Jika Terpilih, AMAN Akan Terapkan Sistem Meritokrasi di Semua SKPD Kota Makassar
Tim Sindomakassar
Senin, 14 Oktober 2024 - 22:16 WIB
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar usulan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amri Arsyid - Abdul Rahman Bando punya beberapa program kerja di bidang pemerintahan. Foto: Istimewa
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar usulan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amri Arsyid - Abdul Rahman Bando punya beberapa program kerja di bidang pemerintahan, salah satunya yakni meritokrasi birokrasi.
Dalam bahasa yang sederhana, meritokrasi birokrasi adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin atau mendapatkan jabatan berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial.
Rahman Bando menyatakan akan menerapkan sistem meritokrasi di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, apabila ia bersama Amri Arsyid memenangi Pilwali Makassar 2024.
"Salah satu konsen kami adalah menjunjung tinggi prinsip-prinsip meritokrasi birokrasi. Bagaimana jenjang karir itu betul-betul kita posisikan pada prinsip profesionalisme. Melalui jenjang tahapan yang memang seharusnya dilalui, tidak lompat-lompat, dan tidak salip kiri kanan," kata Rahman Bando.
Baca Juga:Appi-Aliyah jadi Satu-satunya Paslon yang Teken Kontrak Bangun Stadion di Makassar
Rahman meyakini sistem meritokrasi lebih baik dibandingkan praktik orang dalam, yang selama ini menggejala di hampir semua lini dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Dalam sistem meritokrasi setiap orang hanya bisa naik pangkat atau mengisi sebuah jabatan berdasarkan prestasi di bidang terkait.
Dalam bahasa yang sederhana, meritokrasi birokrasi adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin atau mendapatkan jabatan berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial.
Rahman Bando menyatakan akan menerapkan sistem meritokrasi di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, apabila ia bersama Amri Arsyid memenangi Pilwali Makassar 2024.
"Salah satu konsen kami adalah menjunjung tinggi prinsip-prinsip meritokrasi birokrasi. Bagaimana jenjang karir itu betul-betul kita posisikan pada prinsip profesionalisme. Melalui jenjang tahapan yang memang seharusnya dilalui, tidak lompat-lompat, dan tidak salip kiri kanan," kata Rahman Bando.
Baca Juga:Appi-Aliyah jadi Satu-satunya Paslon yang Teken Kontrak Bangun Stadion di Makassar
Rahman meyakini sistem meritokrasi lebih baik dibandingkan praktik orang dalam, yang selama ini menggejala di hampir semua lini dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Dalam sistem meritokrasi setiap orang hanya bisa naik pangkat atau mengisi sebuah jabatan berdasarkan prestasi di bidang terkait.