Fraksi Golkar Makassar Sebut Penertiban PKL Kembalikan Fungsi Fasilitas Publik
Selasa, 17 Feb 2026 15:52
Penertiban PKL di salah satu titik di Kota Makassar beberapa waktu lalu. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar mendukung langkah Wali Kota menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan fasilitas umum, seperti bahu jalan, trotoar, hingga area di atas drainase.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Suharmika, menegaskan bahwa langkah pemerintah kota sudah berada di jalur yang benar. Menurutnya, penertiban ini bukan sekadar pengosongan lahan, melainkan upaya relokasi demi mengembalikan fungsi fasilitas publik.
"Terkait PKL, tentunya kami dari fraksi Golkar mendukung langkah-langkah dari Bapak Wali Kota untuk menertibkan PKL-PKL, yang hari ini tentunya Pak Wali Kota Makassar dalam beberapa pernyataannya mengatakan bahwa ini kita lakukan penertiban untuk merelokasi," kata dia, Selasa (17/2/2026)
Andi Suharmika menegaskan pentingnya penertiban PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di titik-titik yang menyalahi peruntukan, seperti bahu jalan dan trotoar, guna mengembalikan fungsi fasilitas publik dan sistem drainase kota.
"Agar lokasi-lokasi yang hari ini ditempati oleh PKL yang notabene adalah bahu jalan maupun trotoar maupun di atas drainase yang hari ini mungkin Pemerintah Kota Makassar lakukan penertiban PKL," ujarnya kepada SINDO Makassar.
Mika sapaan karibnya itu menegaskan, langkah penertiban tersebut sudah tepat. Akan tetapi, ia mengingatkan agar dalam pelaksanaan relokasi PKL tidak ada tebang pilih.
Di sisi lain, menanggapi isu penertiban yang dilakukan menjelang Ramadan 2026, Suharmika menilai hal tersebut merupakan kebijakan teknis di tingkat kecamatan.
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) III Kota Makassar itu menjelaskan bahwa secara umum langkah tersebut adalah bagian dari upaya penataan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar.
"Jadi tentunya kalaupun juga ada konteks hari ini, isu-isu yang beredar bahwa kenapa ditertibkan menjelang bulan puasa, itu mungkin hal-hal yang sifatnya, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bisa diberikan kepada dari kecamatan, mungkin ini petunjuk daripada hari ini yang dilakukan oleh pemerintah kota, kita bisa menggambarkan ini dari segi secara umum saja," kata Suharmika.
Suharmika menganggap penertiban PKL tersebut sudah sesuai prosedur dan menunjukkan kehadiran Pemkot Makassar dalam melakukan penataan
"Tentunya dalam segala hal pernyataan daripada Pak Wali Kota ini penertiban ini dan penertiban dilakukan karena Pak Wali sudah menyiapkan tempat relokasi untuk PKL-PKL yang ditertibkan," tuturnya.
Langkah peneriban tersebut dinilai sangat tepat, sehingga Fraksi Partai Golkar memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Wali Kota Makassar dalam menertibkan PKL.
"Tapi terkait konteks yang kita tanyakan tadi, kami tentunya kita tidak tahu dari DPRD. Kan itu masalah teknis saja saya rasa. Terkait menjelang Ramadan apa lain-lain dalam macam itu terkait teknis saja mungkin dari kecamatannya masing-masing," tutupnya.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Suharmika, menegaskan bahwa langkah pemerintah kota sudah berada di jalur yang benar. Menurutnya, penertiban ini bukan sekadar pengosongan lahan, melainkan upaya relokasi demi mengembalikan fungsi fasilitas publik.
"Terkait PKL, tentunya kami dari fraksi Golkar mendukung langkah-langkah dari Bapak Wali Kota untuk menertibkan PKL-PKL, yang hari ini tentunya Pak Wali Kota Makassar dalam beberapa pernyataannya mengatakan bahwa ini kita lakukan penertiban untuk merelokasi," kata dia, Selasa (17/2/2026)
Andi Suharmika menegaskan pentingnya penertiban PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di titik-titik yang menyalahi peruntukan, seperti bahu jalan dan trotoar, guna mengembalikan fungsi fasilitas publik dan sistem drainase kota.
"Agar lokasi-lokasi yang hari ini ditempati oleh PKL yang notabene adalah bahu jalan maupun trotoar maupun di atas drainase yang hari ini mungkin Pemerintah Kota Makassar lakukan penertiban PKL," ujarnya kepada SINDO Makassar.
Mika sapaan karibnya itu menegaskan, langkah penertiban tersebut sudah tepat. Akan tetapi, ia mengingatkan agar dalam pelaksanaan relokasi PKL tidak ada tebang pilih.
Di sisi lain, menanggapi isu penertiban yang dilakukan menjelang Ramadan 2026, Suharmika menilai hal tersebut merupakan kebijakan teknis di tingkat kecamatan.
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) III Kota Makassar itu menjelaskan bahwa secara umum langkah tersebut adalah bagian dari upaya penataan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar.
"Jadi tentunya kalaupun juga ada konteks hari ini, isu-isu yang beredar bahwa kenapa ditertibkan menjelang bulan puasa, itu mungkin hal-hal yang sifatnya, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bisa diberikan kepada dari kecamatan, mungkin ini petunjuk daripada hari ini yang dilakukan oleh pemerintah kota, kita bisa menggambarkan ini dari segi secara umum saja," kata Suharmika.
Suharmika menganggap penertiban PKL tersebut sudah sesuai prosedur dan menunjukkan kehadiran Pemkot Makassar dalam melakukan penataan
"Tentunya dalam segala hal pernyataan daripada Pak Wali Kota ini penertiban ini dan penertiban dilakukan karena Pak Wali sudah menyiapkan tempat relokasi untuk PKL-PKL yang ditertibkan," tuturnya.
Langkah peneriban tersebut dinilai sangat tepat, sehingga Fraksi Partai Golkar memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Wali Kota Makassar dalam menertibkan PKL.
"Tapi terkait konteks yang kita tanyakan tadi, kami tentunya kita tidak tahu dari DPRD. Kan itu masalah teknis saja saya rasa. Terkait menjelang Ramadan apa lain-lain dalam macam itu terkait teknis saja mungkin dari kecamatannya masing-masing," tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait
News
Sidak THM Makassar, DPRD Temukan Pekerja Berusia 16 Tahun
Komisi A DPRD Kota Makassar menemukan pekerja di bawah umur dan izin usaha yang kedaluwarsa saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan KIMA Square.
Jum'at, 16 Okt 2026 06:21
News
Musda XI Golkar Maros Dijadwalkan 1 November
DPD II Partai Golkar Kabupaten Maros mematangkan persiapan Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Maros yang dijadwalkan berlangsung pada 1 November 2026.
Selasa, 13 Okt 2026 15:59
News
Idrus Marham Pertanyakan Objektivitas Survei Celios dalam Menilai Kinerja Menteri Bahlil
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham mengkritik hasil evaluasi kinerja kabinet yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan.
Senin, 12 Okt 2026 22:44
News
PAN Makassar Incar Kursi Pimpinan DPRD, Targetkan Raih 5 hingga 7 Kursi
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Makassar mematok target tinggi pada kontestasi politik mendatang.
Kamis, 08 Okt 2026 12:36
Makassar City
Wali Kota Appi Kedepankan Etik Politik, Mundur dari Golkar Secara Baik-baik
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin akhirnya memutuskan sikap politiknya. Appi memilih keluar dari Partai Golkar terhitung pada Senin, 5 Oktober 2026.
Senin, 05 Okt 2026 22:14
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Angka Kemiskinan di Sidrap Turun jadi 4,65 Persen pada 2026, Terendah Ketiga di Sulsel
2
Diwakili Ketua Fraksi Demokrat Sulsel, Appi Resmi Ambil Formulir Pendaftaran Musda
3
Demokrat Parepare Sebut Sudah 13 DPC Kabupaten/kota Dukung Appi Maju Musda Sulsel
4
Pembekalan Tahfizh, Perkuat Karakter Qur’ani dan Budaya Kampus Islami
5
Jelang Musda, Muzakkir Aqil Yakin Appi Bisa Besarkan Demokrat di Sulsel
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Angka Kemiskinan di Sidrap Turun jadi 4,65 Persen pada 2026, Terendah Ketiga di Sulsel
2
Diwakili Ketua Fraksi Demokrat Sulsel, Appi Resmi Ambil Formulir Pendaftaran Musda
3
Demokrat Parepare Sebut Sudah 13 DPC Kabupaten/kota Dukung Appi Maju Musda Sulsel
4
Pembekalan Tahfizh, Perkuat Karakter Qur’ani dan Budaya Kampus Islami
5
Jelang Musda, Muzakkir Aqil Yakin Appi Bisa Besarkan Demokrat di Sulsel