Pemkot Makassar Siapkan Perwali Perkuat Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya membangun kota yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi Yayasan Kota Kita Surakarta bersama Komisi Nasional Disabilitas dan sejumlah organisasi penyandang disabilitas di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (12/5/2026).

Munafri, yang akrab disapa Appi, mengatakan pembangunan kota tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga harus menghadirkan keadilan sosial melalui akses yang setara terhadap fasilitas publik.

"Kota Makassar harus menjadi kota yang terbuka untuk semua. Kita ingin memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dalam mengakses fasilitas publik. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus kita jalankan secara kolaboratif," ujarnya.

Ia menekankan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum, agar menjadikan aksesibilitas sebagai prioritas dalam setiap pembangunan infrastruktur.

"Tidak boleh ada satu pun bangunan di Makassar yang luput dari prinsip inklusif. Aksesibilitas harus menjadi bagian utama sejak tahap perencanaan," tegas Appi.

Menurutnya, awal masa pemerintahannya menjadi momentum strategis untuk melakukan pembenahan, baik terhadap pembangunan baru maupun penyesuaian fasilitas yang sudah ada.

Pemkot Makassar juga mulai melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perumusan kebijakan. Salah satunya dengan menghadirkan figur disabilitas, Nadila, dalam tim ahli pemerintah kota.

"Sudut pandang kita belum tentu sama dengan teman-teman disabilitas. Karena itu, kita butuh perspektif dari dalam agar kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran," jelasnya.

Selain pembenahan infrastruktur fisik seperti trotoar dan taman kota, Appi menilai fasilitas pendukung juga harus diperhatikan, mulai dari rambu penanda hingga akses lift yang ramah disabilitas.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan Komisi Nasional Disabilitas dapat melahirkan regulasi yang komprehensif dan aplikatif.

"Ini harus kita bahas bersama. Kami butuh masukan dari semua pihak agar kebijakan yang lahir benar-benar kuat, aplikatif, dan bisa kita jalankan bersama," tutupnya.

Dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif Yayasan Kota Kita Surakarta, Ahmad Rifai, menyebut langkah yang dilakukan bersama Pemkot Makassar merupakan bentuk dukungan terhadap visi pembangunan kota inklusif yang diusung Munafri Arifuddin.

"Intinya, proyek ini merespons visi besar Pak Wali Kota tentang kota inklusif. Apa yang kami lakukan adalah upaya konkret untuk mendukung itu, dengan memastikan teman-teman disabilitas ikut terlibat dan berkontribusi, sehingga ide dan kebutuhan mereka masuk dalam kerangka pembangunan kota," sambung Ahmad Rifai.

Menurut Rifai, keterlibatan penyandang disabilitas penting agar pembangunan fasilitas publik benar-benar dapat diakses seluruh masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan teknis untuk menjamin aksesibilitas ruang publik di Makassar.

"Kalau Perda sudah ada, tapi Perwali ini akan lebih menukik pada aspek teknis, terutama akses di ruang publik," jelasnya.

Rifai menilai fasilitas dasar seperti trotoar, taman, dan sarana pendukung lainnya di Makassar sebenarnya sudah tersedia. Namun, kualitas aksesibilitasnya masih perlu ditingkatkan.

"Namun, kualitas dan standar aksesibilitasnya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar layak digunakan oleh penyandang disabilitas. Ini yang perlu dirapikan agar benar-benar inklusif untuk semua," sebutnya.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Makassar menargetkan segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur standar pembangunan berbasis inklusivitas.