Kasus Pembunuhan di Tallo Bikin Legislator Dorong Optimalisasi Pemasangan CCTV
Kamis, 28 Mei 2026 18:51
Anggota DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, saat ditemui di kantor DPD PKS Kota Makassar, Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kamis (28/5/2026). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
MAKASSAR - Kasus pembunuhan terhadap NU, anak perempuan berusia 12 tahun di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memicu keprihatinan berbagai pihak. Anggota DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, meminta pemerintah kota segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan pembinaan masyarakat.
"Kita sangat bersedih tentunya atas kejadian tersebut dan ini menjadi peringatan buat kita semua ya terutama para pemangku jabatan yang ada di Kota Makassar. Harus menjadi tidak boleh terulang lagi, ini sudah sekian kali ada anak-anak yang meninggal, dibunuh sesamanya remaja," ucapnya saat dikonfirmasi langsung.
Azwar mengatakan, kasus serupa sebelumnya juga pernah terjadi di Makassar sehingga perlu langkah serius untuk mencegah kejadian berulang.
"Pernah ada kejadian di Batua Raya 2 tahun lalu kalau tidak salah, ini kejadian lagi terbunuh. Ada tindakan rudapaksa dari pelakunya remaja. Makanya kita sangat sedihkan dan ini harus betul-betul duduk bersama semua pemangku kebijakan di negeri ini untuk di Kota Makassar khususnya untuk mengantisipasi supaya tidak terulang," tambahnya.
Menurut dia, salah satu langkah yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperketat pengamanan malam hari serta mengoptimalkan pemasangan dan fungsi CCTV di seluruh wilayah Kota Makassar.
"Harus digelontorkan dana untuk membina keluarga yang maksimal, pembinaan keagamaan yang maksimal di setiap wilayah di Kota Makassar ini. Tidak ada masalah dan jangan sampai terulang lagi, kita menyedihkan ada anak-anak kita yang tertimpa musibah tersebut," paparnya saat ditemui di kantor DPD PKS Kota Makassar, Jalan Abdullah Daeng Sirua.
Selain itu, Azwar juga menyoroti pengaruh konten pornografi dan judi online yang dinilai perlu diantisipasi secara serius demi melindungi generasi muda.
"Kalau bisa kita blok secara lokal Kota Makassar untuk tidak bisa masuk konten-konten pornografi, saya kira bisa, teknologi sekarang canggih. Dan kalau ada biayanya, tidak apa-apa studi banding," sarannya.
Politisi PKS itu menilai pemerintah kota perlu memaksimalkan penggunaan APBD untuk mendukung program perlindungan masyarakat dan pembinaan sejak dini.
"Bagaimana supaya bisa diblok konten-konten pornografi, konten-konten judi khusus di Kota Makassar kita. Tidak apa-apa kita gelontorkan APBD untuk keselamatan didik kita, keluarga kita, dan masyarakat kita," tegasnya.
Ia kembali mendorong pemerintah kota untuk mengalokasikan anggaran khusus guna memperkuat pembinaan keluarga, pembinaan keagamaan, dan sistem pengawasan lingkungan.
"Gelontorkan anggaran untuk bagaimana pembinaan sejak dini, pembinaan masyarakat dan antisipasi yang penting. Antisipasinya tadi CCTV kemudian pembinaan keagamaan, pembinaan kekeluargaan di tingkat keluarga masyarakat Kota Makassar," terangnya kepada wartawan.
Menurut Azwar, peran RT dan RW juga perlu diperkuat melalui komunikasi yang aktif dengan masyarakat untuk mengantisipasi potensi kriminalitas.
"Semua dari RT dan RW bagaimana komunikasi efektif. Ini harus diperhatikan, bagaimana RT dan RW berkomunikasi efektif sama warganya, bagaimana mengantisipasi jam-jam malam, bagaimana ketahanan keluarga dimaksimalkan," tukasnya.
Ia berharap usulan penguatan peran RT dan RW dapat segera dituangkan dalam draf anggaran yang jelas dan mendapat dukungan dari DPRD Kota Makassar.
"Insyaallah kita di DPRD akan memaksimalkan juga itu,karena satu kali lagi saya katakan bahwa jangan sampai terulang ini, satu nyawa sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentu dan di masyarakat kita," pungkasnya.
"Kita sangat bersedih tentunya atas kejadian tersebut dan ini menjadi peringatan buat kita semua ya terutama para pemangku jabatan yang ada di Kota Makassar. Harus menjadi tidak boleh terulang lagi, ini sudah sekian kali ada anak-anak yang meninggal, dibunuh sesamanya remaja," ucapnya saat dikonfirmasi langsung.
Azwar mengatakan, kasus serupa sebelumnya juga pernah terjadi di Makassar sehingga perlu langkah serius untuk mencegah kejadian berulang.
"Pernah ada kejadian di Batua Raya 2 tahun lalu kalau tidak salah, ini kejadian lagi terbunuh. Ada tindakan rudapaksa dari pelakunya remaja. Makanya kita sangat sedihkan dan ini harus betul-betul duduk bersama semua pemangku kebijakan di negeri ini untuk di Kota Makassar khususnya untuk mengantisipasi supaya tidak terulang," tambahnya.
Menurut dia, salah satu langkah yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperketat pengamanan malam hari serta mengoptimalkan pemasangan dan fungsi CCTV di seluruh wilayah Kota Makassar.
"Harus digelontorkan dana untuk membina keluarga yang maksimal, pembinaan keagamaan yang maksimal di setiap wilayah di Kota Makassar ini. Tidak ada masalah dan jangan sampai terulang lagi, kita menyedihkan ada anak-anak kita yang tertimpa musibah tersebut," paparnya saat ditemui di kantor DPD PKS Kota Makassar, Jalan Abdullah Daeng Sirua.
Selain itu, Azwar juga menyoroti pengaruh konten pornografi dan judi online yang dinilai perlu diantisipasi secara serius demi melindungi generasi muda.
"Kalau bisa kita blok secara lokal Kota Makassar untuk tidak bisa masuk konten-konten pornografi, saya kira bisa, teknologi sekarang canggih. Dan kalau ada biayanya, tidak apa-apa studi banding," sarannya.
Politisi PKS itu menilai pemerintah kota perlu memaksimalkan penggunaan APBD untuk mendukung program perlindungan masyarakat dan pembinaan sejak dini.
"Bagaimana supaya bisa diblok konten-konten pornografi, konten-konten judi khusus di Kota Makassar kita. Tidak apa-apa kita gelontorkan APBD untuk keselamatan didik kita, keluarga kita, dan masyarakat kita," tegasnya.
Ia kembali mendorong pemerintah kota untuk mengalokasikan anggaran khusus guna memperkuat pembinaan keluarga, pembinaan keagamaan, dan sistem pengawasan lingkungan.
"Gelontorkan anggaran untuk bagaimana pembinaan sejak dini, pembinaan masyarakat dan antisipasi yang penting. Antisipasinya tadi CCTV kemudian pembinaan keagamaan, pembinaan kekeluargaan di tingkat keluarga masyarakat Kota Makassar," terangnya kepada wartawan.
Menurut Azwar, peran RT dan RW juga perlu diperkuat melalui komunikasi yang aktif dengan masyarakat untuk mengantisipasi potensi kriminalitas.
"Semua dari RT dan RW bagaimana komunikasi efektif. Ini harus diperhatikan, bagaimana RT dan RW berkomunikasi efektif sama warganya, bagaimana mengantisipasi jam-jam malam, bagaimana ketahanan keluarga dimaksimalkan," tukasnya.
Ia berharap usulan penguatan peran RT dan RW dapat segera dituangkan dalam draf anggaran yang jelas dan mendapat dukungan dari DPRD Kota Makassar.
"Insyaallah kita di DPRD akan memaksimalkan juga itu,karena satu kali lagi saya katakan bahwa jangan sampai terulang ini, satu nyawa sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentu dan di masyarakat kita," pungkasnya.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
DPRD Makassar Target Pindah ke Kantor Sementara di Jalan Pettarani Oktober 2026
Pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar bersama perwakilan Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Kementerian PUPR meninjau kesiapan gedung yang akan digunakan sebagai kantor sementara Sekretariat DPRD Makassar di Jalan Pettarani, Senin (6/7/2026).
Senin, 06 Jul 2026 17:39
News
Tinjau Intake Manggala, Komisi B DPRD Makassar Nilai Direksi PDAM Bekerja Maksimal
Komisi B DPRD Kota Makassar mengapresiasi langkah cepat jajaran direksi Perumda Air Minum Kota Makassar dalam memperkuat pelayanan air bersih melalui pengoperasian Intake Manggala.
Senin, 06 Jul 2026 16:32
News
Serapan Anggaran di Bawah 30%, DPRD Makassar Minta SKPD Percepat Kinerja
Komisi C DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya realisasi serapan anggaran sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga triwulan kedua tahun 2026.
Sabtu, 04 Jul 2026 09:27
News
Kesbangpol Diminta Proaktif Cegah Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan di Makassar
Komisi A DPRD Kota Makassar meminta Badan Kesbangpol memperkuat fungsi deteksi dini terhadap berbagai isu yang berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan, termasuk dugaan jual beli jabatan.
Jum'at, 03 Jul 2026 21:50
News
Dugaan Pungli Jabatan Kepala Sekolah, Golkar Minta DPRD Makassar Bentuk Pansus
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar, Arifin Majid, mendorong pembentukan Pansus untuk mengusut dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pelantikan kepala sekolah.
Jum'at, 03 Jul 2026 17:30
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Temilreg X Fossei Sulselbartra-Maluku Perkuat Jejaring Kader Ekonomi Syariah
2
Kemarau Picu Krisis Air Bersih di Maros, 92 Ribu Jiwa Terdampak
3
OlymRun 2026 Target 5.000 Peserta, Hadiah Ratusan Juta Rupiah
4
Pemkot Makassar Perkuat UMKM dan Batik Lokal Lewat Belanja Produk Daerah
5
Sambut Hari Anak Nasional, Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Unhas Gelar Baksos
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Temilreg X Fossei Sulselbartra-Maluku Perkuat Jejaring Kader Ekonomi Syariah
2
Kemarau Picu Krisis Air Bersih di Maros, 92 Ribu Jiwa Terdampak
3
OlymRun 2026 Target 5.000 Peserta, Hadiah Ratusan Juta Rupiah
4
Pemkot Makassar Perkuat UMKM dan Batik Lokal Lewat Belanja Produk Daerah
5
Sambut Hari Anak Nasional, Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Unhas Gelar Baksos