Serapan Anggaran di Bawah 30%, DPRD Makassar Minta SKPD Percepat Kinerja

MAKASSAR - Komisi C DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya realisasi serapan anggaran sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga triwulan kedua tahun 2026.

Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, mengungkapkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev), rata-rata serapan anggaran mitra kerjanya hingga akhir Juni masih berada di bawah 30 persen.

"Harusnya, idealnya serapan anggaran pada monev kedua ini dari bulan Januari sampai Juni sudah mencapai 50%. Namun, rata-rata yang saya lihat saat ini masih di bawah 30%," ungkapnya, Sabtu (4/7/2026).

Menurut Azwar, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh SKPD agar segera mempercepat pelaksanaan program serta penyerapan anggaran yang telah dialokasikan.

"Hal ini harus segera dimaksimalkan karena jika serapan anggaran tersebut terlambat, tentu masyarakat yang akan dirugikan. Jangan sampai nanti di akhir tahun kita terburu-buru. Memang ada yang beranggapan, 'Misalkan sisa waktu 6 bulan lagi, itu masih bisa terkejar'," jelasnya.

Ia menilai keterlambatan penyerapan anggaran berpotensi menyebabkan program pembangunan tidak berjalan optimal dan berdampak pada tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

"Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) kita mencapai ratusan miliar setiap tahunnya. Maka dari itu, mumpung masih ada waktu, kami mengingatkan. Inilah hasil dari monev tersebut," terang Azwar.

Komisi C juga meminta seluruh mitra kerjanya untuk memaksimalkan realisasi belanja, terutama program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Kami mengingatkan agar kinerja atau serapan anggaran di dinas-dinas kembali dimaksimalkan, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat serta kegiatan fisik yang menyentuh kepentingan masyarakat luas," pesannya.

Politisi PKS tersebut menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang diduga memengaruhi rendahnya serapan anggaran, salah satunya persoalan administrasi dan pengelolaan keuangan.

"Kemudian masalah keuangan, atau belum adanya instruksi yang kuat untuk memaksimalkan hal tersebut. Kemungkinan juga karena alur kasnya sedang diatur. Tetapi, kami mengingatkan secara umum bahwa anggaran ini harus tetap dimaksimalkan," bebernya.

Karena itu, Azwar meminta setiap SKPD segera mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah masuk dalam daftar program dan anggaran tahun berjalan.

"Terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti perbaikan jalan, drainase, kemudian bangunan-bangunan fisik. Misalnya pembangunan ruang kelas baru, atau kantor-kantor lurah yang belum terbangun. Selain jalan, pekerjaan-pekerjaan non-fisik yang menjadi prioritas utama juga tentu harus dipercepat," tegas Azwar.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini belum ada mitra kerja Komisi C yang mencatatkan serapan anggaran secara maksimal.

"Hampir semua. Rata-rata semuanya masih rendah dan itu semua mitra Komisi C," singkatnya.

Adapun mitra kerja Komisi C DPRD Kota Makassar meliputi Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), serta Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Makassar.