Jika Terpilih, AMAN Akan Terapkan Sistem Meritokrasi di Semua SKPD Kota Makassar
Tim Sindomakassar
Senin, 14 Okt 2024 22:16
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar usulan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amri Arsyid - Abdul Rahman Bando punya beberapa program kerja di bidang pemerintahan. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar usulan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amri Arsyid - Abdul Rahman Bando punya beberapa program kerja di bidang pemerintahan, salah satunya yakni meritokrasi birokrasi.
Dalam bahasa yang sederhana, meritokrasi birokrasi adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin atau mendapatkan jabatan berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial.
Rahman Bando menyatakan akan menerapkan sistem meritokrasi di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, apabila ia bersama Amri Arsyid memenangi Pilwali Makassar 2024.
"Salah satu konsen kami adalah menjunjung tinggi prinsip-prinsip meritokrasi birokrasi. Bagaimana jenjang karir itu betul-betul kita posisikan pada prinsip profesionalisme. Melalui jenjang tahapan yang memang seharusnya dilalui, tidak lompat-lompat, dan tidak salip kiri kanan," kata Rahman Bando.
Rahman meyakini sistem meritokrasi lebih baik dibandingkan praktik orang dalam, yang selama ini menggejala di hampir semua lini dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Dalam sistem meritokrasi setiap orang hanya bisa naik pangkat atau mengisi sebuah jabatan berdasarkan prestasi di bidang terkait.
"Bagaimana menempatkan para pejabat atau personel ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK pada posisi-posisi yang sesuai dengan keahliannya. Kalau misalnya jenjang-jenjang promosi kedepan itu tidak didasarkan lagi pada bagimana kedekatan dengan wali kota, dengan wakil wali kota, tapi betul-betul pada profesional," jelasnya.
Lanjut Calon Wakil Walikota Makassar ini, sistem meritokrasi bisa membuat tata kelola pemerintah di Kota Makassar semakin baik. Sistem itu juga dipastikan akan menghilangkan praktek orang dalam yang menjadi kendala bagi orang-orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan.
"Ada orang yang seharusnya duduk, dia tidak duduk, ada yang belum saatnya duduk malah didudukkan. Tentu nantinya kita akan melakukan seleksi yang ketat melibatkan melibatkan berbagai pihak untuk mengukur kapasitas dari ASN yang kita miliki," ujarnya.
Rahman Bando punya pengalaman memimpin beberapa SKPD di Kota Makassar selama kurang lebih 10 tahun. Pengalaman itu menjadi modal untuk dirinya bersama Amri Arsyid menjalankan roda pemerintahan dengan lebih baik, jika terpilih pada 27 November mendatang.
"Saya menjadi kepala SKPD kurang lebih 10 tahun. Saya tahu betul teman-teman di Pemkot itu banyak yang memiliki potensi besar, tapi kadang-kadang tidak dapat peluang untuk berkarja, tidak dapat ruang untuk berekspresi, berinovasi, sehingga apa yang terjadi, produktifitas ASN banyak yang tidak maksimal," pungkasnya.
Dalam bahasa yang sederhana, meritokrasi birokrasi adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin atau mendapatkan jabatan berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial.
Rahman Bando menyatakan akan menerapkan sistem meritokrasi di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, apabila ia bersama Amri Arsyid memenangi Pilwali Makassar 2024.
"Salah satu konsen kami adalah menjunjung tinggi prinsip-prinsip meritokrasi birokrasi. Bagaimana jenjang karir itu betul-betul kita posisikan pada prinsip profesionalisme. Melalui jenjang tahapan yang memang seharusnya dilalui, tidak lompat-lompat, dan tidak salip kiri kanan," kata Rahman Bando.
Rahman meyakini sistem meritokrasi lebih baik dibandingkan praktik orang dalam, yang selama ini menggejala di hampir semua lini dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Dalam sistem meritokrasi setiap orang hanya bisa naik pangkat atau mengisi sebuah jabatan berdasarkan prestasi di bidang terkait.
"Bagaimana menempatkan para pejabat atau personel ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK pada posisi-posisi yang sesuai dengan keahliannya. Kalau misalnya jenjang-jenjang promosi kedepan itu tidak didasarkan lagi pada bagimana kedekatan dengan wali kota, dengan wakil wali kota, tapi betul-betul pada profesional," jelasnya.
Lanjut Calon Wakil Walikota Makassar ini, sistem meritokrasi bisa membuat tata kelola pemerintah di Kota Makassar semakin baik. Sistem itu juga dipastikan akan menghilangkan praktek orang dalam yang menjadi kendala bagi orang-orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan.
"Ada orang yang seharusnya duduk, dia tidak duduk, ada yang belum saatnya duduk malah didudukkan. Tentu nantinya kita akan melakukan seleksi yang ketat melibatkan melibatkan berbagai pihak untuk mengukur kapasitas dari ASN yang kita miliki," ujarnya.
Rahman Bando punya pengalaman memimpin beberapa SKPD di Kota Makassar selama kurang lebih 10 tahun. Pengalaman itu menjadi modal untuk dirinya bersama Amri Arsyid menjalankan roda pemerintahan dengan lebih baik, jika terpilih pada 27 November mendatang.
"Saya menjadi kepala SKPD kurang lebih 10 tahun. Saya tahu betul teman-teman di Pemkot itu banyak yang memiliki potensi besar, tapi kadang-kadang tidak dapat peluang untuk berkarja, tidak dapat ruang untuk berekspresi, berinovasi, sehingga apa yang terjadi, produktifitas ASN banyak yang tidak maksimal," pungkasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Makassar City
Survei Pamungkas Pilwalkot Makassar Jelang Pencoblosan: MULIA 41,9%, INIMI 25,1%, SEHATI 21,1%
Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil surveinya untuk Pilwalkot Makassar pada Kamis, 21 November 2024. Survei ini dilaksanakan mulai 11 sampai 17 November.
Kamis, 21 Nov 2024 18:11
Makassar City
Tanggapi Hasil Survei LSI, Pegiat Data Ragukan Sehati Bisa Salip Mulia Jelang Pencoblosan
Survei terbaru LSI Denny JA menunjukkan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Munafri Arifudin – Aliyah Mustika Ilham (MULIA) berpotensi disalip oleh paslon nomor urut 2, Andi Seto Asapa – Rezki Mulfiati Lutfi (SEHATI), dalam pemilihan kepala daerah mendatang.
Kamis, 21 Nov 2024 16:36
Makassar City
Bawaslu Makassar Tekankan PTPS Awasi Potensi Manipulasi Suara saat Perhitungan
Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Makassar, Ahmad Ahsanul Fadhil menekankan pentingnya Pengawas TPS untuk mengembangkan pola pikir yang cermat dan kritis. Hal ini disampaikan pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawas TPS se-Kota Makassar jelang pencoblosan.
Rabu, 20 Nov 2024 22:23
Makassar City
Kampanye Akbar, Munafri Sampaikan Pesan Damai MULIA-kan Kota & Warga Makassar
Puluhan Ribu warga se-Kota Makassar, memadati area Kampanye Akbar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA) di Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) CPI Makassar, Rabu (20/11/2024).
Rabu, 20 Nov 2024 21:59
Makassar City
Di Kampanye Akbar MULIA, Sekjend Perindo AYP Ajak Pilih Munafri-Aliyah Pimpin Makassar
Sekjend DPP Perindo, Andi Yuslim Patawari (AYP) mengkampanyekan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA) pada Kampanye Akbar di MNEK CPI Makassar pada Rabu (20/11/2024) sore.
Rabu, 20 Nov 2024 20:23
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei Pamungkas Pilwalkot Makassar Jelang Pencoblosan: MULIA 41,9%, INIMI 25,1%, SEHATI 21,1%
2
Pengamat Sebut Survei Rendah Ilham-Kanita karena Ada Janji Politik yang Tak Terealisasi
3
Sarif-Qalby Gelar Kampanye Akbar, 93 Ribu Massa Tumpah Ruah di Lapangan Pastur
4
Tanggapi Hasil Survei LSI, Pegiat Data Ragukan Sehati Bisa Salip Mulia Jelang Pencoblosan
5
Bawaslu Soppeng Ingatkan KPU dan Paslon untuk Patuhi Aturan Masa Tenang Pilkada
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei Pamungkas Pilwalkot Makassar Jelang Pencoblosan: MULIA 41,9%, INIMI 25,1%, SEHATI 21,1%
2
Pengamat Sebut Survei Rendah Ilham-Kanita karena Ada Janji Politik yang Tak Terealisasi
3
Sarif-Qalby Gelar Kampanye Akbar, 93 Ribu Massa Tumpah Ruah di Lapangan Pastur
4
Tanggapi Hasil Survei LSI, Pegiat Data Ragukan Sehati Bisa Salip Mulia Jelang Pencoblosan
5
Bawaslu Soppeng Ingatkan KPU dan Paslon untuk Patuhi Aturan Masa Tenang Pilkada