Warga Tamalanrea Bersatu Tolak PSEL, Sebut Masa Depan Generasi Dipertaruhkan

MAKASSAR - Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau PLTSa oleh PT SUS di Kecamatan Tamalanrea, Makassar, terus menguat.

Penolakan tersebut dimotori Gerakan Rakyat Menolak Lokasi Pembangunan (Geram) PLTSa melalui aksi demonstrasi yang digelar, Rabu (13/5/2026).

Koordinator aliansi, Akbar Adhy, menegaskan warga Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, menolak pembangunan fasilitas PSEL di wilayah mereka karena dinilai terlalu dekat dengan kawasan permukiman.

"Penolakan ini bukan tanpa alasan. Kami meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan lokasi lain yang lebih layak dan tidak berada di tengah permukiman warga," tegasnya.

Menurut Akbar, penolakan tersebut bukan ditujukan terhadap program pengelolaan sampah, melainkan berkaitan dengan lokasi pembangunan yang dianggap dapat berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat.

Ia menilai proyek tersebut berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat, lingkungan, serta masa depan generasi mendatang. Selain itu, warga juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap lingkungan sekitar.

Akbar mengatakan massa aksi berasal dari sejumlah wilayah yang terdampak, di antaranya Mula Baru, Tamalalang, Bontoa, dan Alamanda.

"Sejujurnya, kami gabungan. Massa aksi berasal dari sejumlah wilayah, di antaranya Mula Baru, Tamalalang, Bontoa, dan Alamanda," jelasnya.

Menurutnya, berbagai aspirasi yang telah disampaikan sebelumnya dinilai belum mendapatkan respons, sehingga warga memilih menyuarakan penolakan melalui aksi demonstrasi.

"Kami turun aksi, membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan penolakan, sekaligus seruan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Satu tujuanya menolak lokasi PSEL di pemukiman kami Tamalanrea," sambungnya.

Akbar menilai lokasi pembangunan PSEL terlalu dekat dengan permukiman warga dan berpotensi menimbulkan dampak sosial maupun lingkungan, termasuk pencemaran udara, gangguan kesehatan, hingga penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar.

"Pada dasarnya tidak menolak program pengelolaan sampah maupun pembangunan. Namun, warga menolak jika proyek tersebut dipaksakan berdiri di kawasan padat penduduk. Kami tidak anti pembangunan PSEL, tapi jangan bangun di tengah permukiman kami. Ini menyangkut keselamatan dan masa depan warga," ujarnya dengan nada tegas.

Warga dari Mula Baru, Bontoa, Akasia, Alamanda, dan Tamalalang juga menyampaikan kekhawatiran atas proses pengambilan keputusan yang dinilai belum melibatkan masyarakat terdampak secara maksimal.

"Pernyataan bahwa lokasi tetap di Tamalanrea membuat kami resah. Seolah suara kami tidak dianggap," tutup Akbar.