Appi Siap Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD untuk Perbaikan Kinerja Pemkot Makassar

MAKASSAR - DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Pengumuman Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Sipakatau Lantai 2 Balai Kota Makassar, Rabu (13/5/2026).

Agenda tersebut dirangkaikan dengan penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun 2025.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Makassar, Basdir, menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kota Makassar berdasarkan hasil pembahasan LKPJ.

Salah satu rekomendasi yang disampaikan ialah meminta Wali Kota Makassar menginstruksikan Kepala Dinas Sosial untuk lebih intensif memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat, termasuk memberikan penjelasan terkait tidak adanya alokasi anggaran bantuan sosial.

"Memerintahkan Kepala Dinas Sosial untuk memberikan penjelasan kepada DPRD mengenai alasan peniadaan pengalokasian anggaran bantuan sosial," jelasnya.

Selain itu, DPRD memberikan apresiasi terhadap kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar yang dinilai berjalan baik sepanjang tahun anggaran.

"Capaian kinerja sangat tinggi, rata-rata di atas 100%. Sementara, kinerja Dinas Pertanahan Kota Makassar masih perlu diperbaiki sedikit untuk tahun 2025," lanjutnya.

DPRD juga menyoroti persoalan perparkiran yang dinilai menjadi salah satu penyebab kemacetan di sejumlah titik di Kota Makassar. Pansus meminta pemerintah menindak praktik pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan serta aktivitas pengatur lalu lintas liar.

"Ada pelaku usaha yang memungut biaya parkir sendiri (ke jukir) bukannya disetorkan ke Bapenda atau PD Parkir. Bersama Satpol PP, memberikan sanksi kepada masyarakat yang bertindak sebagai pengatur lalu lintas liar (pak ogah)," ucapnya.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Makassar atas masukan yang diberikan terhadap LKPJ Tahun 2025.

Menurut pria yang akrab disapa Appi itu, rekomendasi DPRD menjadi masukan penting dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pemerintahan ke depan.

"Tentu, kami dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya," ujarnya.

Appi menilai rekomendasi DPRD mencerminkan perhatian besar legislatif terhadap jalannya pemerintahan sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah.

Ia menyebut hal tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Makassar untuk mewujudkan kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan melalui tujuh program prioritas Sapta Mulia.

"Rekomendasi ini menjadi penguatan bagi kami dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat," tambahnya.

Appi menegaskan Pemerintah Kota Makassar akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut dengan menyusun langkah strategis yang terukur.

"Tentu saja kami akan segera menyampaikan tanggapan atas rekomendasi tersebut serta merumuskan kebijakan strategis yang akan diimplementasikan. Baik dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran maupun melalui regulasi berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota," sambungnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Makassar atas kemitraan yang telah terjalin selama ini. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat.

"Kolaborasi dan kerja keras seluruh pihak menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan Kota Makassar yang lebih maju dan berkelanjutan," tutupnya.