Penyelenggara Pilkada serentak 2024 mendorong media berperan menjadi dinamisator dalam setiap tahapan, khususnya pada saat masa kampanye calon kepala daerah.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), mengikuti proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dalam rangka pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Istana Merdeka, Jakarta

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Timur menggelar sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) No 8 Tahun 2028 dan persiapan visi misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Bawaslu dan KPU Gowa melaksanakan audiensi untuk kawal hak pilih bersama Panglima Divisi Infanteri 3/Kostrad, Mayor Jenderal TNI Bangun Nawoko di Markas Kostrad Komando Divisi Infanteri 3/Kostrad Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Rabu (24/07/2024).

Visi misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel wajib selaras dengan Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2024-2045.

Komisioner KPU Sulsel, Romy Harminto memberikan tanggapan terkait temuan Bawaslu Sulsel yang menyebut adanya 31 petugas Pantarlih yang teridentifikasi sebagai anggota partai politik (parpol). Nama mereka masuk dalam Sipol.

Bawaslu Sulsel baru saja merilis hasil rekapitulasi data pengawasan prosedur pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan di 24 kabupaten/kota. Dari total uji petik yang mencapai 682.569, ditemukan beberapa temuan penting yang perlu mendapat perhatian serius.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Timur mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kode etik untuk badan Adhoc, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat.

Bawaslu Kabupaten Luwu Timur semakin intens melakukan patroli pengawasan untuk mengawal hak pilih masyarakat.

Calon anggota legislatif (Caleg) terpilih hasil Pemilihan Umum 2024, yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi persoalan berulang yang dibahas saat perhelatan politik digelar. Muncul usulan jika hak pilih dan memilih mereka dihilangkan, sama dengan TNI/Polri.

Proses pemutakhiran data di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Timur saat ini tengah berlangsung. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sedang melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit).

Bawaslu Sulsel menyoroti penempatan letak tempat pemungutan suara (TPS) yang dilakukan KPU untuk Pilkada 2024. Hal ini dinilai perlu ada pembenahan.