Fatma Wahyudin Dorong Revisi Perda Pengelolaan Rumah Kost di Makassar
Tim Sindomakassar
Jum'at, 06 September 2024 - 16:15 WIB
Sosialisasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost, di Karebosi Premier Hotel, Kamis (5/9/2024). Foto: Istimewa
Anggota DPRD Kota Makassar, Fatma Wahyudin mendorong revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Rumah Kost. Menurutnya, aturan dalam perda itu sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini dan memerlukan penyesuaian agar lebih relevan dengan kebijakan yang berlaku.
Pernyataan ini disampaikan Fatma saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost, di Karebosi Premier Hotel, Kamis (5/9/2024).
Dalam acara tersebut, Fatma yang merupakan legislator dari Fraksi Demokrat mengemukakan bahwa penghapusan retribusi rumah kost telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Penghapusan ini sejalan dengan aturan baru yang menggabungkan retribusi dengan kebijakan pajak daerah yang lebih luas.
“Kita mengikuti aturan pusat terkait pengelolaan pajak, sehingga regulasi baru juga menyesuaikan,” ujar Fatma dalam siaran pers yang diterima, Jumat (6/9/2024).
Fatma, yang juga Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan, mengungkapkan bahwa ia terlibat langsung dalam penyusunan aturan tersebut. Ia memastikan bahwa aturan baru tentang pengelolaan rumah kost sudah mulai diterapkan pada tahun 2024.
“Perda yang menghapus retribusi pengelolaan rumah kost telah disahkan pada bulan Desember 2023, dan mulai diberlakukan tahun ini,” jelas Fatma.
Dalam pandangannya, revisi terhadap Perda Pengelolaan Rumah Kost sangat diperlukan, terutama dalam hal penyesuaian dengan regulasi pajak yang berlaku saat ini.
Pernyataan ini disampaikan Fatma saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost, di Karebosi Premier Hotel, Kamis (5/9/2024).
Dalam acara tersebut, Fatma yang merupakan legislator dari Fraksi Demokrat mengemukakan bahwa penghapusan retribusi rumah kost telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Penghapusan ini sejalan dengan aturan baru yang menggabungkan retribusi dengan kebijakan pajak daerah yang lebih luas.
“Kita mengikuti aturan pusat terkait pengelolaan pajak, sehingga regulasi baru juga menyesuaikan,” ujar Fatma dalam siaran pers yang diterima, Jumat (6/9/2024).
Fatma, yang juga Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan, mengungkapkan bahwa ia terlibat langsung dalam penyusunan aturan tersebut. Ia memastikan bahwa aturan baru tentang pengelolaan rumah kost sudah mulai diterapkan pada tahun 2024.
“Perda yang menghapus retribusi pengelolaan rumah kost telah disahkan pada bulan Desember 2023, dan mulai diberlakukan tahun ini,” jelas Fatma.
Dalam pandangannya, revisi terhadap Perda Pengelolaan Rumah Kost sangat diperlukan, terutama dalam hal penyesuaian dengan regulasi pajak yang berlaku saat ini.