PKB Makassar Laporkan Dugaan Pidana Fitnah Lukman Edy ke Polrestabes
Ahmad Muhaimin
Rabu, 07 Agustus 2024 - 17:41 WIB
DPC PKB Makassar mengadukan Muhammad Lukman Edy ke Polrestabes Makassar. Lukman Edy dilaporkan dugaan tindak pidana fitnah atau pencemaran nama baik Partai Kebangkitan Bangsa.
Ada tiga orang yang melapor ke Polrestabes Makassar. Diantaranya ialah Ketua DPC PKB Makassar Fauzi Andi Wawo, Sekretaris Andi Makmur Burhanuddin, dan Bendahara Buyung Badril.
“Kami mengajukan laporan kepada pihak berwajib terkait dugaan fitnah saudara Lukman Edy kepada pengurus dan kader PKB yang disiarkan melalui tulisan di salah satu media nasional dan juga lewat vidio di kanal Youtube,” kata Andi Makmur.
Dia menuturkan, tuduhan yang berisi rangkaian kata-kata bohongdinyatakan oleh Lukman Edy pada pokoknya terdapat dua hal. Pertama tuduhan yang menyatakan PKB dibawa kepemimpinan Muhaimin Iskandar menghilangkan secara sistematis atau mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai.
Disebutkan bahwa sebagian besar kewenangan dewan syuro itu dihapus di dalam anggaran dasar anggaran rumahtangga, sehingga tidak terlihat lagi peran dewan syuro.
Kedua tuduhan tata kelola keuangan PKB tidak transparan dan tidak akuntable. Tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada forum-forum pertanggungjawaban seperti muktamar atau rapat-rapat dan lain sebagainya.
"Kami pastikan bahwa tidak ada penghapusan peran dan kewenangan dewan syuro baik di tingkat pusat, sampai di level pengurus ranting. Hal ini dapat dilihat dalam AD/ART hasil muktamar Bali 2019, tugas, wewenang, san eksistensi dewan syuro diatur secara tegas," tuturnya.
Ada tiga orang yang melapor ke Polrestabes Makassar. Diantaranya ialah Ketua DPC PKB Makassar Fauzi Andi Wawo, Sekretaris Andi Makmur Burhanuddin, dan Bendahara Buyung Badril.
“Kami mengajukan laporan kepada pihak berwajib terkait dugaan fitnah saudara Lukman Edy kepada pengurus dan kader PKB yang disiarkan melalui tulisan di salah satu media nasional dan juga lewat vidio di kanal Youtube,” kata Andi Makmur.
Dia menuturkan, tuduhan yang berisi rangkaian kata-kata bohongdinyatakan oleh Lukman Edy pada pokoknya terdapat dua hal. Pertama tuduhan yang menyatakan PKB dibawa kepemimpinan Muhaimin Iskandar menghilangkan secara sistematis atau mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai.
Disebutkan bahwa sebagian besar kewenangan dewan syuro itu dihapus di dalam anggaran dasar anggaran rumahtangga, sehingga tidak terlihat lagi peran dewan syuro.
Kedua tuduhan tata kelola keuangan PKB tidak transparan dan tidak akuntable. Tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada forum-forum pertanggungjawaban seperti muktamar atau rapat-rapat dan lain sebagainya.
"Kami pastikan bahwa tidak ada penghapusan peran dan kewenangan dewan syuro baik di tingkat pusat, sampai di level pengurus ranting. Hal ini dapat dilihat dalam AD/ART hasil muktamar Bali 2019, tugas, wewenang, san eksistensi dewan syuro diatur secara tegas," tuturnya.