Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham menilai aksi demonstrasi mahasiswa yang mengkritisi kebijakan pemerintah memiliki semangat yang sejalan dengan apa yang ia sebut sebagai “demo” Presiden Prabowo Subianto saat mengungkap persoalan tata kelola ekonomi nasional dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Wacana munculnya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam bursa calon presiden atau calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendapat bantahan dari internal partainya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham justru melihat polemik itu sebagai momentum penting untuk merefleksikan kembali cara pandang kebangsaan dalam melihat pembangunan di berbagai daerah, termasuk di Merauke, Papua Selatan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham menilai kemunculan film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale justru menjadi momentum penting untuk mempercepat sosialisasi sekaligus pembuktian kepada publik mengenai tujuan sebenarnya dari program pengembangan pangan nasional di Merauke, Papua Selatan.

Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD I Golkar Sulsel kembali menghangat setelah mengerucutnya dua nama kandidat ketua, yakni Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dan Andi Ina Kartika Sari.

Usman Marham pernah menjadi pengurus DPP Golkar selama tiga periode. Ia masuk pengurus era Ketua Umum Aburizal Bakrie, Setya Novanto, hingga Airlangga Hartarto di DPP Golkar.

Nama Usman Marham mulai ramai diperbincangkan dalam bursa calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda). Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Kabupaten Pinrang.

Hasil survei Lembaga Survei Studi Indonesia Raya (LSSIR) yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam kategori “bermasalah” memantik respons keras dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham.

Panitia Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Selatan menerapkan sistem keamanan ketat dengan menggunakan teknologi barcode untuk memverifikasi keabsahan peserta.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham melontarkan kritik tajam terhadap Menteri dan Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto.

DPD I Golkar Sulsel akhirnya mantap menggelar musyawarah daerah (Musda) bulan Maret ini. Mereka sepakat melaksanakan agenda penting ini habis lebaran.

Partai Golkar Sulsel menggelar konsolidasi kader sekaligus memperingati Nuzul Quran di kantor DPD I Golkar Sulsel, Sabtu 7 Maret 2026.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik yang mengkoordinasikan Bidang Luar Negeri, Idrus Marham, mengecam keras serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel yang dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada 28 Februari 2026.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Luar Negeri, Idrus Marham menegaskan partainya mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang disebut “mengalir tetapi tidak hanyut”.

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar mendukung langkah Wali Kota menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan fasilitas umum, seperti bahu jalan, trotoar, hingga area di atas drainase.

Kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan Rusman, Kepala Bidang di BKPSDM Kabupaten Soppeng, memasuki babak baru.

DPD I Golkar Sulsel menggelar konsolidasi fraksi se-Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar pada Senin (09/02/2026). Sebanyak 152 anggota fraksi yang mengikuti kegiatan penting ini.

Puluhan anak muda ramai-ramai bergabung alias login ke Partai Golkar. Mereka berasal dari latar belakang berbeda yakni mahasiswa, aktivis hingga konten kreator.

Dua Wakil Kepala Daerah di Sulsel resmi bergabung dengan PSI. Ketum DPP Kaesang Pangarep melantik langsung pengurus DPW dan DPD di Hotel Claro Makassar pada Rabu (28/01/2026).

Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, memproyeksikan Ibu Kota Nusantara (IKN) siap beroperasi penuh sebagai pusat pemerintahan atau Ibu Kota Politik pada tahun 2028.