Pasang Badan untuk Bahlil, Idrus Marham Balas Serangan Pembuat Opini Menyesatkan
Minggu, 08 Nov 2026 11:45
Kolase foto Idrus Marham dan Bahlil Lahadalia. Foto: Istimewa
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham tanpa tedeng aling-aling, menyesalkan dan bahkan mengecam keras pernyataan beberapa orang yang secara terbuka membuat opini dan pernyataan yang mengaitkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan isu kriminalisasi, penyadapan, dan kedekatannya dengan mantan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan.
Idrus menilai, melempar tuduhan prematur di tengah situasi yang penuh keprihatinan adalah bentuk politik air keruh. Sebuah tindakan yang tidak elok, tidak mendidik, dan bahkan justru akan mempermalukan pelakunya sendiri.
“Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meskipun dekat dengan Listyo Sigit Prabowo dan Joko Widodo, tapi saya yakin bahkan haqul yakin bahwa Bahlil Lahadalia tidak terkait dan tidak terlibat dengan kasus penyadapan, sebagaimana yang diopinikan secara tendensius oleh beberapa orang, di antaranya opini dan pernyatan Said Didu dalam sebuah podcast," katanya.
Dengan nada tegas Idrus mengingatkan, agar dalam melihat sesuatu tidak secara simplikatif. “Kedekatan fisik, tidak secara serta merta, secara ideologis dan visi sama. Siapapun tahu, bahwa Bahlil adalah aktivis yang lahir dalam proses perjuangan panjang, yang tentu memiliki ciri dan karakter tertentu yang berbeda dengan yang lain. Sekarang Bahlil jadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, tentu dalam kiprah perjuangannya diilhami oleh ideologi Partai Golkar yang senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok,” ujarnya.
Lebih jauh, Idrus mengingatkan bahwa, komunikasi atau kedekatan seseorang dengan tokoh politik tertentu, tidak otomatis menunjukkan adanya dukungan maupun keterlibatan dalam kepentingan politik tertentu.
“Berkomunikasi tidak selalu berarti mendukung. Bersama tidak selalu berarti sama. Tetapi yang penting, sesama anak bangsa tidak boleh putus silaturahmi,” ujar Idrus.
Keberatan tersebut bermula dari opini dan pernyataan beberapa orang, termasuk pernyataan Said Didu dalam siniar (podcast) Forum Keadilan TV. Dalam perbincangan tersebut, Said Didu menyinggung sosok ketua umum parpol yang dinilainya dekat dengan Listyo Sigit dan sama-sama dibesarkan oleh Joko Widodo, sebelum akhirnya mengarahkan tudingan kepada Bahlil Lahadalia bahwa perjalanan politiknya berkaitan dengan dugaan kriminalisasi.
Said Didu bahkan menyatakan bahwa pihak yang memperoleh jabatan melalui cara-cara kriminalisasi tentu dekat dengan pihak-pihak yang mampu melakukannya. Dalam kesempatan yang sama, ia juga melontarkan dugaan adanya penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sejak masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yang menurutnya telah berlangsung sejak era pemerintahan Jokowi.
“Rangkaian pernyataan itu, bila dibaca utuh, jelas menggiring publik pada satu kesimpulan: bahwa Partai Golkar, melalui representasi Ketua Umumnya, terlibat dalam kerja penyadapan yang kini sedang ramai. Pak Said Didu itu kelihatannya sudah sangat tendensius. Saya menyesali orang sekelas Said Didu ini, masih saja berkubang dalam sensasi murahan!” ujar Idrus.
Di hadapan wartawan, Idrus juga menyoroti penggunaan kata 'diduga' yang kerap dijadikan pelindung. Menurutnya, eufemisme itu tidak menghapus dampak dari sebuah tuduhan.
“Meskipun menggunakan kata ‘diduga’, kalau sudah tersebar ke manamana, secara sosiologis hal itu sudah seakan-akan menjadi kebenaran,” katanya.
Ia menegaskan, kedekatan atau komunikasi dengan seorang tokoh tidak otomatis berarti keterlibatan dalam kepentingannya. “Berkomunikasi, berdiskusi, dan berdialog merupakan sesuatu yang lazim-lazim saja dan tidak menjadi sesuatu yang identik. Bersama tidak selalu sama. Tetapi yang penting, sesama anak bangsa tidak boleh diputus oleh pikiran negatif,” ujar Idrus Marham.
Menanggapi pernyataan dan opini yang menyeret nama Ketua Umum Partainya, Idrus Marham mempertanyakan motif Said Didu dalam membangun narasi tersebut. “Pak Said Didu kelihatannya sudah sangat tendensius. Said Didu dengan bahasa yang sangat jelas menngatakan bahwa Bahlil ini dibesarkan oleh Jokowi. Pertanyaannya, Said Didu ini dibesarkan oleh siapa?” Tanya Idrus sambil tertawa.
Pecahnya kerja keji yang dilakukan dengan menyadap komunikasi Presiden, kepala negara kita — representasi bangsa kita hari ini—mestinya melahirkan keprihatinan mendalam. Menjadikan kepala negara sebagai sasaran penyadapan jelas merupakan pekerjaan yang memalukan dan memilukan. Di saat seperti itu, mari kita 2 fokuskan untuk membangun soliditas dan integritas sebagai sesama anak bangsa. Kita bangun ketenangan dan kejernihan, biarkan aparat yang sedang bekerja mengungkap semua ini. Jangan menjadikan aib penyadapan ini sebagai bumbu baru dari 'pesta' kegaduhan baru.
“Jangan bermain di air keruh. Jangan mencari sensasi baru, jangan menangguk popularitas di tengah keprihatinan yang sedang melanda kita semua. Berhentilah mengulang kebiasaan mengaduk air keruh. Percayalah, di air keruh tak akan ada ikan besar! Yang ada, Bapak sendiri akan belepotan lumpur,” tegasnya.
Idrus menilai tudingan semacam itu juga tidak lepas dari konteks politik yang lebih luas. Saat ini Partai Golkar tengah bahu-membahu menyukseskan kepemimpinan Presiden Prabowo dalam menembus target-target capaian bangsa, mengantarkan dan mengokohkan jalan menuju Indonesia Emas, termasuk dengan mendukung dua periode kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Menyeret Golkar ke dalam pusaran tuduhan di saat seperti ini bukan hanya merugikan Golkar, tetapi juga mengganggu konsentrasi kita bersama dalam mengawal pemerintahan. Apapun tantangannya, apapun usaha pihak tertentu untuk mengganggu Pemerintahan Prabowo, posisi Partai Golkar di abwah kepemimpinan Bahlil Lahadalia tidak akan bergeser sedikitpun, bahkan Bahlil selaku Ketua Umum, telah menyerukan kepada seluruh Keluarga Besar Partai Golkar, untuk mengambil kepeloporan mensukseskan kepemimpinan Prabowo periode I dan kesuksesan kepemimpinan Prabowo periode I menjadi eskalator dukungan Partai Golkar pada periode II (2029-2034),” tegas Idrus menirukan arahan Ketua Umum Bahlil Lahadalia.
Lebih jauh, Idrus menegaskan bahwa opini dan pemikiran seseorang sesungguhnya adalah cermin yang menggambarkan siapa dirinya. Pola berpikir yang penuh intrik, jika sudah terlanjur melekat dan mendarah daging, memang sulit dilepaskan dari karakter siapa pun yang memeliharanya—merasa diri paling suci dan paling bersih, sehingga merasa berhak menilai orang lain seenaknya.
“Menuduh dan memfitnah itu sesungguhnya warna lain dari sebuah kejahatan politik. Itu karakter berpikir yang tidak menyertakan dasar moralitas juga!” tambah Idrus.
Idrus mengutip filsuf Prancis Henri Bergson, yang mengingatkan tentang kecenderungan akal memotong-motong kenyataan yang utuh dan bergerak menjadi potongan-potongan gambar diam, lalu merangkainya kembali seolah-olah itu gambaran yang utuh.
"Itulah yang terjadi. Satu foto kedekatan di sini, satu pertemuan di sana, lalu dijahit-jahit, diskenariokan, dicocoklogikan menjadi cerita keterlibatan. Pada menit pertama, pandangannya seperti meyakinkan, tapi buat apa kalau di akhirnya, itu semua hanya halusinasi opini? " kata Idrus.
Tempuh Jalur Hukum
Bahlil Lahadalia, yang harga diri dan martabatnya diinjak-injak seenaknya, memastikan akan menempuh jalur hukum. Bahlil secara khusus menyinggung seorang seniornya yang kerap berbicara dalam podcast dan ikut mengangkat dugaan tersebut, serta menantang pihak yang menudingnya untuk membuktikan tuduhan itu.
“Kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi. Kalau tidak, saya akan proses secara hukum,” ujar Bahlil Lahadalia.
Bahlil menegaskan tidak akan tinggal diam karena tuduhan tersebut menyangkut nama baik pribadi, sekaligus kehormatan Partai Golkar. Ia pun memberikan kesempatan kepada pihak yang menudingnya untuk melakukan klarifikasi.
“Dan saya kasih waktu, saya kan habis ini pula saya akan somasi orang-orang itu, saya akan kasih waktu ya, 3 ×24 jam lah. Saya akan kasih somasi. Kalau tidak, ya negara kita kan negara hukum, saya akan menempuh jalur hukum,” tandas Bahlil.
Pernyataan Idrus muncul di tengah keseriusan pemerintah menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pada Rabu (4/11/2026), menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal yang menyasar kepala negara serta sejumlah pejabat dan tokoh lainnya.
“Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri untuk dilakukan proses sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi,” kata Prasetyo.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah belum mengetahui secara terperinci motif maupun tujuan di balik dugaan penyadapan tersebut, dan meminta semua pihak menunggu hasil penyidikan kepolisian. Oleh karena itu, Idrus meminta agar polemik ini tidak berubah menjadi pengadilan opini.
“Kalau memang ada dugaan pelanggaran hukum, biarlah proses itu berjalan dan kita awasi bersama, bukan malah seakan-akan kita sendiri yang melakukan peradilan di luar,” tegasnya.
Menahan Diri, Menjaga Solidaritas, Polemik Tidak Jadi Pengadilan Opini
Idrus mengingatkan agar tidak ada pihak yang merasa paling bersih dan paling benar dalam kehidupan berbangsa. “Kalau ada di antara kita yang merasa suci, boleh jadi itu karena Allah belum membuka aibnya saja,” ujarnya.
“Jadi sudah kesiangan, kalau hari ini masih membangun skenario penggalangan opini. Kebiasaan-kebiasaan ini sudah saatnya dikoreksi secara hukum. Sudah waktunya kita menunjukkan bahwa bangsa kita sudah peka terhadap segala bentuk hasutan dan politik adu domba," sambungnya.
Ia pun menutup pembicaraaan dengan wartawan, seraya mengajak seluruh elemen bangsa untuk menahan diri, menjaga solidaritas sosial, dan berhenti saling mencari kesalahan.
"Dalam kondisi kebangsaan kita hari ini, mari kita sama-sama menahan diri. Mari menunjukkan kematangan, solidaritas sosial, dan tidak saling mencari kesalahan. Berpikirlah sebelum beropini, karena opini kita adalah cermin diri kita,” pungkas Idrus.
Idrus menilai, melempar tuduhan prematur di tengah situasi yang penuh keprihatinan adalah bentuk politik air keruh. Sebuah tindakan yang tidak elok, tidak mendidik, dan bahkan justru akan mempermalukan pelakunya sendiri.
“Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meskipun dekat dengan Listyo Sigit Prabowo dan Joko Widodo, tapi saya yakin bahkan haqul yakin bahwa Bahlil Lahadalia tidak terkait dan tidak terlibat dengan kasus penyadapan, sebagaimana yang diopinikan secara tendensius oleh beberapa orang, di antaranya opini dan pernyatan Said Didu dalam sebuah podcast," katanya.
Dengan nada tegas Idrus mengingatkan, agar dalam melihat sesuatu tidak secara simplikatif. “Kedekatan fisik, tidak secara serta merta, secara ideologis dan visi sama. Siapapun tahu, bahwa Bahlil adalah aktivis yang lahir dalam proses perjuangan panjang, yang tentu memiliki ciri dan karakter tertentu yang berbeda dengan yang lain. Sekarang Bahlil jadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, tentu dalam kiprah perjuangannya diilhami oleh ideologi Partai Golkar yang senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok,” ujarnya.
Lebih jauh, Idrus mengingatkan bahwa, komunikasi atau kedekatan seseorang dengan tokoh politik tertentu, tidak otomatis menunjukkan adanya dukungan maupun keterlibatan dalam kepentingan politik tertentu.
“Berkomunikasi tidak selalu berarti mendukung. Bersama tidak selalu berarti sama. Tetapi yang penting, sesama anak bangsa tidak boleh putus silaturahmi,” ujar Idrus.
Keberatan tersebut bermula dari opini dan pernyataan beberapa orang, termasuk pernyataan Said Didu dalam siniar (podcast) Forum Keadilan TV. Dalam perbincangan tersebut, Said Didu menyinggung sosok ketua umum parpol yang dinilainya dekat dengan Listyo Sigit dan sama-sama dibesarkan oleh Joko Widodo, sebelum akhirnya mengarahkan tudingan kepada Bahlil Lahadalia bahwa perjalanan politiknya berkaitan dengan dugaan kriminalisasi.
Said Didu bahkan menyatakan bahwa pihak yang memperoleh jabatan melalui cara-cara kriminalisasi tentu dekat dengan pihak-pihak yang mampu melakukannya. Dalam kesempatan yang sama, ia juga melontarkan dugaan adanya penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sejak masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yang menurutnya telah berlangsung sejak era pemerintahan Jokowi.
“Rangkaian pernyataan itu, bila dibaca utuh, jelas menggiring publik pada satu kesimpulan: bahwa Partai Golkar, melalui representasi Ketua Umumnya, terlibat dalam kerja penyadapan yang kini sedang ramai. Pak Said Didu itu kelihatannya sudah sangat tendensius. Saya menyesali orang sekelas Said Didu ini, masih saja berkubang dalam sensasi murahan!” ujar Idrus.
Di hadapan wartawan, Idrus juga menyoroti penggunaan kata 'diduga' yang kerap dijadikan pelindung. Menurutnya, eufemisme itu tidak menghapus dampak dari sebuah tuduhan.
“Meskipun menggunakan kata ‘diduga’, kalau sudah tersebar ke manamana, secara sosiologis hal itu sudah seakan-akan menjadi kebenaran,” katanya.
Ia menegaskan, kedekatan atau komunikasi dengan seorang tokoh tidak otomatis berarti keterlibatan dalam kepentingannya. “Berkomunikasi, berdiskusi, dan berdialog merupakan sesuatu yang lazim-lazim saja dan tidak menjadi sesuatu yang identik. Bersama tidak selalu sama. Tetapi yang penting, sesama anak bangsa tidak boleh diputus oleh pikiran negatif,” ujar Idrus Marham.
Menanggapi pernyataan dan opini yang menyeret nama Ketua Umum Partainya, Idrus Marham mempertanyakan motif Said Didu dalam membangun narasi tersebut. “Pak Said Didu kelihatannya sudah sangat tendensius. Said Didu dengan bahasa yang sangat jelas menngatakan bahwa Bahlil ini dibesarkan oleh Jokowi. Pertanyaannya, Said Didu ini dibesarkan oleh siapa?” Tanya Idrus sambil tertawa.
Pecahnya kerja keji yang dilakukan dengan menyadap komunikasi Presiden, kepala negara kita — representasi bangsa kita hari ini—mestinya melahirkan keprihatinan mendalam. Menjadikan kepala negara sebagai sasaran penyadapan jelas merupakan pekerjaan yang memalukan dan memilukan. Di saat seperti itu, mari kita 2 fokuskan untuk membangun soliditas dan integritas sebagai sesama anak bangsa. Kita bangun ketenangan dan kejernihan, biarkan aparat yang sedang bekerja mengungkap semua ini. Jangan menjadikan aib penyadapan ini sebagai bumbu baru dari 'pesta' kegaduhan baru.
“Jangan bermain di air keruh. Jangan mencari sensasi baru, jangan menangguk popularitas di tengah keprihatinan yang sedang melanda kita semua. Berhentilah mengulang kebiasaan mengaduk air keruh. Percayalah, di air keruh tak akan ada ikan besar! Yang ada, Bapak sendiri akan belepotan lumpur,” tegasnya.
Idrus menilai tudingan semacam itu juga tidak lepas dari konteks politik yang lebih luas. Saat ini Partai Golkar tengah bahu-membahu menyukseskan kepemimpinan Presiden Prabowo dalam menembus target-target capaian bangsa, mengantarkan dan mengokohkan jalan menuju Indonesia Emas, termasuk dengan mendukung dua periode kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Menyeret Golkar ke dalam pusaran tuduhan di saat seperti ini bukan hanya merugikan Golkar, tetapi juga mengganggu konsentrasi kita bersama dalam mengawal pemerintahan. Apapun tantangannya, apapun usaha pihak tertentu untuk mengganggu Pemerintahan Prabowo, posisi Partai Golkar di abwah kepemimpinan Bahlil Lahadalia tidak akan bergeser sedikitpun, bahkan Bahlil selaku Ketua Umum, telah menyerukan kepada seluruh Keluarga Besar Partai Golkar, untuk mengambil kepeloporan mensukseskan kepemimpinan Prabowo periode I dan kesuksesan kepemimpinan Prabowo periode I menjadi eskalator dukungan Partai Golkar pada periode II (2029-2034),” tegas Idrus menirukan arahan Ketua Umum Bahlil Lahadalia.
Lebih jauh, Idrus menegaskan bahwa opini dan pemikiran seseorang sesungguhnya adalah cermin yang menggambarkan siapa dirinya. Pola berpikir yang penuh intrik, jika sudah terlanjur melekat dan mendarah daging, memang sulit dilepaskan dari karakter siapa pun yang memeliharanya—merasa diri paling suci dan paling bersih, sehingga merasa berhak menilai orang lain seenaknya.
“Menuduh dan memfitnah itu sesungguhnya warna lain dari sebuah kejahatan politik. Itu karakter berpikir yang tidak menyertakan dasar moralitas juga!” tambah Idrus.
Idrus mengutip filsuf Prancis Henri Bergson, yang mengingatkan tentang kecenderungan akal memotong-motong kenyataan yang utuh dan bergerak menjadi potongan-potongan gambar diam, lalu merangkainya kembali seolah-olah itu gambaran yang utuh.
"Itulah yang terjadi. Satu foto kedekatan di sini, satu pertemuan di sana, lalu dijahit-jahit, diskenariokan, dicocoklogikan menjadi cerita keterlibatan. Pada menit pertama, pandangannya seperti meyakinkan, tapi buat apa kalau di akhirnya, itu semua hanya halusinasi opini? " kata Idrus.
Tempuh Jalur Hukum
Bahlil Lahadalia, yang harga diri dan martabatnya diinjak-injak seenaknya, memastikan akan menempuh jalur hukum. Bahlil secara khusus menyinggung seorang seniornya yang kerap berbicara dalam podcast dan ikut mengangkat dugaan tersebut, serta menantang pihak yang menudingnya untuk membuktikan tuduhan itu.
“Kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi. Kalau tidak, saya akan proses secara hukum,” ujar Bahlil Lahadalia.
Bahlil menegaskan tidak akan tinggal diam karena tuduhan tersebut menyangkut nama baik pribadi, sekaligus kehormatan Partai Golkar. Ia pun memberikan kesempatan kepada pihak yang menudingnya untuk melakukan klarifikasi.
“Dan saya kasih waktu, saya kan habis ini pula saya akan somasi orang-orang itu, saya akan kasih waktu ya, 3 ×24 jam lah. Saya akan kasih somasi. Kalau tidak, ya negara kita kan negara hukum, saya akan menempuh jalur hukum,” tandas Bahlil.
Pernyataan Idrus muncul di tengah keseriusan pemerintah menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pada Rabu (4/11/2026), menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal yang menyasar kepala negara serta sejumlah pejabat dan tokoh lainnya.
“Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri untuk dilakukan proses sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi,” kata Prasetyo.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah belum mengetahui secara terperinci motif maupun tujuan di balik dugaan penyadapan tersebut, dan meminta semua pihak menunggu hasil penyidikan kepolisian. Oleh karena itu, Idrus meminta agar polemik ini tidak berubah menjadi pengadilan opini.
“Kalau memang ada dugaan pelanggaran hukum, biarlah proses itu berjalan dan kita awasi bersama, bukan malah seakan-akan kita sendiri yang melakukan peradilan di luar,” tegasnya.
Menahan Diri, Menjaga Solidaritas, Polemik Tidak Jadi Pengadilan Opini
Idrus mengingatkan agar tidak ada pihak yang merasa paling bersih dan paling benar dalam kehidupan berbangsa. “Kalau ada di antara kita yang merasa suci, boleh jadi itu karena Allah belum membuka aibnya saja,” ujarnya.
“Jadi sudah kesiangan, kalau hari ini masih membangun skenario penggalangan opini. Kebiasaan-kebiasaan ini sudah saatnya dikoreksi secara hukum. Sudah waktunya kita menunjukkan bahwa bangsa kita sudah peka terhadap segala bentuk hasutan dan politik adu domba," sambungnya.
Ia pun menutup pembicaraaan dengan wartawan, seraya mengajak seluruh elemen bangsa untuk menahan diri, menjaga solidaritas sosial, dan berhenti saling mencari kesalahan.
"Dalam kondisi kebangsaan kita hari ini, mari kita sama-sama menahan diri. Mari menunjukkan kematangan, solidaritas sosial, dan tidak saling mencari kesalahan. Berpikirlah sebelum beropini, karena opini kita adalah cermin diri kita,” pungkas Idrus.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Dinilai Gagal Total, Kader Muda Golkar Takalar Desak IAS Segera Copot Zulkarnain Arief
Puluhan kader muda Partai Golkar berkumpul di depan Kantor DPD II Golkar Takalar, Sabtu (7/11/2026). Mereka menilai kepemimpinan Ketua DPD II Golkar Takalar, Zulkarnain Arief, selama ini gagal total.
Sabtu, 07 Nov 2026 23:32
Sulsel
Soliditas Tanpa Celah, Golkar Sulsel Jaga Barisan Lawan Wacana Munaslub
Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), menepis keras isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang belakangan berembus di ruang publik.
Sabtu, 07 Nov 2026 14:03
News
Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi Kasus Penyadapan, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, mengapresiasi langkah tegas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mengusut perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Sabtu, 07 Nov 2026 13:35
News
Polri di Persimpangan: Menguji Warisan Listyo Sigit, Memulihkan Marwah Bhayangkara
Presidium Pusat Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia, Illank Radjab memberikan pandangannya terhadap kondisi politik saat ini. Serta catatan tentang kekuasaan, loyalitas institusional, dan agenda penyegaran kepolisian.
Rabu, 04 Nov 2026 22:01
News
Penyadapan Presiden Jadi Perhatian, SAPMA PP Sulsel Desak Pengusutan Tanpa Tebang Pilih
Ketua Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Hasrul Kaharuddin, angkat bicara terkait dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap Kepala Negara dan sejumlah pimpinan maupun tokoh lainnya.
Rabu, 04 Nov 2026 21:50
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Soliditas Tanpa Celah, Golkar Sulsel Jaga Barisan Lawan Wacana Munaslub
2
Dinilai Gagal Total, Kader Muda Golkar Takalar Desak IAS Segera Copot Zulkarnain Arief
3
AI dan Hoaks Keagamaan: Ketika Teknologi Diuji oleh Kearifan Lokal
4
Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi Kasus Penyadapan, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu
5
Al-Markaz Hijab Fun Run 2026 Siap Digelar di Makassar 21 November
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Soliditas Tanpa Celah, Golkar Sulsel Jaga Barisan Lawan Wacana Munaslub
2
Dinilai Gagal Total, Kader Muda Golkar Takalar Desak IAS Segera Copot Zulkarnain Arief
3
AI dan Hoaks Keagamaan: Ketika Teknologi Diuji oleh Kearifan Lokal
4
Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi Kasus Penyadapan, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu
5
Al-Markaz Hijab Fun Run 2026 Siap Digelar di Makassar 21 November