Fraksi Golkar Makassar Sebut Penertiban PKL Kembalikan Fungsi Fasilitas Publik
Selasa, 17 Feb 2026 15:52
Penertiban PKL di salah satu titik di Kota Makassar beberapa waktu lalu. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar mendukung langkah Wali Kota menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan fasilitas umum, seperti bahu jalan, trotoar, hingga area di atas drainase.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Suharmika, menegaskan bahwa langkah pemerintah kota sudah berada di jalur yang benar. Menurutnya, penertiban ini bukan sekadar pengosongan lahan, melainkan upaya relokasi demi mengembalikan fungsi fasilitas publik.
"Terkait PKL, tentunya kami dari fraksi Golkar mendukung langkah-langkah dari Bapak Wali Kota untuk menertibkan PKL-PKL, yang hari ini tentunya Pak Wali Kota Makassar dalam beberapa pernyataannya mengatakan bahwa ini kita lakukan penertiban untuk merelokasi," kata dia, Selasa (17/2/2026)
Andi Suharmika menegaskan pentingnya penertiban PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di titik-titik yang menyalahi peruntukan, seperti bahu jalan dan trotoar, guna mengembalikan fungsi fasilitas publik dan sistem drainase kota.
"Agar lokasi-lokasi yang hari ini ditempati oleh PKL yang notabene adalah bahu jalan maupun trotoar maupun di atas drainase yang hari ini mungkin Pemerintah Kota Makassar lakukan penertiban PKL," ujarnya kepada SINDO Makassar.
Mika sapaan karibnya itu menegaskan, langkah penertiban tersebut sudah tepat. Akan tetapi, ia mengingatkan agar dalam pelaksanaan relokasi PKL tidak ada tebang pilih.
Di sisi lain, menanggapi isu penertiban yang dilakukan menjelang Ramadan 2026, Suharmika menilai hal tersebut merupakan kebijakan teknis di tingkat kecamatan.
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) III Kota Makassar itu menjelaskan bahwa secara umum langkah tersebut adalah bagian dari upaya penataan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar.
"Jadi tentunya kalaupun juga ada konteks hari ini, isu-isu yang beredar bahwa kenapa ditertibkan menjelang bulan puasa, itu mungkin hal-hal yang sifatnya, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bisa diberikan kepada dari kecamatan, mungkin ini petunjuk daripada hari ini yang dilakukan oleh pemerintah kota, kita bisa menggambarkan ini dari segi secara umum saja," kata Suharmika.
Suharmika menganggap penertiban PKL tersebut sudah sesuai prosedur dan menunjukkan kehadiran Pemkot Makassar dalam melakukan penataan
"Tentunya dalam segala hal pernyataan daripada Pak Wali Kota ini penertiban ini dan penertiban dilakukan karena Pak Wali sudah menyiapkan tempat relokasi untuk PKL-PKL yang ditertibkan," tuturnya.
Langkah peneriban tersebut dinilai sangat tepat, sehingga Fraksi Partai Golkar memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Wali Kota Makassar dalam menertibkan PKL.
"Tapi terkait konteks yang kita tanyakan tadi, kami tentunya kita tidak tahu dari DPRD. Kan itu masalah teknis saja saya rasa. Terkait menjelang Ramadan apa lain-lain dalam macam itu terkait teknis saja mungkin dari kecamatannya masing-masing," tutupnya.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Suharmika, menegaskan bahwa langkah pemerintah kota sudah berada di jalur yang benar. Menurutnya, penertiban ini bukan sekadar pengosongan lahan, melainkan upaya relokasi demi mengembalikan fungsi fasilitas publik.
"Terkait PKL, tentunya kami dari fraksi Golkar mendukung langkah-langkah dari Bapak Wali Kota untuk menertibkan PKL-PKL, yang hari ini tentunya Pak Wali Kota Makassar dalam beberapa pernyataannya mengatakan bahwa ini kita lakukan penertiban untuk merelokasi," kata dia, Selasa (17/2/2026)
Andi Suharmika menegaskan pentingnya penertiban PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di titik-titik yang menyalahi peruntukan, seperti bahu jalan dan trotoar, guna mengembalikan fungsi fasilitas publik dan sistem drainase kota.
"Agar lokasi-lokasi yang hari ini ditempati oleh PKL yang notabene adalah bahu jalan maupun trotoar maupun di atas drainase yang hari ini mungkin Pemerintah Kota Makassar lakukan penertiban PKL," ujarnya kepada SINDO Makassar.
Mika sapaan karibnya itu menegaskan, langkah penertiban tersebut sudah tepat. Akan tetapi, ia mengingatkan agar dalam pelaksanaan relokasi PKL tidak ada tebang pilih.
Di sisi lain, menanggapi isu penertiban yang dilakukan menjelang Ramadan 2026, Suharmika menilai hal tersebut merupakan kebijakan teknis di tingkat kecamatan.
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) III Kota Makassar itu menjelaskan bahwa secara umum langkah tersebut adalah bagian dari upaya penataan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar.
"Jadi tentunya kalaupun juga ada konteks hari ini, isu-isu yang beredar bahwa kenapa ditertibkan menjelang bulan puasa, itu mungkin hal-hal yang sifatnya, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bisa diberikan kepada dari kecamatan, mungkin ini petunjuk daripada hari ini yang dilakukan oleh pemerintah kota, kita bisa menggambarkan ini dari segi secara umum saja," kata Suharmika.
Suharmika menganggap penertiban PKL tersebut sudah sesuai prosedur dan menunjukkan kehadiran Pemkot Makassar dalam melakukan penataan
"Tentunya dalam segala hal pernyataan daripada Pak Wali Kota ini penertiban ini dan penertiban dilakukan karena Pak Wali sudah menyiapkan tempat relokasi untuk PKL-PKL yang ditertibkan," tuturnya.
Langkah peneriban tersebut dinilai sangat tepat, sehingga Fraksi Partai Golkar memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Wali Kota Makassar dalam menertibkan PKL.
"Tapi terkait konteks yang kita tanyakan tadi, kami tentunya kita tidak tahu dari DPRD. Kan itu masalah teknis saja saya rasa. Terkait menjelang Ramadan apa lain-lain dalam macam itu terkait teknis saja mungkin dari kecamatannya masing-masing," tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Ada Lurah Sering Nongkrong di Warkop, Legislator Makassar: Perlu Dievaluasi
Pimpinan DPRD Kota Makassar mendesak Pemerintah Kota Makassar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lurah, menyusul sorotan terhadap pelayanan publik di tingkat kelurahan.
Minggu, 30 Agu 2026 18:43
News
Mulawarman: Tidak Ada Gunanya Appi Bertahan di Golkar
Mulawarman jurnalis senior di daerah ini, menyarankan Appi atau Munafri Arifuddin Ketua Golkar Makassar untuk segera hengkang dari Golkar, sebelum Appi diusir keluar dari Golkar dengan cara klasik, dibuat tidak nyaman berada di dalam partai.
Rabu, 26 Agu 2026 13:47
Sulsel
Respon Bupati Barru Andi Ina soal Isu Gabung Gerindra
Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari dikabarkan turut akan bergabung ke Partai Gerindra. Namanya menguat sebagai salah satu kepala daerah yang digadang-gadang bakal merapat.
Selasa, 25 Agu 2026 19:55
Sulsel
Patarai Amir Diusulkan Jadi Plt Ketua Golkar Maros
Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), mengusulkan nama Andi Patarai Amir sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Maros.
Selasa, 25 Agu 2026 19:20
Sulsel
IAS Pacu Konsolidasi Golkar Maros, Target Bidik Kejayaan di Pileg 2029
Sekira 250 kader memenuhi Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Maros dalam agenda konsolidasi dan roadshow DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.
Selasa, 25 Agu 2026 19:14
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kalla Beton Kurangi Penggunaan Pasir 8% Lewat Pemanfaatan Limbah Bata Ringan
2
PERADI Makassar Dorong Advokat Profesional, dan Adaptif Hadapi Tantangan Hukum
3
Sidak RSUD I Lagaligo Wotu, Bupati Lutim Soroti Kebersihan hingga Komputer Lawas
4
Kisah Nyata Cinta hingga Maut Memisahkan, Baby Udon Siap Tayang 3 September
5
PLN & Kejaksaan Perkuat Pengawalan Hukum Proyek Kelistrikan di Sulsel
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kalla Beton Kurangi Penggunaan Pasir 8% Lewat Pemanfaatan Limbah Bata Ringan
2
PERADI Makassar Dorong Advokat Profesional, dan Adaptif Hadapi Tantangan Hukum
3
Sidak RSUD I Lagaligo Wotu, Bupati Lutim Soroti Kebersihan hingga Komputer Lawas
4
Kisah Nyata Cinta hingga Maut Memisahkan, Baby Udon Siap Tayang 3 September
5
PLN & Kejaksaan Perkuat Pengawalan Hukum Proyek Kelistrikan di Sulsel