Legislator Makassar Usul Anggota Geng Motor Dikenai Sanksi Administratif

MAKASSAR - Maraknya aksi geng motor yang meresahkan warga Kota Makassar mendapat sorotan DPRD Kota Makassar, Rabu (13/5/2026). Sejumlah legislator menilai penanganan persoalan tersebut perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya aparat kepolisian.

Anggota DPRD Kota Makassar, Adi Akbar, menekankan pentingnya memberdayakan RT, RW, dan Linmas sebagai satuan tugas deteksi dini untuk mengawasi aktivitas yang berpotensi mengarah pada aksi geng motor.

"Kita memberdayakan seluruh elemen masyarakat, terutama RT, RW, dan Linmas. Ketika ini semua diperdayakan untuk menjadi sebagai Satgas untuk membubarkan anak-anak yang berkumpul itu, kalau perlu ini didata, kita cari tahu siapa nama orang tuanya. Setelah kita dapat data siapa nama orang tuanya, maka diedukasi. Kalau perlu yang terlibat di situ dikasih sanksi administratif," ujarnya.

Politisi PKS itu juga mengusulkan agar keterlibatan remaja dalam aksi geng motor menjadi catatan khusus dalam rekam jejak administrasi kependudukan.

Selain itu, Adi meminta aparat kepolisian memperkuat deteksi dini dengan memanfaatkan pos pemantauan dan kamera pengawas.

"Bagaimana terutama pihak kepolisian harus bisa mendeteksi di mana sumber-sumber anak-anak yang keluar. Kalau perlu diteropong lewat pos-pos itu tadi supaya ketika ada kelihatan lewat CCTV langsung bergerak aparatnya untuk membuntuti, supaya tidak terjadi apa yang kita saksikan bersama," jelasnya usai Rapat Paripurna di Balai Kota Makassar.

Adi juga menilai penguatan karakter anak dan remaja perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mencegah munculnya aksi kriminalitas jalanan.

"Saya berharap untuk pemerintah kota bagaimana lebih intens untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk membangun karakter anak didik kita, anak remaja kita. Dan kita manfaatkan masjid-masjid, banyak masjid kita buat kegiatan mungkin pencerahan-pencerahan kalbu lewat apa, lewat ini daripada daripada ada lagi kejadian baru kita pada was-was, ya saya kira seperti itu dari kita," paparnya.

Ia juga menyarankan pemerintah merangkul tokoh atau pemimpin kelompok yang dinilai memiliki pengaruh besar di lingkungan mereka.

"Karena kepalanya (ketua geng motor) ditarik masuk di bagian keamanan itu. Kalau itu ditarik luar biasa, saya rasa tidak bakalan ada berani. Contoh ada satu sampel di dekat rumah saya, yang orang ditakuti tapi dalam hal kriminal. Itu saya rangkul, luar biasa bersahabatnya, dia bilang 'Jangan ko pernah ganggu itu bosku sana, bosku sana'. Apalagi kalau pemerintah dekat sama itu geng-geng begitu. Insyaallah tidak bakalan karena jaga pasti Makassar ta'," ucapnya.

Senada dengan Adi, anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis A. Misba, menegaskan bahwa penanganan geng motor merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Namun, penindakan hukum tetap menjadi kewenangan kepolisian.

"Tapi memang dari segi penegakan hukum, maka polisilah yang punya kewenangan dan kewajiban untuk itu. Makanya ada instruksi ditembak di tempat ya kalau memang sudah tertib dan meresahkan masyarakat karena geng motor ini sudah menyerang bukan sama perang kelompok, tapi menyerang orang yang tidak bersalah," jelasnya.

Politisi Hanura itu juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari aparat keamanan, tokoh masyarakat, hingga perangkat lingkungan seperti RT, RW, dan Linmas.

"Kepolisian juga sebagai pemberi tindakan, penindakan. Ini geng motor memang sudah sangat meresahkan karena menyerang orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, kita harus kolaborasi antara kepolisian, tokoh masyarakat, RT, RW, Linmas," tuturnya.

Muchlis meminta Linmas diberdayakan secara maksimal dalam pengawasan di lapangan, termasuk membantu mengantisipasi kerumunan mencurigakan.

"Tapi petugas polisi kita harus bantu, bukan cuma polisi punya tanggung jawab, tetapi kita semua elemen masyarakat. Tapi penindakannya ya sama polisi karena kalau kita massa, bahaya juga. Kita dapat, dapat teguran, ada, dapat sanksi, dapat hukuman. Oleh karena itu, saya minta kepada kepolisian untuk tegas dalam hal ini," tutupnya.