Di awal tulisan ini, sengaja saya mengutip konten dari hasil orasi Silfester Matutina pada 15 Mei 2017 di depan Gedung Baharkam Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pertanyaan yang selanjutnya menyisakan ketidaktuntasan dari pelaksanaan “hak proregatif” Presiden tersebut, mengapa Tom Lembong diberikan abolisi, sementara Hasto diberikan amnesti?

Pakar Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Amir Ilyas menyebut dalil yang dimohonkan tim pasangan Indira-Ilham di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sangat aneh, karena tidak jelas materi gugatan.

Kasus gagal bayar KSP Indosurya Cipta, yang menyebabkan 23 ribu orang korban, tidak dapat mengambil simpanannya, mengingatkan saya tipologi kejahatan korporasi