Kesbangpol Diminta Proaktif Cegah Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan di Makassar

MAKASSAR - Komisi A DPRD Kota Makassar meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar memperkuat fungsi deteksi dini terhadap berbagai isu yang berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan, termasuk dugaan praktik jual beli jabatan.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan II Tahun 2026 yang digelar di Ruang Badan Anggaran, Kantor Sementara DPRD Kota Makassar, eks Kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning, Jumat (3/7/2026).

Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Pahlevi, menyarankan agar Kesbangpol lebih proaktif mengkaji informasi yang berkembang di masyarakat, termasuk dugaan pungutan liar yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam pemerintahan.

"Sekadar saran bahwa teman-teman ini juga punya informasi seperti itu (dugaan pungli) mungkin Kesbangpol bisa kaji atau bisa diskusikan dengan teman-teman yang berkompeten. Atau informasi seperti itu kalau bisa jangan berkembang dan bisa kita antisipasi sebelum ada kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan," ucapnya.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy (RTQ), juga menyoroti adanya dugaan oknum yang disebut kerap mencampuri urusan birokrasi, mulai dari penempatan tenaga kerja, penempatan lurah, hingga dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah.

"Ini satu orang pernah terlibat diduga terlibat dalam urusan penempatan TKI, terus yang kedua penempatan lurah. Terus yang ketiga diduga jual beli jabatan kepala sekolah. Terus yang keempat yang akan terjadi dan sudah bocor, ingin mengatur nakal," ungkapnya.

RTQ mempertanyakan sejauh mana fungsi deteksi dini Kesbangpol berjalan terhadap berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan dugaan intervensi terhadap proses pemerintahan.

Politisi PPP tersebut menilai keberadaan unsur intelijen dari berbagai lembaga seharusnya dapat membantu mendeteksi potensi penyimpangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan.

"Seandainya baru pertama kali ini mungkin menjadi catatan untuk kita. Pemerintahan mulia ini mau pemerintahan yang bersih. Siapa pun itu, jangan ada Wali Kota bayangan," tandasnya.

RTQ juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menggunakan kedekatan dengan pejabat tertentu untuk memengaruhi kebijakan atau mengambil keuntungan pribadi.

"Kalau ada yang ancam seperti itu, lapor ke komisi A. Insyaallah pimpinan dan kami anggota akan back up semua karena kita mau betul-betul menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan keinginan dari Bapak Wali Kota," tutupnya.

Sebagai informasi, dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah belakangan menjadi sorotan publik setelah sebuah video berdurasi 6 menit 13 detik beredar luas di media sosial.

Terkait hal tersebut, Inspektorat Kota Makassar saat ini tengah melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam video tersebut, termasuk Kabid GTK Dinas Pendidikan Kota Makassar, Yunus Sanusi, dan sejumlah pihak lainnya.