Pemkot Makassar Pastikan Korban Geng Motor di Ablam Dirawat Gratis di RSUD Daya
Senin, 11 Mei 2026 10:11
Korban begal menjalani perawatan di RSUD Daya. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar memastikan korban kekerasan jalanan mendapatkan penanganan medis secara maksimal dan tanpa biaya. Salah satu korban serangan geng motor di kawasan Ablam, seorang anak berinisial H (13), saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Daya Makassar.
Direktur Utama RSUD Daya Makassar, dr. A. Any Muliany, menegaskan seluruh layanan medis terhadap korban diberikan secara gratis melalui skema Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
“Di RS Daya tidak ada tagihan apa pun kepada pasien (H) korban begal di Ablam. Perawatan medis gratis,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, korban kekerasan jalanan seperti begal, tawuran, maupun kecelakaan lalu lintas tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Karena itu, Pemkot Makassar tetap mengalokasikan anggaran khusus melalui Jamkesda agar korban tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Untuk korban begal, kekerasan, maupun tawuran, memang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Namun Bapak Wali Kota masih mengalokasikan anggaran khusus untuk kasus-kasus seperti ini melalui skema Jamkesda,” terangnya.
Menurut dr. Any, pasien H dirujuk dari RS Pelamonia dan tiba di RSUD Daya pada Minggu (10/5/2026) sekitar pukul 19.15 Wita. Saat ini pasien masih menjalani penanganan awal sebelum tindakan operasi dilakukan.
“Pasien sudah berada di IGD dan rencananya akan dipindahkan ke ruang perawatan. Untuk sementara belum bisa langsung operasi, karena harus menjalani transfusi darah terlebih dahulu,” katanya.
Selain transfusi darah, tim medis juga telah melakukan sejumlah pemeriksaan, mulai dari laboratorium, foto rontgen dada, hingga pemeriksaan tulang punggung guna memastikan kondisi pasien secara menyeluruh.
“Operasi direncanakan akan dilakukan pada hari berikutnya setelah kondisi pasien dinilai stabil. Tentu, kami menjalankan tugas pelayanan kesehatan sesuai prosedur, dengan mengedepankan keselamatan pasien sebagai prioritas utama,” ujarnya.
Ia menambahkan, kasus kekerasan jalanan maupun kecelakaan lalu lintas hampir setiap pekan ditangani oleh RSUD Daya Makassar.
“Untuk kejadian begal atau kecelakaan, kasus seperti ini hampir setiap minggu kami tangani di RSUD Daya,” tuturnya.
Pernyataan tersebut sekaligus membantah informasi yang sempat beredar terkait biaya operasi korban yang disebut mencapai Rp20 juta. Manajemen RSUD Daya menegaskan seluruh proses penanganan medis korban dilakukan tanpa biaya.
Pemkot Makassar juga menegaskan tidak boleh ada korban kekerasan jalanan yang terabaikan karena persoalan biaya, terutama dalam kondisi darurat yang menyangkut keselamatan jiwa.
Direktur Utama RSUD Daya Makassar, dr. A. Any Muliany, menegaskan seluruh layanan medis terhadap korban diberikan secara gratis melalui skema Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
“Di RS Daya tidak ada tagihan apa pun kepada pasien (H) korban begal di Ablam. Perawatan medis gratis,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, korban kekerasan jalanan seperti begal, tawuran, maupun kecelakaan lalu lintas tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Karena itu, Pemkot Makassar tetap mengalokasikan anggaran khusus melalui Jamkesda agar korban tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Untuk korban begal, kekerasan, maupun tawuran, memang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Namun Bapak Wali Kota masih mengalokasikan anggaran khusus untuk kasus-kasus seperti ini melalui skema Jamkesda,” terangnya.
Menurut dr. Any, pasien H dirujuk dari RS Pelamonia dan tiba di RSUD Daya pada Minggu (10/5/2026) sekitar pukul 19.15 Wita. Saat ini pasien masih menjalani penanganan awal sebelum tindakan operasi dilakukan.
“Pasien sudah berada di IGD dan rencananya akan dipindahkan ke ruang perawatan. Untuk sementara belum bisa langsung operasi, karena harus menjalani transfusi darah terlebih dahulu,” katanya.
Selain transfusi darah, tim medis juga telah melakukan sejumlah pemeriksaan, mulai dari laboratorium, foto rontgen dada, hingga pemeriksaan tulang punggung guna memastikan kondisi pasien secara menyeluruh.
“Operasi direncanakan akan dilakukan pada hari berikutnya setelah kondisi pasien dinilai stabil. Tentu, kami menjalankan tugas pelayanan kesehatan sesuai prosedur, dengan mengedepankan keselamatan pasien sebagai prioritas utama,” ujarnya.
Ia menambahkan, kasus kekerasan jalanan maupun kecelakaan lalu lintas hampir setiap pekan ditangani oleh RSUD Daya Makassar.
“Untuk kejadian begal atau kecelakaan, kasus seperti ini hampir setiap minggu kami tangani di RSUD Daya,” tuturnya.
Pernyataan tersebut sekaligus membantah informasi yang sempat beredar terkait biaya operasi korban yang disebut mencapai Rp20 juta. Manajemen RSUD Daya menegaskan seluruh proses penanganan medis korban dilakukan tanpa biaya.
Pemkot Makassar juga menegaskan tidak boleh ada korban kekerasan jalanan yang terabaikan karena persoalan biaya, terutama dalam kondisi darurat yang menyangkut keselamatan jiwa.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Pemkot Makassar Siapkan Perwali Perkuat Aksesibilitas Penyandang Disabilitas
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya membangun kota yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Selasa, 12 Mei 2026 20:38
News
Mayoritas Geng Motor yang Diamankan ABG, Kebanyakan dari Luar Makassar
Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengungkap mayoritas anggota geng motor yang diamankan di Kota Makassar masih berusia belasan tahun dan sebagian besar berasal dari luar kota.
Selasa, 12 Mei 2026 09:36
Sulsel
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
Pemkot Makassar memastikan proses seleksi Direksi PDAM Makassar segera memasuki tahap lanjutan setelah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan audiensi dengan jajaran Kemendagri di Jakarta.
Selasa, 12 Mei 2026 09:27
Sulsel
Satu-satunya di Luar Jawa, Pemkot Makassar Sabet Paritrana Award
Kota Makassar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Paritrana Award sebagai kabupaten/kota terbaik se-Indonesia, Jumat (8/5/2026).
Sabtu, 09 Mei 2026 06:20
News
Warga Tamalanrea Sesalkan Pernyataan Menkeu soal Kelanjutan Proyek PSEL
Masyarakat Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, menyatakan penolakan terhadap kelanjutan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Jumat (7/5/2026).
Jum'at, 08 Mei 2026 09:59
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
3
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
4
OJK Tingkatkan Strategi Anti-Scam Bersama Australia, Fokus Perlindungan Konsumen
5
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
3
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
4
OJK Tingkatkan Strategi Anti-Scam Bersama Australia, Fokus Perlindungan Konsumen
5
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa