DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
Selasa, 17 Nov 2026 19:28
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo bersama Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid usai rapat tertutup membahas pokir bermasalah hasil temuan KPK. Foto: Muhaimin
MAKASSAR - MAKASSAR -- DPRD Sulsel menggelar rapat tertutup bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Inspektorat dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi di kantor sementara dewan pada Selasa (17/11/2026).
Mereka membahas mengenai adanya pokok-pokok pikiran (pokir) tahun 2025-2026 yang bermasalah hasil temuan KPK.
Beberapa waktu lalu, DPRD Sulsel menghadiri undangan rapat koordinasi yang digelar KPK di Rujab Gubernur Sulsel pada 5 November 2026. Dalam pertemuan itu, KPK menyampaikan adanya pokir bermasalah dari pihak DPRD Sulsel tahun 2025-2026.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid mengatakan pihaknya ingin mencari tahu mengapa ada pokir yang menjadi temuan KPK. Padahal mereka tidak pernah mempunyai anggaran pokir selama dua tahun menjadi legislator.
"Iya, jadi rapat hari ini sebenarnya kita mau mengkonfirmasi. kenapa ada temuan KPK yang kita tidak pernah laksanakan," kata Kadir saat ditemui usai rapat di ruangannya.
Kadir menegaskan bahwa sejak dirinya masuk hingga saat ini, tidak pernah ada pokir yang jalan di DPRD Sulsel. Ia menjelaskan bahwa mekanisme usulan anggaran di dewan murni berdasar pada aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses.
"Tidak ada pokir. DPRD tidak ada pokir, sejak kami masuk sampai hari ini," tegas legislator Golkar ini.
Kadir melanjutkan, pihaknya belum menemukan jawaban dari Bappelitbangda dan Inspektorat Provinsi. Sebab mereka tidak menyiapkan data yang dipermasalahkan oleh KPK.
"Meraka hadir, tapi tidak membawa data soal anggaran pokir yang menjadi temuan KPK. Makanya rapat kita tunda sampai Minggu depan. Mereka harus bawa datanya," jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo mengungkapkan pihaknya diminta menyelesaikan apa yang menjadi temuan KPK. Makanya dilakukan rapat bersama Inspektorat untuk mengetahui anggaran pokir yang dimaksud.
"Apa yang menjadi ya kalau bisa kami klarifikasi, kami klarifikasi kalau dia temuan dalam bentuk kerugian negara itu kami pengembalian. Nah, inilah kami rapat di sini karena di antara semua ini, ini perintahnya KPK. Ini kami harus klarifikasi soal ini," ungkapnya.
Fauzi bilang, rapat ini semata-mata untuk mengetahui dimana celah anggaran pokirnya dan dimana titik pelaksanaannya, apakah di OPD ataukah di tenaga pendamping dewan.
"Kami yarus tahu ini siapa yang main-main. Karena kalau jadi temuan, kan pasti berarti Pokirnya kami jalan, sementara kami tidak pernah melaksanakan, tidak pernah pokir," tuturnya.
Ketua PKB Makassar ini menekankan, DPRD Sulsel berkomitmen tidak mengusulkan anggaran pokir selama agenda efisiensi masih berjalan. Pihaknya menyerahkan semuanya ke pemerintah provinsi.
"Nah, ini hasil rapat ini, ini perintah KPK. Karena kami cuma dikasih 30 hari untuk mengklarifikasi ini. Sehingga kami buru-buru. Cuman ini tertunda karena datanya belum diserahkan," paparnya.
"Kita mau coba cari tahu, coba klarifikasi ke OPD, ini letak kesalahannya di mana. Karena menurut kami, kami tidak pernah menyentuh pokir, kok bisa jadi temuan KPK," tandasnya.
Mereka membahas mengenai adanya pokok-pokok pikiran (pokir) tahun 2025-2026 yang bermasalah hasil temuan KPK.
Beberapa waktu lalu, DPRD Sulsel menghadiri undangan rapat koordinasi yang digelar KPK di Rujab Gubernur Sulsel pada 5 November 2026. Dalam pertemuan itu, KPK menyampaikan adanya pokir bermasalah dari pihak DPRD Sulsel tahun 2025-2026.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid mengatakan pihaknya ingin mencari tahu mengapa ada pokir yang menjadi temuan KPK. Padahal mereka tidak pernah mempunyai anggaran pokir selama dua tahun menjadi legislator.
"Iya, jadi rapat hari ini sebenarnya kita mau mengkonfirmasi. kenapa ada temuan KPK yang kita tidak pernah laksanakan," kata Kadir saat ditemui usai rapat di ruangannya.
Kadir menegaskan bahwa sejak dirinya masuk hingga saat ini, tidak pernah ada pokir yang jalan di DPRD Sulsel. Ia menjelaskan bahwa mekanisme usulan anggaran di dewan murni berdasar pada aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses.
"Tidak ada pokir. DPRD tidak ada pokir, sejak kami masuk sampai hari ini," tegas legislator Golkar ini.
Kadir melanjutkan, pihaknya belum menemukan jawaban dari Bappelitbangda dan Inspektorat Provinsi. Sebab mereka tidak menyiapkan data yang dipermasalahkan oleh KPK.
"Meraka hadir, tapi tidak membawa data soal anggaran pokir yang menjadi temuan KPK. Makanya rapat kita tunda sampai Minggu depan. Mereka harus bawa datanya," jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo mengungkapkan pihaknya diminta menyelesaikan apa yang menjadi temuan KPK. Makanya dilakukan rapat bersama Inspektorat untuk mengetahui anggaran pokir yang dimaksud.
"Apa yang menjadi ya kalau bisa kami klarifikasi, kami klarifikasi kalau dia temuan dalam bentuk kerugian negara itu kami pengembalian. Nah, inilah kami rapat di sini karena di antara semua ini, ini perintahnya KPK. Ini kami harus klarifikasi soal ini," ungkapnya.
Fauzi bilang, rapat ini semata-mata untuk mengetahui dimana celah anggaran pokirnya dan dimana titik pelaksanaannya, apakah di OPD ataukah di tenaga pendamping dewan.
"Kami yarus tahu ini siapa yang main-main. Karena kalau jadi temuan, kan pasti berarti Pokirnya kami jalan, sementara kami tidak pernah melaksanakan, tidak pernah pokir," tuturnya.
Ketua PKB Makassar ini menekankan, DPRD Sulsel berkomitmen tidak mengusulkan anggaran pokir selama agenda efisiensi masih berjalan. Pihaknya menyerahkan semuanya ke pemerintah provinsi.
"Nah, ini hasil rapat ini, ini perintah KPK. Karena kami cuma dikasih 30 hari untuk mengklarifikasi ini. Sehingga kami buru-buru. Cuman ini tertunda karena datanya belum diserahkan," paparnya.
"Kita mau coba cari tahu, coba klarifikasi ke OPD, ini letak kesalahannya di mana. Karena menurut kami, kami tidak pernah menyentuh pokir, kok bisa jadi temuan KPK," tandasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Puas Hasil MYP di Gowa, LBK Ajak Warga Ikut Merawat Jalan Bu'rung-bu'rung-Bili'-Bili'
Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Lukman B Kady (LBK) mengapresiasi kualitas pekerjaan jalan melalui program multi years project (MYP) di ruas Bu'rung-bu'rung-Bili'-Bili', Kabupaten Gowa, yang kini telah rampung dan diresmikan.
Kamis, 22 Okt 2026 16:47
Sulsel
Paripurna HUT Sulsel ke-357, Keluhan Rakyat Harus Jadi Pelecut Pembangunan Sulsel
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-357 Sulsel.
Senin, 19 Okt 2026 14:27
Sulsel
Diwakili Ketua Fraksi Demokrat Sulsel, Appi Resmi Ambil Formulir Pendaftaran Musda
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menjadi bakal calon pertama yang mengambil formulir maju di musyawarah daerah (Musda) Demokrat Sulsel.
Kamis, 15 Okt 2026 13:25
Sulsel
PAN Sulsel Target 5 Kursi DPR RI dan 10 Kursi DPRD Provinsi di Pileg 2029
Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi mematok target tinggi usai dilantik untuk periode kelimanya memimpin partai ini. Ia dikukuhkan langsung oleh Ketum DPP Zulkifli Hasan di Makassar pada Rabu (7/10/2026).
Rabu, 07 Okt 2026 18:16
News
PLN Komitmen Hak Pelanggan Terpenuhi, Verifikasi Gangguan Dilakukan Secara Akuntabel
PT PLN (Persero) terus memastikan pemenuhan hak pelanggan dalam menyikapi kondisi kelistrikan yang terjadi di Sistem Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel).
Rabu, 07 Okt 2026 16:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kisah Hasbullah dan Retno, Pasangan Pelatih di Balik 53 Medali Bantaeng
2
Apresiasi Kebijakan Pemerintah Beri Kesempatan FK Swasta dalam Pendidikan Dokter Spesialis
3
Pemkab Gowa Hadirkan 60 UMKM dan Gerakan Pangan Murah di HJG ke-706
4
PLN Bantah Tarif Listrik Naik, Sebut Pemakaian Jadi Faktor Tagihan
5
Harga Cabai Rawit Tembus Rp80 Ribu/Kilogram di Maros
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kisah Hasbullah dan Retno, Pasangan Pelatih di Balik 53 Medali Bantaeng
2
Apresiasi Kebijakan Pemerintah Beri Kesempatan FK Swasta dalam Pendidikan Dokter Spesialis
3
Pemkab Gowa Hadirkan 60 UMKM dan Gerakan Pangan Murah di HJG ke-706
4
PLN Bantah Tarif Listrik Naik, Sebut Pemakaian Jadi Faktor Tagihan
5
Harga Cabai Rawit Tembus Rp80 Ribu/Kilogram di Maros