Fraksi Golkar Makassar Sebut Penertiban PKL Kembalikan Fungsi Fasilitas Publik
Selasa, 17 Feb 2026 15:52
Penertiban PKL di salah satu titik di Kota Makassar beberapa waktu lalu. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar mendukung langkah Wali Kota menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan fasilitas umum, seperti bahu jalan, trotoar, hingga area di atas drainase.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Suharmika, menegaskan bahwa langkah pemerintah kota sudah berada di jalur yang benar. Menurutnya, penertiban ini bukan sekadar pengosongan lahan, melainkan upaya relokasi demi mengembalikan fungsi fasilitas publik.
"Terkait PKL, tentunya kami dari fraksi Golkar mendukung langkah-langkah dari Bapak Wali Kota untuk menertibkan PKL-PKL, yang hari ini tentunya Pak Wali Kota Makassar dalam beberapa pernyataannya mengatakan bahwa ini kita lakukan penertiban untuk merelokasi," kata dia, Selasa (17/2/2026)
Andi Suharmika menegaskan pentingnya penertiban PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di titik-titik yang menyalahi peruntukan, seperti bahu jalan dan trotoar, guna mengembalikan fungsi fasilitas publik dan sistem drainase kota.
"Agar lokasi-lokasi yang hari ini ditempati oleh PKL yang notabene adalah bahu jalan maupun trotoar maupun di atas drainase yang hari ini mungkin Pemerintah Kota Makassar lakukan penertiban PKL," ujarnya kepada SINDO Makassar.
Mika sapaan karibnya itu menegaskan, langkah penertiban tersebut sudah tepat. Akan tetapi, ia mengingatkan agar dalam pelaksanaan relokasi PKL tidak ada tebang pilih.
Di sisi lain, menanggapi isu penertiban yang dilakukan menjelang Ramadan 2026, Suharmika menilai hal tersebut merupakan kebijakan teknis di tingkat kecamatan.
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) III Kota Makassar itu menjelaskan bahwa secara umum langkah tersebut adalah bagian dari upaya penataan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar.
"Jadi tentunya kalaupun juga ada konteks hari ini, isu-isu yang beredar bahwa kenapa ditertibkan menjelang bulan puasa, itu mungkin hal-hal yang sifatnya, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bisa diberikan kepada dari kecamatan, mungkin ini petunjuk daripada hari ini yang dilakukan oleh pemerintah kota, kita bisa menggambarkan ini dari segi secara umum saja," kata Suharmika.
Suharmika menganggap penertiban PKL tersebut sudah sesuai prosedur dan menunjukkan kehadiran Pemkot Makassar dalam melakukan penataan
"Tentunya dalam segala hal pernyataan daripada Pak Wali Kota ini penertiban ini dan penertiban dilakukan karena Pak Wali sudah menyiapkan tempat relokasi untuk PKL-PKL yang ditertibkan," tuturnya.
Langkah peneriban tersebut dinilai sangat tepat, sehingga Fraksi Partai Golkar memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Wali Kota Makassar dalam menertibkan PKL.
"Tapi terkait konteks yang kita tanyakan tadi, kami tentunya kita tidak tahu dari DPRD. Kan itu masalah teknis saja saya rasa. Terkait menjelang Ramadan apa lain-lain dalam macam itu terkait teknis saja mungkin dari kecamatannya masing-masing," tutupnya.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Suharmika, menegaskan bahwa langkah pemerintah kota sudah berada di jalur yang benar. Menurutnya, penertiban ini bukan sekadar pengosongan lahan, melainkan upaya relokasi demi mengembalikan fungsi fasilitas publik.
"Terkait PKL, tentunya kami dari fraksi Golkar mendukung langkah-langkah dari Bapak Wali Kota untuk menertibkan PKL-PKL, yang hari ini tentunya Pak Wali Kota Makassar dalam beberapa pernyataannya mengatakan bahwa ini kita lakukan penertiban untuk merelokasi," kata dia, Selasa (17/2/2026)
Andi Suharmika menegaskan pentingnya penertiban PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di titik-titik yang menyalahi peruntukan, seperti bahu jalan dan trotoar, guna mengembalikan fungsi fasilitas publik dan sistem drainase kota.
"Agar lokasi-lokasi yang hari ini ditempati oleh PKL yang notabene adalah bahu jalan maupun trotoar maupun di atas drainase yang hari ini mungkin Pemerintah Kota Makassar lakukan penertiban PKL," ujarnya kepada SINDO Makassar.
Mika sapaan karibnya itu menegaskan, langkah penertiban tersebut sudah tepat. Akan tetapi, ia mengingatkan agar dalam pelaksanaan relokasi PKL tidak ada tebang pilih.
Di sisi lain, menanggapi isu penertiban yang dilakukan menjelang Ramadan 2026, Suharmika menilai hal tersebut merupakan kebijakan teknis di tingkat kecamatan.
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) III Kota Makassar itu menjelaskan bahwa secara umum langkah tersebut adalah bagian dari upaya penataan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar.
"Jadi tentunya kalaupun juga ada konteks hari ini, isu-isu yang beredar bahwa kenapa ditertibkan menjelang bulan puasa, itu mungkin hal-hal yang sifatnya, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bisa diberikan kepada dari kecamatan, mungkin ini petunjuk daripada hari ini yang dilakukan oleh pemerintah kota, kita bisa menggambarkan ini dari segi secara umum saja," kata Suharmika.
Suharmika menganggap penertiban PKL tersebut sudah sesuai prosedur dan menunjukkan kehadiran Pemkot Makassar dalam melakukan penataan
"Tentunya dalam segala hal pernyataan daripada Pak Wali Kota ini penertiban ini dan penertiban dilakukan karena Pak Wali sudah menyiapkan tempat relokasi untuk PKL-PKL yang ditertibkan," tuturnya.
Langkah peneriban tersebut dinilai sangat tepat, sehingga Fraksi Partai Golkar memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Wali Kota Makassar dalam menertibkan PKL.
"Tapi terkait konteks yang kita tanyakan tadi, kami tentunya kita tidak tahu dari DPRD. Kan itu masalah teknis saja saya rasa. Terkait menjelang Ramadan apa lain-lain dalam macam itu terkait teknis saja mungkin dari kecamatannya masing-masing," tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Sekwan DPRD Makassar Andi Rahmat Mappatoba Jadi Sekretaris Asdeksi Sulselbar
Asosiasi Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) resmi memiliki kepengurusan baru.
Selasa, 14 Apr 2026 17:44
Makassar City
Pemenang Lelang Material Gedung DPRD Makassar Ditetapkan, Nilai Tembus Rp1,05 M
Proses revitalisasi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menunjukkan progres signifikan, Senin (13/4/2026). Tahapan lelang material gedung utama kini telah menetapkan pemenang.
Selasa, 14 Apr 2026 06:58
News
Menteri ESDM Disorot Survei, Idrus Marham Tegaskan Bahlih jadi Garda Depan Energi Nasional
Hasil survei Lembaga Survei Studi Indonesia Raya (LSSIR) yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam kategori “bermasalah” memantik respons keras dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham.
Senin, 13 Apr 2026 16:23
Makassar City
Pimpinan DPRD dan BPS Makassar Bertemu Bahas Penguatan Data Statistik Daerah
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar di Rumah Jabatan Ketua DPRD, Minggu (12/4/2026).
Minggu, 12 Apr 2026 13:55
Makassar City
Legislator Dorong Peninjauan Ulang Kontrak New Makassar Mall
Anggota DPRD Kota Makassar, Basdir, menyoroti kondisi New Makassar Mall (Pasar Sentral) yang dinilai belum representatif bagi pedagang.
Minggu, 12 Apr 2026 13:38
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
KPU Bantaeng Gandeng Kejari, Perkuat Dukungan Hukum Jelang Tahapan Pemilu 2027
2
93% Anak Indonesia Alami Karies, Orang Tua Diminta Lebih Cermat Pilih Susu Formula
3
Pemkab Gowa Dorong Percepatan Bendungan Jenelata, Pastikan Manfaat bagi Warga
4
Asmo Sulsel Edukasi Safety Riding untuk Siswa SMP di Gowa
5
Sekwan DPRD Makassar Andi Rahmat Mappatoba Jadi Sekretaris Asdeksi Sulselbar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
KPU Bantaeng Gandeng Kejari, Perkuat Dukungan Hukum Jelang Tahapan Pemilu 2027
2
93% Anak Indonesia Alami Karies, Orang Tua Diminta Lebih Cermat Pilih Susu Formula
3
Pemkab Gowa Dorong Percepatan Bendungan Jenelata, Pastikan Manfaat bagi Warga
4
Asmo Sulsel Edukasi Safety Riding untuk Siswa SMP di Gowa
5
Sekwan DPRD Makassar Andi Rahmat Mappatoba Jadi Sekretaris Asdeksi Sulselbar