Pakar Hukum Unhas Sebut Gugatan Pemohon INIMI di MK Sulit Dilanjutkan
Selasa, 21 Jan 2025 21:38

Pakar Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Amir Ilyas. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pakar Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Amir Ilyas menyebut dalil yang dimohonkan tim pasangan Indira-Ilham di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sangat aneh, karena tidak jelas materi gugatan.
Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Unhas itu, bahwa dalil Pemohon tim Indira-Ilham dalam sidang MK bersifat ambiguous atau kabur. Bahkan, tidak jelas dan kontradiktif antara posita (dasar hukum) dan petitum (tuntutan).
"Kalau kita membaca dan menyimak dalil pemohon (tim hukum paslon INIMI) di sidang MK, sangat aneh. Pada petitum pemohon vague (tidak jelas) juga ambiguous (kabur)," jelas Prof Amir Ilyas usai menyimak keterangam pihak Termohon dan Pihak Terkait dalam sidang MK pada Selasa (21/01/2025).
Prof Amir Ilyas menuturkan poin-poin tuntutan tim hukum INIMI tidak memenuhi syarat hukum untuk diproses di MK.
"Fakta persidangan di MK, jawaban dari Termohon dan Pihak Terkait sangat jelas membuat hakim MK memahami. Apa dasarnya? Karena materi gugatan Pemohon antara posita didalilkan tidak sesuai petitum," tutur Prof Amir.
Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan pada Sekolah Pascasarjana Unhas itu mencontohkan, Pemohon mendalilkan dalam petitum ada data 300 lebih TPS di 15 kecamatan yang bermasalah. Namun yang ditampilkan hanya 39 TPS.
"Ini kan tidak signifikan dan keterangan tidak jelas dari Tim INIMI. Ini tidak sesuai dalil mereka," tuturnya.
Prof Amir menilai, bahwa tuduhan kecurangan yang disampaikan oleh INIMI, seperti manipulasi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) dan tanda tangan palsu tidak sesuai fakta persidangan.
"Mengenai tanda tangam palsu, sudah terjawab. Bahwa kata kunci adalah mereka dapat undangan form C6 memilih, sehingga datang ke TPS, jadi tidak diwakili. Sehingga, tuduhan dari Pemohon sangatlah tidak rasional," jelasnya.
Tak hanya itu, Prof Amir menuturkan dalil Pemohon soal tingkat partisipasi masuk dalam petitum sangatlah lucu. Menurutnya, setiap hajatan Pilwalkot Makassar tingkat partisipasi pemilih relatif, sehingga tidak ada Paslon yang mengintervensi pemilih.
Ia mencontohkan, pada Pilwalkot Makassar 2013 partisipasi pemilih sebesar 58,9 persen, sedangkan pada 2018 sebesar 57,2 persen. Sementara itu, pada 2020 sebesar 59,6 persen.
Jika dibandingkan dengan partisipasi Pilkada yang tertinggi berada pada tahun 2013 itu meningkat 0,7 persen. Namun, jika dibandingkan dengan partispasi pilkada 2020 dengan pilkada yang terkahir 2018 meningkat 2,4 persen.
"Sangat lucu kalau Pemohon soal partisipasi masuk dalil pemohon. Apalagi disebut ada intervensi pemilih. Kalau kita lihat 2013, 2018 mulai angka 57 dan 58 persen," ungkapnya.
"Katanya paslon lawan arahakan pemilih atau intervensi, seharusnya inkumben mengarahakan. Jadi, sangat lucu kalau tuduhan ke lawan arahkan. Kan semua dalil pemohon juga terbantahkan di depan hakim MK kan," lanjut Prof Amir.
Sebagai tenaga pengajar bidang Hukum, ia sangat meyakini gugatan sengketa hasil Pilwalkot Makassar 2024 yang diajukan INIMI di MK tidak diterima. Bahkan ia menyarankan MK tidak melanjutkan ke tahapan selanjutnya.
Dia menambahkan, bahwa tidak cukup alasan bagi MK untuk menerima gugatan tersebut, karena melampaui ambang batas. Begitu pun kedudukan pemohon hanya nomor urut 3. Menurutnya, sangat tidak relevan menuduh dengan dalil yang sifatnya opini.
"Saya lihat semua dalil yang dikemukakan tim INIMI ditolak MK atau dismisal (karena tidak cukup bukti). Sehingga saya sarankan gugatan Pemohon tidak akan lanjut tahapan berikutnya," saran Prof Amir.
Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Unhas itu, bahwa dalil Pemohon tim Indira-Ilham dalam sidang MK bersifat ambiguous atau kabur. Bahkan, tidak jelas dan kontradiktif antara posita (dasar hukum) dan petitum (tuntutan).
"Kalau kita membaca dan menyimak dalil pemohon (tim hukum paslon INIMI) di sidang MK, sangat aneh. Pada petitum pemohon vague (tidak jelas) juga ambiguous (kabur)," jelas Prof Amir Ilyas usai menyimak keterangam pihak Termohon dan Pihak Terkait dalam sidang MK pada Selasa (21/01/2025).
Prof Amir Ilyas menuturkan poin-poin tuntutan tim hukum INIMI tidak memenuhi syarat hukum untuk diproses di MK.
"Fakta persidangan di MK, jawaban dari Termohon dan Pihak Terkait sangat jelas membuat hakim MK memahami. Apa dasarnya? Karena materi gugatan Pemohon antara posita didalilkan tidak sesuai petitum," tutur Prof Amir.
Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan pada Sekolah Pascasarjana Unhas itu mencontohkan, Pemohon mendalilkan dalam petitum ada data 300 lebih TPS di 15 kecamatan yang bermasalah. Namun yang ditampilkan hanya 39 TPS.
"Ini kan tidak signifikan dan keterangan tidak jelas dari Tim INIMI. Ini tidak sesuai dalil mereka," tuturnya.
Prof Amir menilai, bahwa tuduhan kecurangan yang disampaikan oleh INIMI, seperti manipulasi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) dan tanda tangan palsu tidak sesuai fakta persidangan.
"Mengenai tanda tangam palsu, sudah terjawab. Bahwa kata kunci adalah mereka dapat undangan form C6 memilih, sehingga datang ke TPS, jadi tidak diwakili. Sehingga, tuduhan dari Pemohon sangatlah tidak rasional," jelasnya.
Tak hanya itu, Prof Amir menuturkan dalil Pemohon soal tingkat partisipasi masuk dalam petitum sangatlah lucu. Menurutnya, setiap hajatan Pilwalkot Makassar tingkat partisipasi pemilih relatif, sehingga tidak ada Paslon yang mengintervensi pemilih.
Ia mencontohkan, pada Pilwalkot Makassar 2013 partisipasi pemilih sebesar 58,9 persen, sedangkan pada 2018 sebesar 57,2 persen. Sementara itu, pada 2020 sebesar 59,6 persen.
Jika dibandingkan dengan partisipasi Pilkada yang tertinggi berada pada tahun 2013 itu meningkat 0,7 persen. Namun, jika dibandingkan dengan partispasi pilkada 2020 dengan pilkada yang terkahir 2018 meningkat 2,4 persen.
"Sangat lucu kalau Pemohon soal partisipasi masuk dalil pemohon. Apalagi disebut ada intervensi pemilih. Kalau kita lihat 2013, 2018 mulai angka 57 dan 58 persen," ungkapnya.
"Katanya paslon lawan arahakan pemilih atau intervensi, seharusnya inkumben mengarahakan. Jadi, sangat lucu kalau tuduhan ke lawan arahkan. Kan semua dalil pemohon juga terbantahkan di depan hakim MK kan," lanjut Prof Amir.
Sebagai tenaga pengajar bidang Hukum, ia sangat meyakini gugatan sengketa hasil Pilwalkot Makassar 2024 yang diajukan INIMI di MK tidak diterima. Bahkan ia menyarankan MK tidak melanjutkan ke tahapan selanjutnya.
Dia menambahkan, bahwa tidak cukup alasan bagi MK untuk menerima gugatan tersebut, karena melampaui ambang batas. Begitu pun kedudukan pemohon hanya nomor urut 3. Menurutnya, sangat tidak relevan menuduh dengan dalil yang sifatnya opini.
"Saya lihat semua dalil yang dikemukakan tim INIMI ditolak MK atau dismisal (karena tidak cukup bukti). Sehingga saya sarankan gugatan Pemohon tidak akan lanjut tahapan berikutnya," saran Prof Amir.
(UMI)
Berita Terkait

News
Eks Wakil Ketua MK Jadi Saksi Ahli di Sidang Sengketa Pilkada Jeneponto
Sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jeneponto 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin menarik perhatian publik.
Kamis, 13 Feb 2025 15:41

Sulsel
Polres Jeneponto Gelar Pengamanan Jelang Sidang MK Sengketa Pilkada
Kepolisian Resor (Polres) Jeneponto, Polda Sulsel melaksanakan pengamanan menjelang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Jeneponto.
Kamis, 13 Feb 2025 09:34

Makassar City
Tuntaskan Masalah Sampah dan Banjir, Begini Pendekatan Appi-Aliyah
Deretan persoalan menanti Pemerintah Kota Makassar di bawa kepemimpinan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah) untuk diselesaikan. Dua di antaranya adalah sampah dan banjir.
Selasa, 11 Feb 2025 14:31

Makassar City
DPRD Makassar Apresiasi Pertemuan Appi-Aliyah Bersama Forkopimda
DPRD Makassar mendukung penuh kegiatan yang dilakukan oleh Pemkot Makassar bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham.
Selasa, 11 Feb 2025 07:21

Makassar City
Danny Pomanto Perkenalkan SKPD Makassar ke Appi-Aliyah di Balai Kota
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Ruang Rapat Sipakatau, Senin (10/2/2025).
Senin, 10 Feb 2025 17:29
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kasus Penipuan Oknum Bhayangkari di Gowa, Polisi Belum Serahkan Tersangka
2

MGMP Bahasa Inggris Jeneponto Ikuti Bimtek Penyusunan Soal Asesmen
3

Lantik 178 Pejabat Pemkab Gowa, Bupati Adnan: Tunjukkan Kinerja Terbaik
4

Dua Warga Maros Terseret Arus Banjir Ditemukan dalam Kondisi Meninggal
5

Eks Wakil Ketua MK Jadi Saksi Ahli di Sidang Sengketa Pilkada Jeneponto
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kasus Penipuan Oknum Bhayangkari di Gowa, Polisi Belum Serahkan Tersangka
2

MGMP Bahasa Inggris Jeneponto Ikuti Bimtek Penyusunan Soal Asesmen
3

Lantik 178 Pejabat Pemkab Gowa, Bupati Adnan: Tunjukkan Kinerja Terbaik
4

Dua Warga Maros Terseret Arus Banjir Ditemukan dalam Kondisi Meninggal
5

Eks Wakil Ketua MK Jadi Saksi Ahli di Sidang Sengketa Pilkada Jeneponto