Penyadapan Presiden Jadi Perhatian, SAPMA PP Sulsel Desak Pengusutan Tanpa Tebang Pilih
Rabu, 04 Nov 2026 21:50
Ketua Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Hasrul Kaharuddin. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Ketua Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Hasrul Kaharuddin, angkat bicara terkait dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap Kepala Negara dan sejumlah pimpinan maupun tokoh lainnya.
Hasrul menilai, persoalan tersebut merupakan perkara serius yang tidak boleh dipandang sebagai masalah biasa.
Sebab, dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak hanya menyangkut keamanan pribadi Presiden, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan informasi strategis dan kedaulatan negara.
Menurutnya, keamanan kepala negara merupakan bagian penting dari sistem keamanan nasional yang harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa.
"Kami memandang persoalan ini harus menjadi perhatian serius. Jika benar terjadi penyadapan dan akses ilegal terhadap Kepala Negara, maka hal tersebut merupakan ancaman terhadap keamanan informasi negara yang harus diusut secara menyeluruh," tegas Hasrul.
Ia mendesak aparat penegak hukum agar mengungkap secara terang benderang pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk motif, pola, serta kemungkinan adanya pihak lain di balik peristiwa tersebut.
Hasrul juga meminta agar proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
"Jangan sampai persoalan sebesar ini berhenti tanpa kejelasan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum," ujarnya.
Selain mendorong pengusutan kasus, Hasrul meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan digital, khususnya perlindungan komunikasi dan informasi strategis yang berkaitan dengan lembaga kepresidenan.
Menurutnya, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan sistem pertahanan siber yang kuat agar berbagai bentuk ancaman digital dapat diantisipasi.
Lebih lanjut, Hasrul mengajak seluruh elemen pemuda untuk tidak bersikap apatis terhadap persoalan yang menyangkut keamanan negara.
Ia menegaskan, pemuda harus mengambil peran dalam menjaga stabilitas nasional dengan tetap mengedepankan sikap kritis, konstitusional, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
"Pemuda harus hadir menjaga kepentingan bangsa dan negara. Kita mendukung pengungkapan kasus ini secara objektif, tetapi tetap menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah," tutupnya.
Hasrul menilai, persoalan tersebut merupakan perkara serius yang tidak boleh dipandang sebagai masalah biasa.
Sebab, dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak hanya menyangkut keamanan pribadi Presiden, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan informasi strategis dan kedaulatan negara.
Menurutnya, keamanan kepala negara merupakan bagian penting dari sistem keamanan nasional yang harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa.
"Kami memandang persoalan ini harus menjadi perhatian serius. Jika benar terjadi penyadapan dan akses ilegal terhadap Kepala Negara, maka hal tersebut merupakan ancaman terhadap keamanan informasi negara yang harus diusut secara menyeluruh," tegas Hasrul.
Ia mendesak aparat penegak hukum agar mengungkap secara terang benderang pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk motif, pola, serta kemungkinan adanya pihak lain di balik peristiwa tersebut.
Hasrul juga meminta agar proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
"Jangan sampai persoalan sebesar ini berhenti tanpa kejelasan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum," ujarnya.
Selain mendorong pengusutan kasus, Hasrul meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan digital, khususnya perlindungan komunikasi dan informasi strategis yang berkaitan dengan lembaga kepresidenan.
Menurutnya, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan sistem pertahanan siber yang kuat agar berbagai bentuk ancaman digital dapat diantisipasi.
Lebih lanjut, Hasrul mengajak seluruh elemen pemuda untuk tidak bersikap apatis terhadap persoalan yang menyangkut keamanan negara.
Ia menegaskan, pemuda harus mengambil peran dalam menjaga stabilitas nasional dengan tetap mengedepankan sikap kritis, konstitusional, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
"Pemuda harus hadir menjaga kepentingan bangsa dan negara. Kita mendukung pengungkapan kasus ini secara objektif, tetapi tetap menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah," tutupnya.
(UMI)
Berita Terkait
News
Pasang Badan untuk Bahlil, Idrus Marham Balas Serangan Pembuat Opini Menyesatkan
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham menyesalkan dan bahkan mengecam keras pernyataan beberapa orang yang secara terbuka membuat opini dan pernyataan yang mengaitkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan isu kriminalisasi, penyadapan.
Minggu, 08 Nov 2026 11:45
News
Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi Kasus Penyadapan, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, mengapresiasi langkah tegas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mengusut perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Sabtu, 07 Nov 2026 13:35
News
Polri di Persimpangan: Menguji Warisan Listyo Sigit, Memulihkan Marwah Bhayangkara
Presidium Pusat Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia, Illank Radjab memberikan pandangannya terhadap kondisi politik saat ini. Serta catatan tentang kekuasaan, loyalitas institusional, dan agenda penyegaran kepolisian.
Rabu, 04 Nov 2026 22:01
News
Penegakan Hukum Penyadapan Ilegal Harus Profesional dan Transparan
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pihaknya menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah berlangsung terkait penetapan beberapa perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal
Rabu, 04 Nov 2026 16:43
News
Nomor Presiden RI, Media hingga Tokoh Politik Diduga Disadap Sejak 2025
Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon milik Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Selasa, 03 Nov 2026 22:10
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
2
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
3
Nelayan KNMP Sulsel Disiapkan Jadi Pemasok Tuna untuk Pasar Ekspor
4
Tompobulu Raih Pin Emas, Jadi Kecamatan Tercepat dan Tertinggi Capaian PBB di Gowa
5
Dukung Pemulihan Aktivitas Pasar Pa’Baeng-Baeng Pascakebakaran, Adira Finance Dampingi 36 Pedagang
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
2
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
3
Nelayan KNMP Sulsel Disiapkan Jadi Pemasok Tuna untuk Pasar Ekspor
4
Tompobulu Raih Pin Emas, Jadi Kecamatan Tercepat dan Tertinggi Capaian PBB di Gowa
5
Dukung Pemulihan Aktivitas Pasar Pa’Baeng-Baeng Pascakebakaran, Adira Finance Dampingi 36 Pedagang