi dan itu dilaksanakan oleh Plt," tutup Datu.